Blog Yanti Gobel

Ilmu dan Amal Padu Mengabdi

Masalah Kesehatan Anak Usia Sekolah: Catatan Hari Anak Nasional 23 Juli

Kategori anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk bakal bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Saat ini derajat kesehatan anak belum bisa dikatakan membaik, karena kasus kesakitan pada anak dan kematian masih marak, terutama gizi buruk pada anak. Sementara kewajiban negara untuk melindungi anak termasuk kesehatan anak karena pada hakekatnya melindungi anak sama dengan melindungi kehidupan masa depan bangsa dan negara.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, masalah kesehatan anak mendapatkan perhatian secara proporsional. Seperti terlihat pada pasal 17 ayat (2) yang mengatakan bahwa peningkatan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia prasekolah dan usia sekolah. Sedang masalah pelayanan kesehatan pada anak diatur pada pasal 8 yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
Malah pada permulaan Milenium Ketiga lalu, angka kematian dan kesakitan anak Indonesia masih tinggi. Angka kematian bayi dalam kurun waktu tiga tahun (1998-2001) meningkat dari 49 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 51 per 1.000 kelahiran hidup. Meski belum mendapatkan data terakhir (2008), setidaknya angka tersebut dapat menjadi parameter dalam mengukur derajat kesehatan anak Indonesia kontemporer. Jenis penyakit penyebab kematian anak usia 0-4 tahun adalah diare, infeksi saluran pernafasan atas, gangguan saluran pencernaan, gangguan perinatal, tetanus, tifus, dan penyakit saraf. Sedang penyakit yang menjangkiti anak usia sekolah (5-18 tahun) adalah infeksi termasuk diare, tifus, neoplasma dan bahkan kecelakaan.
Diare, infeksi saluran pernafasan, demam berdarah dan malaria adalah jenis-jenis penyakit yang mudah menyerang pada anak karena disebabkan lingkungan sekitar yang tidak sehat. Lingkungan yang sehat terkait dengan ketersediaan cakupan air bersih, fasilitas sanitasi dan kepemilikan jamban keluarga. Berkaca ke negara-negara maju, sumber air harus dilindungi hukum secara ketat, misalnya memagari sumber air bersih dalam radius satu kilometer agar terjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Pada sisi lain, dokter spesialis anak belum memenuhi rasio yang ideal yakni satu dokter anak menangani 600-800 pasien anak. Sementara saat ini rasio tidak seimbang karena jumlah dokter anak sekitar 2.500 dokter melayani pasien anak yang mencapai 45 juta jiwa. Apalagi, dokter spesialis anak lebih banyak beraktifitas dan bertempat tinggal di daerah perkotaan. Tentu saja rasio yang tidak seimbang ini tidak dapat memenuhi hak-hak anak yang diserukan dalam Konvensi Hak Anak PBB yang menyebutkan bahwa hak anak harus memperoleh perlindungan, ketenangan, makanan bergizi, penddikan, bermain, menyatakan pendapat, berpikir masa depan dan sebagainya. Konvensi tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Anak Usia Sekolah
Secara umum, batas usia anak biasa dilihat berdasarkan pertumbuhan fisik, perkembangan psikosisoal dan karakteristik kesehatannya. Sedang anak usia sekolah dikelompokkan berdasarkan batas usia: prasekolah, usia sekolah, remaka, awal usia dewasa sampai pada tahap perkembangan yang sudah lengkap.
Anak usia sekolah adalah anak yang sedang menekuni proses pendidikan mulai pada tingkat pra sekolah (TK), sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dan menengah atas. Pada tahap ini masalah kesehatan sangat berpengaruh pada kualitas tumbuh kembang anak di kemudian hari pada saat dewasa. Gangguan kesehatan yang sering timbul pada usia sekolah adalah gangguan kesehatan umum, gangguan perilaku, gangguan perkembangan fisiologis hingga gangguan dalam belajar. Untuk mencegah atau mengurangi potensi komplikasi dan permasalahan kesehatan anak, perlu dilakukan deteksi dini gangguan kesehatan agar tidak berkembang menjadi masalah berat. Deteksi dini bisa dilakukan dengan meningkatkan perhatian yang lebih besar terhadap usia sekolah, sama halnya dengan perhatian ketika anak masih balita. Hal ini dilakukan dengan harapan tercipta anak usia sekolah yang sehat, cerdas dan berprestasi baik.
