Blog Yanti Gobel

Ilmu dan Amal Padu Mengabdi

Kinerja Lima Tahun SBY Bidang Kesehatan

Untuk mengukur kinerja SBY selama lima tahun terakhir, belum ditemukan data rujukan terbaru yang bisa menjadi parameter dan indikator pembangunan kesehatan. Namun sebagai data dasar, survei yang dilakukan IRDI (Indonesian Research and Development Institute) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) setidaknya dapat mengungkap opini publik terhadap kinerja SBY dalam bidang kesehatan.
Survei IRDI berlangsung pada 6-13 Oktober 2008 mengambil sampel responden sebanyak 2.000 orang dengan usia diatas 17 tahun pada 33 propinsi dalam 200 desa/kelurahan. Berdasarkan hasil survei IRDI, secara umum kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY (termasuk JK) mencapai 55,6 persen dari sebelumnya hanya 41,7 persen pada bulan Juli tahun yang sama. Bidang kesehatan adalah sektor yang paling memuaskan bagi masyarakat mencapai 57,9 persen, disusul bidang keamanan (57,6 persen), bidang pendidikan (55,5 persen), pemberantasan korupsi (52,7 persen) dan bidang hukum (47 persen).
Sedang survei LSI dilakukan pada 8-18 Februari 2009 dengan tema “Magnet Calon Presiden dan Kinerja Pemerintah”. Survei LSI mengambil 2.455 responden pada 33 propinsi dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error 2,4 persen. Secara umum kinerja SBY diapresiasi puas oleh 70 persen, selebihnya (30 persen) tidak puas. Dalam bidang kesehatan, SBY kembali mendapat penilaian baik oleh 83 persen, sama besarnya dengan kinerja bidang pendidikan. Sedang prestasi yang kurang baik SBY pada survei ini adalah dalam mengatasi pengangguran (41 persen).
Kinerja SBY yang baik dalam bidang kesehatan ditunjang oleh faktor kepemimpinan Siti Fadillah Supari sebagai Menteri Kesehatan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Reform Institute, Siti Fadillah Supari adalah pembantu presiden yang mempunayi kinerja memuaskan menurut persepsi public diantara kinerja pemerintahan diberbagai bidang yang kurang memuaskan. Dari 36 nama-nama menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang disurvei kinerjanya, Siti Fadillah yang dinilai paling memuaskan (10,12 persen) disusul Menko Polhukam Widodo A.S (9,52 persen), Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault (8,04 persen), Menkokesra Aburizal Bakrie (7,92 persen) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (6,32 persen).
Survey yang dilakukan Reform Institute melibatkan 2.500 responden di seluruh Indonesia pada rentang waktu 13-25 November 2008. Selain mendapatkan nama-nama menteri yang kinerjanya memuaskan, juga diperoleh nama menteri yang kinerjanya paling buruk yakni Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzetta yang hanya diapresiasi kinerjanya (0,04 persen) responden, disusul Menristek Kusmayanto Kadiman (0,12 persen), Menterli Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar (0,16 persen), Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Ashari (0,20 persen) dan Menteri BUMN Sofjan Djalil (0,24 persen). Persepsi publik dibentuk oleh media massa: semakin sering seorang menteri tampil di televisi, maka semakin besar peluang public untuk mengapresiasi baik. Misalnya Siti Fadillah Supari sering muncul di layar televisi karena memiliki program mingguan di televisi swasta, “Bincang-Bincang Bareng Bu Menkes”, sedang Adhyaksa Dault sering tampil berkala dalam cara “Ngaji Bersama Menpora” yang ditayangkan TVRI.

Indeks Kepuasan Masyarakat
Dalam bidang kesehatan, sudah sering dilakukan pengukuran persepsi masyarakat terhadap tingkat layanan kesehatan melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM). Selain merupakan amanat dari Program Pembangunan Nasional (Propenas), juga sudah merupakan tuntutan dari perwujudan good governance yang mensyaratkan tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. IKM dibutuhkan sebagai bahan acuan dan standar layanan bagi unit pelayanan instansi kesehatan, baik instansi pusat maupun daerah.
Tujuan dari penyusunan IKM bidang kesehatan sebenarnya sebagai bahan masukan dalam penyelenggaran pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu dan dapat mengetahui secara berkala kecenderungan-kecenderungan yang diinginkan masyarakat dalam mendapatkan pemenuhan layanan kesehatan dari unit pelayanan instansi pemerintah.
Per defenisi, IKM adalah sekumpulan data, fakta dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang didapat melalui suatu pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat (harapan dan kebutuhan) masyarakat yang telah memperoleh salah satu atau sejumlah layanan dari aparatur penyelenggara layanan publik. Dalam konteks ini yang dimaksud penyelenggara layanan publik adalah instansi pemerintah (pusat dan daerah), termasuk BUMN/BUMD dan BHMN. Sedang kepuasan pelayanan adalah pendapat dan penilaian masyarakat berupa harapan dan keinginan terhadap pemberi layanan publik. Pemberi layanan publik tak lain adalah aparatur instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan public berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedang penerima layanan publik adalah orang per orang, masyarakat, dan dunia usaha yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Manfaat dari IKM bidang kesehatan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja unit pelayanan kesehatan dalam melayani kepentingan masyarakat. Disamping itu, IKM juga dapat mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi-inovasi baru dalam penataan sistem pelayanan yang berhubungan dengan prosedur dan mekanisme pelayanan kesehatan oleh penyelenggara layanan publik. Sedang pada sisi masyarakat, pelibatan masyarakat dalam memberikan pendapat dan penilaian kinerja aparatur pelayanan publik dapat mendorong prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengevaluasi pelayanan kesehatan demi peningkatan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan efesien.
Dalam bidang kesehatan, unsur-unsur penilaian dalam mengukur indeks kepuasan masyarakat terdiri atas 14 unsur penting. Unsur-unsur penilaian itu adalah prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. Kesemua unsur tersebut masing-masing memiliki defenisi operasional agar mudah dalam pengukuran.
Dalam kaitannya dengan pelayanan publik bidang kesehatan selain IKM, dikenal pula istilah SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota juga sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 741/2008. Rangkaian kinerja Menkes dan aparat pelayanan publik bidang kesehatan itulah yang menghantarkan kinerja SBY bidang kesehatan diapresiasi baik oleh masyarakat melalui survei yang telah dilakukan beberapa lembaga surveyor seperti disebut diatas.

