Blog Yanti Gobel

Ilmu dan Amal Padu Mengabdi

Perempuan, Kebijakan dan Kemiskinan

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan pada level kebijakan-kebijakan publik secara kuantitas masih dirasa kurang, sementara proporsi jumlah perempuan lebih besar dari pria. Dengan demikian, secara kuantitas pula perempuan yang lebih banyak “menikmati” produk dari kebijakan publik yang lebih banyak dibuat oleh kalangan pria.
Perebutan posisi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik merupakan tuntutan yang wajar karena perempuan adalah sasaran kebijakan publik yang tidak memiliki daya tawar sehingga mengakibatkan terjadinya banyak produk yang tidak ramah gender. Penyebabnya tak lain karena secara internal, individu yang membuat produk kebijakan adalah orang-orang yang berjenis kelamin pria yang relatif mengetahui kebutuhan-kebutuhan sesama jenisnya, namun tidak sebaliknya kepada lawan jenisnya. Disinilah awal munculnya segregasi antara pria dan perempuan yang mengakibatkan ketidak-setaraan antar kedua jenis kelamin tersebut.
Kesetaraan Jender
Perjuangan kesetaraan jender telah memasuki babak baru. Bila pada pemilu 2004 lalu fokus perjuangan gerakan perempuan terletak pada perjuangan merebut kuota 30 persen dari proporsi keterwakilan perempuan dalam lembaga parlemen. Maka agenda yang tak kalah penting adalah perjuangan proporsional perempuan dalam pengambilan kebijakan publik.
Meski perjuangan perebutan kuota 30 persen dalam parlemen tidak sepenuhnya berhasil, namun setidaknya agenda tersebut telah berhasil menjadi wacana aktual dan mengemuka menjadi isu strategis. Selama ini, wacana gender hanya menjadi isu dalam diskusi-diskusi internal gerakan perempuan yang tidak mampu menarik simpati publik. Namun wacana kuota 30 persen sungguh berbeda karena disamping merupakan sebuah tuntutan hati nurani perempuan juga disebabkan oleh amanah undang-undang.
Kelemahan mendasar dari undang-undang tersebut karena tidak disertai sanksi bagi partai yang tidak ramah gender. Untuk memenuhi amanah undang-undang tersebut sebagai sekedar pemuas konstituen, partai-partai lebih banyak yang mencantumkan para calon legeislatif perempuan pada urutan bawah (nomor kaki). Akibatnya sangat jelas pada kedudukan perempuan dalam legisltaif yang tidak proporsional sesuai kuota yang diharapkan. Angka proporsi antara pria dan perempuan dalam parlemen tidak jauh beda dengan jumlah pada periode-periode sebelumnya. Ketimpangan masih terasa dalam keterwakilan sehingga tetap akan melanggengkan dominasi pria dalam pengambilan kebijakan publik.
Sementara itu, jumlah perempuan yang berkarier dalam lembaga pemerintahan merupakan wahana yang tidak kalah strategisnya dalam mewujudkan kebijakan publik yang ramah jender. Medan perjuangan perempuan masih terbuka lebar dalam institusi tersebut karena perekrutan pegawai negeri tersaring berdasarkan kompetensi dan jauh dari sentimen jender. Peluang dan momentum ini harus dijaga untuk tujuan masa yang akan datang agar dapat tercipta proporsi yang berimbang antara pria dan perempuan dalam institusi tertinggi pengambil kebijakan.
Untuk memulainya, proporsi antara pria dan perempuan minimal harus berimbang mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bila proporsi tetap terjaga, maka selanjutnya dalam perekrutan harus sejauh mungkin menonjolkan kompetensi sebagai standar penilaian sehingga perempuan memiliki peluang yang sama untuk direkrut menjadi pegawai negeri. Kompetensi dan proporsi yang berimbang akan menjadi modal dasar dalam mengawal program kesetaraan jender secara berkesinambungan menuju terwujudnya kebijakan publik yang ramah jender.
Agenda Programatik
Program tersebut secara sederhana dapat disebut sebagai program pendampingan proporsional terukur. Mengapa dikatakan demikian? Pertama, secara prosedural dapat diukur melalui sensus penduduk yang menghitung jumlah perempuan dan pria. Bila perempuan lebih banyak jumlahnya, maka dapat diukur dan diprediksi bahwa jumlah perempuan akan lebih tinggi pula partisipasinya dalam dunia pendidikan.
Kedua, penghitungan antara pria dan perempuan dilakukan secara transparan dan dipublikasikan secara luas melalui media publikasi yang terjangkau sehingga dapat diketahui jumlahnya secara proporsional. Proporsi yang berimbang atau dominan pada jenis kelamin tertentu merupakan informasi dasar yang berguna dalam pemberdayaan perempuan pada masa datang. Bila proporsi lebih besar pada perempuan, maka layak bila anggaran untuk pemberdayaan perempuan mengalami peningkatan. Bila secara sektoral eksistensi perempuan dilembagakan dalam kementerian negara pemberdayaan perempuan, maka agenda ke depan bila menerapkan asas proposional tidak tertutup kemungkinan pada lintas departemental/lembaga pemerintahan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kebijakan publik yang ramah jender adalah kebijakan publik lintas sektoral.
Ketiga, pendampingan atas proporsi tersebut layak dipertahankan untuk ditindak-lanjuti agar dapat terinternalisasi dalam produk-produk kebijakan publik lintas departemen. Pendampingan dilakukan agar program ramah gender terkawal dengan baik menuju terciptanya cita-cita gerakan perempuan. Perjalanan menuju ke tahap internalisasi produk membutuhkan pemikiran-pemikiran strategis-teoritis. Disinilah dibutuhkan teori-teori jender dan pertarungan idiologis jender dipertaruhkan agar mitos-mitos dominasi pria diminimalkan dalam produk kebijakan publik.
Agenda programatik memang sudah selayaknya dilakukan gerakan perempuan. Demikian pula dalam perluasan medan perjuangan harus diperluas keberbagai bidang pengabidan perempuan. Bila selama ini gerakan perempuan identik dengan gerakan civil society yang digerakkan para aktifis LSM perempuan, maka ke depan gerakan semacam ini harus dapat tertular ke dalam institusi pemerintahan yang merupakan lembaga pengambil kebijakan publik (public policy institutions). Diseminasi gerakan perempuan selayaknya diambil alih oleh para aktifis perempuan yang telah memilih karir di dalam lembaga pemerintahan, karena pada dasarnya perubahan kebijakan tidak cukup hanya ditingkat wacana tetapi juga membutuhkan aktor-aktor yang tangguh dalam mewujudkannya.
Penciptaan aktor-aktor (pelaku) baru gerakan perempuan dalam lembaga pemerintahan pada dasarnya merupakan agenda yang sangat vital dalam mewujudkan kebijakan publik yang ramah jender. Aktor-aktor tersebut berfungsi strategis dalam merubah produk kebijakan publik dengan fokus dari dalam institusi pemerintahan itu sendiri.
Pengentasan Kemiskinan
Kebijakan pengarusutamaan jender (gender mainstreaming) seyogynaya sebagai alat saja untuk mencapai tujuan yang lebih besar: tujuan agar perempuan dapat menjadi penentu dalam setiap level pengambilan kebijakan. Namun terkesan selama ini, kebijakan pengarusutamaan jender justru telah menjadi tujuan itu sendiri dan mengabaikan tujuan yang lebih besar yakni terciptanya pemerataan perempuan sebagai decision maker pada setiap level organisasi.
Sebenarnya perempuan memiliki peran besar dalam kebijakan pengentasan kemiskinan bila memiliki peran sebagai pengambil kebijakan. Kelebihan perempuan bila berada di level pengambil kebijakan terletak pada sifat sensitifitasnya terhadap obyek tertentu. Bila obyeknya adalah kemiskinan, maka perempuan akan memiliki sensitifitas yang lebih dibanding pria dalam memformulasikan pilihan-pilihan kebijakan pengentasan kemiskinan berdasarkan teori yang ada. Sensitifitas yang lebih akan membentuk prilaku dan karakter kebijakan pro-poor.
Perempuan dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan karena sekrang ini perempuan telah banyak mengambil peran penting dalam ekonomi rumah tangga baik di kota maupun di desa. Sebuah penelitian yang pernah dilakukan Akatiga di Bandung pada 2001 memperlihatkan betapa peran perempuan pada beberapa rumah tangga miskin sangat signifikan dalam menopang ekonomi rumah tangga yang bersangkutan.
Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan dapat diarahkan dan difokuskan pada perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Skema-skema pemberian kredit, misalnya sudah seharusnya diperlonggar menjadi berperspektif jender. Bila selama ini, bila perempuan mengajukan kredit ke lembaga perbankan harus mendapat persetujuan dari suami, maka saatnya kini harus diubah sesuai kondisi rumah tangga seseorang. Bila rumah tangga tertentu memiliki perempuan ibu rumah tangga yang lembih berperan dalam menunjang ekonomi rumah tangganya, maka kebijakan bank mestinya fleksibel. Ini salah satu contoh kecil bagaimana peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan.
Tentuya banyak skema-skema kebijakan lain yang dapat dilakukan pemerintah agar memfokuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berperspektif jender. Apalagi kemiskininan adalah perhatian dunia dan telah menjadi salah satu point penting dalam MDGs (Millenium Development Goals) dimana Indonesia ikut serta menandatanganinya pada tahun 2000 lalu. Komitmen internasional pemberantasan kemiskinan harus terentaskan minimal setengah dari data kemiskinan tahun 2000 lalu pada tahun 2015 mendatang.

14 Oktober 2009 Posted by | Uncategorized | , , | Tinggalkan komentar

Gempa 30 September dan Kesehatan Darurat

Gempa kembali mengguncang wilayah Indonesia berkekuatan 7,6 skala Richter (SR) pada Rabu 30 September 2009 (disingkat Gempa 30 September-G30S) pukul 17.16 WIB . Kali ini giliran Padang, Sumatera Barat dan Jambi serta sebagian Bengkulu selang sehari berikutnya diguncang gempa tektonik. Ratusan rumah, gedung, serta pusat perbelanjaan hancur. Berbagai perguruan tinggi di kota tersebut juga mengalami rusak berat. Beberapa bagian dari perguruan tinggi tersebut yakni Universitas Putra Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Negeri Padang bahkan runtuh. Informasi tentang gempa terkini disajikan BMKG 5 menit pasca kejadian dalam bentuk singkat.
Hingga tulisan ini dibuat, data resmi dari Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), sebagaimana yang dirilis di situsnya pada 1 Oktober pukul 23.02 WIB, jumlah korban tewas yang tercatat adalah 390 orang. Data itu disebutkan berasal dari Satkorlak PB Provinsi Sumbar, serta merupakan angka yang tercatat hingga Kamis pukul 21.00 WIB. Rinciannya, sebanyak 197 orang tercatat tewas di Kota Padang, 21 orang di Kota Pariaman, 154 orang di Kabupaten Padang Pariaman, 7 orang di Kabupaten Pesisir Selatan, 7 orang di Kota Bukittinggi, serta 4 orang di Kota Solok (Fajar, 02/09/09).
Informasi tentang kejadian gempa yang mendetail berasal dari USGS NEIC (National Earthquake Information Center), yang menyajikan informasi magnitude: mulai dari moment magnitude, body-wave magnitude hingga surface magnitude, posisi episentrum dan kedalaman hiposentrum serta jarak episenter dengan kota-kota penting yang berdekatan, juga menyajikan prediksi intensitas getaran dalam skala MMI pada berbagai jarak dan dampak gempa terhadap populasi dalam bentuk PAGER.
Menurut analisa seorang pakar, gempa Padang ini secara energetika 63 kali lipat lebih kuat daripada Gempa Yogya pada 2006 dan jika disetarakan gempa Padang ini melepaskan energi sebesar 3,78 megaton TNT atau setara dengan 190 butir bom Hiroshima yang diledakkan secara bersama-sama. Gempa disebabkan oleh patahnya segmen batuan seluas 50 x 25 km persegi yang menjadi bagian lempeng Australia pada kedalaman 80 km. Pematahan kemudian diikuti dengan pergerakan segmen sejauh (rata-rata) 8,5 meter. Seluruh proses ini terjadi dalam 3 menit dan itulah yang dirasakan sebagai getaran gempa. Setelah proses ini usai kemudian diikuti konsolidasi segmen tersebut sehingga muncullah gempa-gempa susulan. Beruntung bahwa segmen batuan yang terpatahkan hanyalah yang ada di lempeng Australia saja, bukan dibatas kontak (interface) antara lempeng Australia dan Eurasia dalam zona subduksi.
Jika gempa Padang terjadi di zona subduksi, ia akan mengakibatkan terjadinya dislokasi dasar laut hingga naik setinggi 6 meter dari semula dan olakan ini akan mengakibatkan terbentuknya tsunami yang mematikan, yang membawa energi 2 kiloton TNT dan menyapu pantai Padang dengan gelombang berketinggian 1,5 meter. Namun dibalik keberuntungan itu, masih terselip satu potensi ancaman yang mengkhawatirkan : berarti interface lempeng Australia dan Eurasia tidak banyak terpengaruh dan ini berarti monster gempa megathrust dengan magnitude ~ 9 skala Richter yang tertimbun di bawah segmen Kepulauan Mentawai masih ada dan belum terbangunkan. Tesis Danny Hilman Natawidjaja menyebutkan bahwa banyak segmen dalam patahan besar ini yang sudah “matang” karena sudah lama sekali tidak bergeser dalam kurun waktu 1 abad terakhir. Sementara tiap segmen mempunyai kemampuan membangkitkan gempa dengan magnitude 6 – 7 Skala Richter.
Kesehatan Darurat
Sebagai negara yang rawan bencana alam, manajemen kesehatan darurat dapat menjadi perhatian pada penyelenggara negara sehingga bisa membangun model Health Disaster Planning. Apalagi PBB pernah menyatakan pada decade 1990-an sebagai International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR). Faktanya selama ini, manajemen kesehatan darurat tidak berjalan maksimal, padahal pada setiap daerah telah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah disamping Pusat Pengendalian Krisis (PPK) di tingkat pusat dibawah Departemen Kesehatan.
Oleh Prof Dr Muh Najib Bustan, MPH, seorang pakar kesehatan darurat yang sangat langka di negeri ini menyebutkan bahwa masalah kesehatan masyarakat dianggap bersifat darurat jika mempunyai karakteristik berupa: musibah bersifat massal (mengenai masyarakat luas), memberikan gangguan berat, kejadiannya mendadak, cenderung meluas (musibah demi musibah), memberikan dampak sosial dan atau ekonomi serta memerlukan tindakan khusus segera (emergency).
Dalam bukunya Epidemiologi Kesehatan Darurat yang terbit pada 2000, kesehatan darurat merujuk pada masalah kesehatan masyarakat yang bersifat mendesak (emergensi) dan mengenai masyarakat secara luas. Kesehatan darurat berbeda dengan masalah kesehatan masyarakat biasa dan yang sudah umum dikenal. Kesehatan darurat ditandai dengan keberlangsungannya yang bersifat krisis yang memberikannya sifat kedaruratan. Keadaan krisis dapat terjadi setiap waktu yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
Secara teoritis, ditinjau dari segi kejadian epideminya, masalah kesehatan darurat dapat digolongkan kedalam empat bentuk utama: letupan penyakit (outbreak), pandemi, penyakit baru (new/emerging diseases) dan kiamat. Sedang kedaruratan dapat dilihat dari tiga sudut yakni: pertama, bila krisis terjadi sebagai perubahan mendadak dari suatu keadaan yang selama ini berlangsung normal dan mendadak berubah menjadi buruk; kedua, krisis bisa merupakan perubahan terbalik dari segala upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang sedang dibangun; dan ketiga, krisis bisa terbentuk sebagai akibat dari perubahan lingkungan yang mengubah keseimbangan alamiah yang ada.
Manajemen Kesehatan Darurat
Berdasarkan praktek-praktek terbaik tentang penanganan kesehatan darurat di berbagai negara, setidaknya ada lima langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam menangani bencana sehingga tidak selalu terulang kejadian mismanajemen dalam penanganan korban bencana, termasuk bencana gempa bumi (tektonik, vulkanik atau gempa buatan).
Langkah pertama adalah survailans aktif berupa active morbidity/mortality surveillance. Meskipun bencana gempa sering datang mendadak, namun antisipasi berupa penulusuran data dari kejadian gempa sebelumnya sudah harus dipersiapkan direncanakan. Pencatatan dan pelaporan terhadap segala sesuatu yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan kejadian kesehatan darurat sudah harus dikerjakan oleh badan terkait (misalnya Pusat Pengendalian Krisis, Depkes). Bila situasinya mendesak, maka rapid assessment harus segera dilakukan. Dari hasil surveilans bisa menghasilkan status kesehatan selama kejadian berlangsung.
Langkah kedua adalah menelusuri riwayat kejadian musibah (natural history of disaster). Penelusuran riwayat kejadian musibah memerlukan waktu yang panjang dan memerlukan proses tersendiri. Berdasarkan pada waktu kejadian (event), maka bisa dibagi atas tiga event yakni pre-event, event dan post event sehingga dapat menghasilkan kajian komprehensif suatu kejadian musibah karena senantiasa memperhatikan sebelum dan sesudah kejadian.
Langkah ketiga adalah perencanaan kesehatan darurat (health disaster planning) yang mencakup perencanaan, manajemen dan organisasi penanganan bencana. Hal-hal yang senantiasa harus diperhatikan dalam perencanaan adalah defenisi initial case, hipotesis dari keadaan dan kecenderungan epidemi, bentuk dan tujuan investigasi, strategi pengendalian, penentuan tanggung jawab personil dari tim dan penjadwalan penugasan, mobilisasi sumberdaya internal dan eksternal serta pengaturan/koordinasi dukungan tenaga kesehatan dan rumah sakit tempat penanganan korban.
Langkah keempat adalah upaya rehabilitasi (relief effort). Biasanya pada post-event justru banyak masalah kesehatan terjadi. Berbagai wabah penyakit menjangkiti masyarakat korban setelah kejadian bencana, seperti penyakit ISPA, demam, diare, dan semacamnya. Selain masalah kesehatan, pada post-even juga terjadi masalah-masalah non-kesehatan seperti masalah ekonomi (kehilangan harta benda), masalah sosial (situasi di pengungsian), dan psikologi yang bisa berdampak langsung atau tidak langsung pula pada kesehatan korban (kesehatan jiwa).
Langkah kelima adalah penelitian khusus. Biasanya suatu wabah memerlukan investigasi tersendiri untuk mengetahui penyebab suatu wabah yang terjadi pasca bencana. Suatu penelitian cepat (rapid health assessment) biasanya diperlukan untuk mengetahui kebutuhan mendesak para korban bencana.
Jadi pada dasarnya, pada tahap pre-event masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana diajak untuk meningkatkan kepedulian (alert sign). Bila kepedulian sudah terbentuk, maka dilanjutkan pada peningkatan perhatian terhadap tanda siaga (warning sign). Terakhir adalah tindakah segera terhadap bahaya bencana (alarm sign).
(Tulisan ini dimuat di Harian Fajar, 07/10/2009)

8 Oktober 2009 Posted by | Uncategorized | , | 1 Komentar