Masalah tumbuh kembang anak usia sekolah sama pentingnya dengan masalah tumbuh kembang anak balita pada golden period (1-5 tahun). Pertumbuhan pada masa usia sekolah berkaitan dengan maalah perubahan dalam hal jumlah, ukuran, besaran, dan dimensi sel dan organ tubuh anak yang tercermin dalam ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang dan keseimbangan metabolik. Sedang perkembangan anak usia sekolah berhubungan dengan bertambahnya kemampuan dan ketrampilan dalam struktur tubuh dan fungsi-fungsinya dalam pola yang teratur. Perkembangan juga terkait dengan proses diferensiasi sel-sel dan organ tubuh, sistem organ dan jaringan tubuh yang berkembang sedemikian rupa dalam memenuhi fungsi-fungsinya dan menghasilkan perkembangan emosi, kemampuan intelektual dan perilaku hasil interaksi dengan lingkungan. Singkatnya, pertumbuhan berdampak pada aspek fisik anak, sedangkan perkembangan berdampak pada kematangan fungsi organ tubuh anak. Keduanya harus tumbuh seimbang dan saling mempengaruhi setiap anak usia sekolah.
Kesehatan Lingkungan Sekolah
Secara epidemologis, faktor lingkungan sekolah merupakan basis utama penyebaran penyakit pada anak. Faktor sanitasi sekolah dan faktor keamanan pangan yang tidak terawasi adalah penyebab terjangkitnya banyak penyakit pada anak seperti demam berdarah dengue, diare, cacingan dan infeksi saluran pernafasan akut. Pada daerah perkotaan, gangguan kesehatan anak juga disebabkan oleh limbah industri dan tumah tangga, emisi gas buang kendaraan, kebisingan dan gangguan akibat paparan asap.
Untuk meminimalisir peningkatan angka kesakitan anak, perlu senantiasa disosialisasikan perilaku hidup sehat pada anak. Bila dibagi berdasarkan tingkat sekolah, perilaku kesehatan anak usia TK dan SD dianjurkan seperti kebiasaan cuci tangan pakai sabun, gosok gigi yang baik dan benar dan kebersihan diri lainnya. Sedang pada anak usia SLTP dan SMU (usia remaja) berlanjut kepada tingkat yang lebih luas menyangkut kebiasaan merokok, kehamilan yang tak diinginkan, abortus yang tidak aman, bahaya penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS dan bahaya penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). Dibutuhkan perhatian orangtua yang lebih intens terhadap anak usia remaja agar terhindar dari bahaya gangguan kesehatan seperti yang disebutkan diatas.
Persoalan yang lebih serius adalah ancaman penyakit menular pada anak usia sekolah karena sekolah merupakan lokasi sumber penularan penyakit infeksi pada anak. Jenis penyakit menular yang mudah menginfeksi di sekolah antara lain: infeksi tangan dan mulut, infeksi mata (konjungtivitis virus), demam berdarah, cacar air, campak, rubela (campak Jerman) dan gondong.
Penyebab infeksi tangan dan mulut adalah virus entero, coxsackie A16, dan/atau virus entero 71. Penularan penyakit ini sangat cepat melalui sentuha ait hidung atau mulut, kencing atau pengeluaran lanilla. Virus masuk ke tubuh anak biasanya melalui rongga mulut dan saluran pencernaan. Masa inkubasi selama 3-6 hari. Gejala infeksi seperti demam ringan, nyeri otot, hilang selera makan dan selalu gelisah. Infeksi tangan dan mulut dapat pula menyebabkan infeksi otot jantung (myocarditis), infeksi paru (pneumonia) dan infeksi otak (meningoencephalitis).
Sedang penyakit varisela merupakan penyakit anak-anak yang sudah berlangsung lama dan dikenal masyarakat sebagai penyakit cacar air. Gejalanya adalah kondisi tubuh melemah, pusing, demam, timbul bintik-bintik dalam waktu 24 jam kemudian yang berkembang menjadi lesi dan menjadi benjolan-benjolan kecil berisi cairan. Benjolan cairan itu akan menyebar pada seluruh bagian tubuh. Lesi ini akan mengering dalam kurun waktu satu minggu dan terasa gatal. Setelah tiga minggu, bekas pada kulit akan mengering dan terlepas sendiri.
Sementara itu penyakit campak ditularkan oleh virus campak. Proses penularannya melalui udara atau kontak langsung dengan penderita. Gejala-gejalanya seperti demam, batuk, pilek dan timbulnya bercak merah pada kulit sekitar 3-5 hari setelah anak menderita demam. Bercak merah itu biasanya diawali di pipi dekat daun telinga dan kemudian menyebar ke wajah, dan anggota tubuh lainnya. Anak yang menderita campak harus dilarang masuk sekolah agar tidak menular ke siswa lainnya.
Lain halnya dengan campak jerman atau penyakit rubela yang disebabkan oleh virus rubela. Penularannya juga lewat udara. Penderita penyakit ini gejalanya adalah timbul bercak merat pada kulit, demam, pembesaran getah bening di leher dan bagian belakang kepala.
Selain itu, dikenal juga penyakit lain yang masuk kategori non infeksi yang dapat menjangkit anak usia sekolah seperti alergi, cacingan, disleksia dan banyak lagi lainnya. Dibutuhkan perhatian orang tua dan negara untuk menjaga kesehatan anak, karena kesehatan anak adalah investasi masa depan negara dan bangsa.
(Fatmah Afrianty Gobel, Ketua Program Studi Kesmas FKM UMI, Makassar. Artikel ini pernah dimuat pada Harian TRIBUN TIMUR, 28 Juli 2008)

Iklan

16 Maret 2009 Posted by | Uncategorized | | 5 Komentar

Komisi Ombudsman dan Pelayanan Kesehatan

Rencana pembentukan Komisi Ombudsman Makassar mungkin tinggal menghitung hari ke depan. Sosialisasi untuk itu gencar dilakukan, salah satunya adalah sosialisasi yang digelar di Hotel Singgasana pada 10 Juli 2008 atas kerjasama Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar dan Radio Fajar FM. Sejatinya, pembentukan Ombudsman Kota Makassar sebagai bagian dari program pembaruan tata pemerintahan di Indonesia.
Pembentukan Komisi Ombudsman didasari kesepakatan bersama antara Walikota Makassar dengan Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan (selanjutnya disingkat Kemitraaan). Kesepakatan kerjasama dilakukan pada 8 Nopember 2007 silam. Kemitraan sendiri adalah lembaga yang didirikan oleh beberapa donor asing yang memiliki misi dan program good governance di Indonesia.
Pada dasarnya, Komisi Ombudsman dibentuk untuk menangani keluhan masyarakat yang timbul dari proses pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Khusus untuk Ombudsman Kota Makassar, juga memasukkan unsur swasta sebagai obyek perhatian. Dalam konsiderans ”Menimbang” Peraturan Walikota (Perwa) No. 7 Tahun 2008, disebutkan bahwa mewujudkan pelayanan yang terbaik diperlukan pemberdayaan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan umum dan swasta di Kota Makassar sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Perwa No. 7 Tahun 2008, Komisi Ombudsman Kota Makassar didesain sebagai lembaga pengawasan independen untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan umum yang diselenggarakan pemerintah daerah dan pelaku usaha, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak-pihak lain. Namun Perwa tersebut masih menggunakan istilah lama ”pelayanan umum”, bukan istilah ”pelayanan publik” yang kerap digunakan seiring dengan adopsi konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini.
Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 7 Perwa tersebut, disebutkan defenisi Pelayanan Umum adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan umum. Defenisi demikian tidak berbeda dengan konsep pelayanan publik yang menunjukkan domain pelayanan publik adalah segala urusan publik (public affairs) yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pihak lain yang diserahi wewenang untuk itu.
Penggunaan istilah dalam Perwa ini rupanya tidak konsisten karena istilah pelayanan publik tetap digunakan. Pada Pasal 4 huruf f istilah pelayanan publik digunakan sementara pada bagian lain lebih kerap menggunakan istilah pelayanan umum. Untuk menjaga konsistensi sebaiknya menggunakan istilah ”pelayanan umum” karena istilah itulah yang diterangkan dalam ketentuan umum pasal 1.
Kesehatan : Kebutuhan Dasar
Kesehatan adalah bagian dari kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi. Karenanya bagi penggiat hak asasi manusia, kesehatan adalah bagian dari hak asasi yang pemenuhannya mutlak dipenuhi oleh pemerintah sebagai pihak yang penyelenggara pelayanan publik. Apalagi Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB) melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Bagian penting dari Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya salah satunya adalah hak atas kesehatan.
Konsekwensi ratifikasi Kovenan HAM (termasuk hak atas kesehatan) adalah adanya kewajiban negara untuk menghormati (obligation to respect), untuk melindungi (obligation to protect), untuk melaksanakan (obligation to full fill), untuk bertindak/berbuat (obligation of conduct), dan kewajiban negara untuk mencapai hasil (obligation of result).
Pada makalah yang disiapkan untuk Diskusi Publik ”Pelayanan Kesehatan Gratis : Konsep dan Aplikasi” yang digelar FKM UMI pada 17 Juni 2008 lalu, Muslimin B. Putra (pegiat HAM) mempersyaratkan empat elemen penting pemenuhan hak atas kesehatan yakni availabilitas, aksesibilitas, akseptabilitas dan kualitas.
Prinsip availabilitas (ketersediaan) maksudnya adalah ketersediaan pelayanan rumah sakit, klinik kesehatan dan lembaga medis lainnya; ketersediaan personil medis; ketersediaan obat-obatan; dan lainnya. Sedang maksud prinsip aksesibilitas adalah akses pelayanan kesehatan bagi semua orang, tidak diskriminasi; akses untuk kelompok difable: orang cacat, anak-anak, lanjut usia, masyarakat adat; akses untuk penduduk miskin. Prinsip akseptabilitas (Keberterimaan) maksudnya adalah semua fasilitas kesehatan mesti dilaksanakan dan diberi penghormatan berdasarkan etika medis dan kebudayaan, seperti penghormatan budaya individu, kelompok minoritas, komunitas dan sensitif jender. Terakhir prinsip kualitas maksudnya adalah pelayanan medis harus berkualitas, mulai dari fasilitas rumah sakit, personil medis profesional, dan obat-obatan yang tidak kedaluarsa.
Pelayanan Kesehatan sebagai Pelayanan Publik
Sebagai kewajiban negara maka pelayanan kesehatan merupakan domain pelayanan publik atau pelayanan umum versi Peraturan Walikota Makassar No 7/2008. Walikota dan semua perangkat pemerintahan kota dalam bidang kesehatan memiliki kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan empat prinsip hak atas kesehatan seperti yang disebutkan diatas.
Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi standar pelayanan publik seperti customer’s charter, customers service standard, customer redress, customers complaint system dan customer information system. Secara singkat dapat dijelskan berikut ini : Customer’s charter adalah sebuah dokumen yang berisi hak dan kewajiban penyedia layanan dan konsumen/penerima layanan serta berisi sanksi bagi kedua pihak jika tidak memenuhi kewajiban sesuai yang ditetapkan. Customers service standard adalah standar pelayanan minimum yang ditetapakan oleh penyelenggara layanan. Customer redress merupakan penyediaan mekanisme ganti rugi kepala konsumen/penerima layanan apabila penyelenggara layanan tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tertera dalam customer’s charter dan customers service standard. Customers complaint system adalah system penanganan keluhan konsumen/penerima layanan. Sedang customer information system adalah adanya suatu sistem informasi pelayanan yang dapat diakses oleh konsumen/penerima layanan sehingga proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan lancar.
Selain itu dikenal pula konsep quality guarantees dan quality inspectors. Quality guarantees adalah adanya jaminan pelayanan yang diberikan dengan mutu yang baik. Sedang quality inspectors adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk bertanggungjawab menjaga kualitas pelayanan.
Semua proses pelayanan publik (pelayanan kesehatan) harus diawasi oleh lembaga independen yang diberi tugas melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan pelayanan publik. Disinilah kehadiran komisi ombudsman sebagai badan mandiri yang bebas dari intervensi penyelenggara pelayanan publik.
Komisi ombudsman yang akan dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar akan bertugas memonitor praktek pelayanan kesehatan, sebagai salah satu jenis pelayanan umum. Pada kasus Kota Makassar (Fajar, 7 Juni 2008), jumlah penduduk yang disubsidi kesehatan gratis APBD Makassar sebesar 654.477 (53,5%) dari total jumlah penduduk sebanyak 1.223.540 jiwa. Angka tersebut didapat dari kepesertaan warga dalam Askes, Askeskin & Jamsostek dengan proporsi : peserta Askes : 172.769 (14,1%), peserta Askeskin : 336.004 (27,5%), dan peserta Jamsostek : 60.290 (4,9%). Jumlah diatas adalah gambaran awal peta konsumen/penerima layanan yang akan dilayani penyelenggaran pelayanan umum di bidang kesehatan, yang tentu saja layak dimonitor oleh Komisi Ombudsman Kota Makassar bila terbentuk.
(Fatmah Afrianty Gobel, Dosen FKM UMI Makassar. Tulisan ini dimuat di Harian Fajar, 14 Juli 2008)

2 Maret 2009 Posted by | Uncategorized | , | 1 Komentar