Parameter Pembangunan Kesehatan
Seyogyanya, untuk mengukur kinerja SBY bidang kesehatan, dokumen yang bisa dijadikan parameter capaian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Namun untuk mengukur pencapaian hasilnya, dibutuhkan studi tersendiri untuk itu. Meski demikian saat ini, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas sudah menyusun Background Study Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat dalam berbagai seri diskusi dengan para pakar terkait pada Juli 2008 lalu. Bappenas merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi ke depan dengan evidence based policy. Sedang evidence based policy membutuhkan dukungan data dan informasi yang memadai serta sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif.
Kebijakan pembangunan kesehatan seyogyanya mampu menyelesaikan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Masalah yang paling menonjol saat ini adalah jumlah balita penderita gizi buruk yang belum membaik. Misalnya pada tahun 2005, balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 1,8 juta jiwa beranjak naik pada 2006 menjadi 2,3 juta. Jumlah tersebut mencerminkan masih besarnya disparitas pembangunan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan, disamping harga-harga kebutuhan, utamanya pangan yang kian mahal sementara daya beli masyarakat cenderung menurun. Apalagi pada masa SBY, harga BBM tiga kali dinaikkan meskipun pada masa memasuki pemilu SBY kemudian menurunkannya kembali demi meraih simpati publik.
Seiring desentralisasi pembangunan kesehatan, hampir seluruh pemerintah daerah kurang perhatian terhadap masalah gizi buruk. Sebagian besar anggaran daerah justru tersedot pada pembiayaan aparatur, sedangkan dana perbaikan gizi masyarakat semakin mengecil. Inilah salah satu dampak negatif dari desentralisasi bidang kesehatan. Meski pemerintah pusat (Depkes) telah memberikan alokasi dana langsung sebesar Rp 300 milyar, tetapi pemerintah daerah tidak turut andil memberi kontribusi maka hasilnya akan kurang maksimal. Saatnya Depkes memetakan daerah-daerah rawan gizi buruk dan memberi perhatian dan intervensi lebih, termasuk menambah biaya pusat pada daerah yang fiscal gap-nya besar.
Bercermin pada masa sebelumnya ketika gizi buruk cenderung berkurang karena adanya kepedulian dan keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah. Meski aspek pendanaan cenderung rendah, namun komitmen besar ditunjukkan dengan pembentukan 250 ribu posyandu di seluruh pelosok nusantara. Justru Depdagri turut membantu dengan mengalokasikan dana untuk kegiatan penanganan gizi buruk melalui pembentukan Pokja IV PKK desa.
Tantangan berat penanganan gizi buruk terbentang di depan mata ketika kapitalisme mulai berlangsung dalam bidang kesehatan. Ancaman nyata kapitalisasi di bidang kesehatan adalah dibukanya satu pasar tunggal sehingga berujung pada penikmatan layanan kesehatan hanya pada masyarakat tergolong mampu dan kaya. Jejak kapitalisasi bidang kesehatan misalnya pendirian rumah sakit oleh pelaku ekonomi asing dan/atau menggunakan modal asing. Apalagi dalam periode kedua, SBY menggandeng Boediono sebagai cawapres yang dikenal penganut konsep neoliberal yang dapat meliberalisasi semua sektor produktif nasional, termasuk sektor kesehatan.

(Fatmah Afrianty Gobel, penulis adalah Ketua Program Studi Kesmas FKM UMI, Makassar. Artikel ini dimuat Harian Tribun Timur, Kamis, 09 Juli 2009)

9 Juli 2009 - Posted by | Uncategorized | , ,

2 Komentar »

  1. Nice Info, keep share

    Komentar oleh Q11901 | 16 Juli 2009 | Balas

  2. saya mencari buku EPIDEMIOGI KEBIJAKAN PUBLIK DAN KESEHATAN

    Komentar oleh abdullah sebe | 17 Juli 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: