Blog Yanti Gobel

Ilmu dan Amal Padu Mengabdi

Manohara, Perempuan dan Kekerasan Seksual

Kasus yang menimpa Manohara Odelia Pinot mendominasi tayangan media televisi akhir-akhir ini setelah berhasil melarikan diri dari cengkeram Tengku Fahry (Pangeran Kerajaan Kelantan, Malaysia yang telah menikahinya), selain isu pemilu presiden dan kasus Antasari Azhar. Meski awalnya hanya kasus individu, namun secara perlahan kasus Manohara menjelma menjadi kasus besar karena melibatkan sentimen dua negara yang sedang berseteru dalam kasus Ambalat. Selain itu, kasus Manohara adalah kasus tipikal perempuan yakni kekerasan seksual yang masuk dalam domain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Bukti-bukti awal kekerasan seksual yang dialami Manohara telah didapatkan setelah menjalani visum et reperteum oleh dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Untuk memperkuat penuntutan hukum atas kekerasan seksual, Manohara dibantu oleh delapan kuasa hukum dari delapan kantor pengacara berbeda, antara lain kantor pengacara Hotman Paris Hutapea, Elza Syarief, Farhat Abbas, Ahmad Alwi dan Vera Tobing.
Menurut pengacara Manohara, Hotman Paris Hutapea SH, secara pribadi telah meminta visum kepada dr Abdul Mun’in Idries dari RSCM untuk memperkuat dugaan kekerasan seksual dari Tengku Fahry, sang suami. Pemeriksaan visum kepada RSCM bukan untuk kepentingan penyelidikan tapi hanya untuk memuaskan keingintahuan publik dan memperkuat fakta telah terjadinya penyiksaan. Sebab sempat merebak dugaan public bahwa Manohara berbohong karena setelah tiba di Indonesia hanya sibuk melakukan safari infotainment pada sejumlah stasiun televisi dan mengesampingkan kasus hukum yang semestinya diprioritaskan.
Sementara bila untuk kepentingan penyelidikan, pemeriksaan visum haruslah penyidik yang menunjuk seorang dokter tertentu dan harus dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dokter yang memeriksanya juga harus bersedia bersaksi di pengadilan.
Kekerasan Terhadap Perempuan
Setelah dilakukan visum pada tubuh Manohara, dr Mun’im Idris menyabutkan ada bekas luka sayatan pada 11 bagian tubuhnya. Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa Manohara benar telah diperlakukan tidak semestinya oleh sang suami Tengku Fahri, putra Mahkota Kerajaan Kelantan, Malaysia. Dengan demikian, tudingan Ratna Sarumpaet yang menuduh Manohara berbohong tidak benar. Ratna Sarumpaet Crisis Center sebelumnya adalah organisasi yang melakukan pembelaan hukum kasus Manohara, tetapi kemudian mengundurkan diri karena menilai Manohara dan Ibunya, Daisy Fajarina hanya menyebar kebohongan.
Sejak awal merebaknya kasus Manohara pada bulan April 2009 lalu, sebuah LSM peduli kekerasan terhadap perempuan (LBH APIK) telah menaruh perhatian dan meminta pemerintah untuk melakukan tindakan nyata. Dalam sebuah suratnya kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) tertanggal 22 April 2009, LBH APIK menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi hak-hak dan menyelamatkan korban melalui loby kepada Pemerintah Malaysia untuk memberi perlindungan terhadap Manohara. LBH APIK juga menyampaikan bahwa kasus semacam ini banyak diderita perempuan Indonesia dan sering menerima pengaduan kekerasan semacam itu, seperti WNA yang mengawini perempuan WNI dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia kemudian WNA tersebut meninggalkan Indonesia.
Meski UU KDRT sudah diundangkan, perempuan masih sering mendapatkan tindakan kekerasan didalam rumah tangga. Bahkan dokumen CEDAW (Convention on the Elimination of All Form of Discirmination) yang sudah diratifikasi kedalam peraturan perundangan negara kita sejak dekade 1980-an (UU No. 7/1984) tidak menyurutkan perlakuan kekerasan dan tindakan diskrimatif terhadap perempuan. Dalam dokumen CEDAW disebutkan bahwa negara wajib mengutuk diskrimasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda dengan berusaha tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut (Pasal 2 CEDAW).
Dasar-dasar normatif perlindungan terhadap perempuan dan seluruh warga negara bisa ditelusuri dalam konstitusi tertinggi UUD 1945 pada Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 28I. Dalam pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I ayat (4) termaktub bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Kekerasan Seksual
Diantara sekian banyak kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Kasus Manohara adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam wilayah rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi seperti pelecehan seksual (perlakuan tidak sopan terhadap lawan jenis), perkosaan, kekerasan seksual pada anak, kekerasan berbasis jender dan perdagangan perempuan untuk prostitusi.
Pelecehan seksual kerap terjadi didalam lingkungan kerja maupun rumah tangga, namun kasus seperti ini sangat sedikit yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Disbanding di negara-negara lain, kasus pelecehan seksual dalam lingkungan kerja di Indonesia masih sedikit karena persoalan keengganan melaporkan kasusnya. Bagi sebagian besar pekerja perempuan memandang pelecehan seksual bukanlah kasus serius yang harus ditanggapi serius bahkan sudah menjadi sesuatu yang biasa terjadi di kantor-kantor.
Perkosaan adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang banyak terjadi di sekitar kita. Diperkirakan sebanyak 22 persen korban perkosaan adalah perempuan, sementara laki-laki hanya 2 persen. Para korban perkosaan sebagian besar dilakukan oleh orang yang mengenal korban atau orang dekat korban. Sementara diperkirakan satu dari enam kasus perkosaan yang dilaporkan ke polisi. Data perkosaan paling ektrim terjadi di Amerika Serikat dimana setiap 2 menit terjadi satu orang diperkosa.
Kekerasan seksual terhadap anak-anak merupakan kasus lainnya yang kian marak. pada beberapa studi dari seluruh dunia dilaporkan 11 persen sampai 32 persen perempuan telah mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanaknya. Pada banyak kasus, pelaku kekerasan adalah anggota keluarga sendiri, atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dalam kehidupan sehari-harinya. Sedang pelaku kekerasan seksual terhadap anak umumnya adalah korban kekerasan seksual juga pada masa kanak-kanak sehingga kekerasan model ini adalah kekerasan berantai dan berkelanjutan.
Kekerasan berbasis jender adalah kekerasan seksual terhadap pasangannya masing-masing. Diperkirakan 95 persen korban kekerasan berbasis jender adalah perempuan. Kasus kekerasan seksual yang dialami Manohara adalah kategori kekerasan jenis ini. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rifka Annisa kerjasama dengan UGM, UMEA University dan Women’s Health Exchange USA di Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 2000 menunjukkan bahwa 22 persen perempuan mengalami kekerasan seksual kategori ini. Sejumlah 1 dari 5 korban perempuan (19 persen) melaporkan bahwa biasanya mereka dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya sambil mendapat perlakuan kekerasan, baik berupa kekerasan fisik (dipukuli, ditampar, ditendang, dicambuk, dll), kekerasan emosional (memaki, menghina, dll), mengisolasi sosial (membatasi gerak pasangan dalam pergaulan, dll), dan kekerasan seks (sadomasokisme, dll).
Perdagangan perempuan untuk prostitusi adalah jenis kekerasan seksual. Berdasarkan laporan Trafficking in Persons Report (Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan ESCAP (Economy Social Commission on Asia Pacific) menempatkan Indonesia pada peringkat Tier III. Negara yang dikategorikan Tier III adalah negara yang memiliki korban perdagangan orang dalam jumlah besar, Sebagai wilayah pengirim perdagangan orang, pemerintahnya belum menerapkan standar minimum dan melakukan usaha-usaha yang berarti dalam mencegah dan menanggulangi trafiking. Pemerintah Indonesia telah menyetujui berbagai kesepakatan dan instrumen internasional di bidang trafiking seperti meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1949 tentang Larangan Perdagangan Perempuan (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others ), membentuk badan/lembaga atau gugus tugas untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak. Pemerintah melalui Keppres No. 88 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak serta menetapkan Gugus Tugas untuk memerangi dan menghapus kejahatan trafiking.
Melihat ragam praktek kekerasan seksual terhadap perempuan dan berbagai regulasi pemerintah, rasanya ragam kekerasan tersebut sudah saatnya diminimalisir. Namun kenyataannya, praktek kekerasan seksual terhadap perempuan terus berlangsung tanpa henti. Kepedulian pemerintah hanya nampak pada menjelang pemilu presiden, setelah even pemilu berlalu, maka berlalu pula kepedulian itu. Menjelang pilpres 8 Juli 2009, mendadak presiden SBY seolah-olah sangat peduli terhadap ragam kasus yang menimpa perempuan, seperti kasus Manohara, Siti Hajar dan bahkan Prita Mulyasari. Bahkan kasus Manohara mendapat perhatian serius, sekalipun SBY berada diluar negeri ketika menghadiri pertemuan ASEAN-Korsel di Jeju Island, Korea Selatan. Apakah SBY hanya peduli kepada “perempuan jelita” atau juga peduli pada “perempuan jelata”?

Iklan

5 November 2009 Posted by | Uncategorized | , , | Tinggalkan komentar

Sumpah Pemuda Anti-Rokok

Dalam momentum menjelang peringatan Hari Soempah Pemoeda, pada Minggu (11/10) lalu di Gedung Kebangkitan Nasional STOVIA, Jakarta, sejumlah pemuda Indonesia yang tergabung dalam Jaringan Pengendalian Dampak Tembakau mendeklarasikan komitmen untuk melepaskan diri dari bahaya buruk dari kebiasaan merokok sebagai bentuk penjajahan oleh industri rokok. Deklarasi tersebut didukung oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, dan sejumlah organisasi pelajar, kemahasiswaan dan kepemudaan.
Sebenarnya deklarasi ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap pemerintahan pro-neoliberal pimpinan SBY yang membiarkan generasi muda Indonesia terbenam dalam jerat kapitalisme industri rokok dan secara individu merusak kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dibawah pemerintahan neoliberal, Indonesia menjadi sampah nikotin dan jajahan industri rokok asing melalui penanaman modal asing produk rokok seperti yang dilakukan BAT dan Philip Morris. Industri rokok yang sejatinya ibarat “monster pencabut nyawa” saat ini berhasil menampilkan dirinya sebagai malaikat penebar kebaikan dengan menjadi sponsor beasiswa pendidikan, event olahraga dan berbagai pertunjukan kesenian. Produsen rokok seakan-akan menjadikan pemuda sebagai target pasar dengan berani dan agresif menjadi penyandang dana pendidikan untuk menggenjot prestasi dan kreasi pemuda. Padahal dibalik semua itu, justru para remaja dan pemuda itu adalah target penjajahan nonfisik dengan membawa dampak merebaknya kesakitan, kemiskinan dan kebodohan akibat penjajahan adiksi nikotin rokok.
Bila mengacu pada data Susenas 2006, pengeluaran untuk pembelian rokok adalah 2 kali lipat pengeluaran pengeluaran untuk ikan (6,8 persen), 5 kali lebih besar dari pengeluaran telur dan susu (2,3 persen), dan 17 kali lipat pengeluaran membeli daging (0,7 persen). Bahkan konsumsi rokok semakin hari semakin meningkat, terutama dikalangan pemuda peningkatan tertinggi perokok di Indonesia terjadi pada kelompok remaja umur 15-19 tahun, yaitu dari 7,1, persen pada 1995 menjadi 17,3 persen pada 2004.
Berdasarkan prediksi tahun 2008, sebanyak 658 juta batang rokok per hari atau 240 miliar batang per tahun dihisap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bila dikapitalisasi diperkirakan sekitar Rp 330 miliar per hari peredaran uang hanya pada transaksi rokok. Angka Rp 330 miliar yang “dibakar” setiap hari oleh para perokok di Indonesia yang tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi merupakan angka yang sangat fantastis. Di Indonesia, 70 persen dari 60 juta perokok adalah mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Fakta ini menunjukkan bahwa penyumbang penghasilan bulanan kepada industri rokok berasal dari sekitar 63 persen laki-laki dari 20 persen penduduk termiskin di Indonesia melalui konsumsi rokoknya. Selain itu, sekitar 65,6 juta perempuan dan 43 juta anak-anak di Indonesia yang terpapar asap rokok dan rentan terhadap ancaman penyakit akibat rokok seperti penyakit paru-paru, kanker hati, kanker usus, bronchitis, stroke dan penyakit lainnya.
Peneliti senior Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sri Moertiningsih Adioetomo, pernah menyatakan bahwa dari sebuah studi ditemukan bahwa biaya rawat inap pengidap penyakit akibat merokok mencapai Rp 2,9 triliun per tahun. Faktanya memang setiap tahun sekitar 200.000 kematian di Indonesia diakibatkan kebiasaan merokok. Sebanyak 25.000 korban adalah perokok pasif. Memang akibat rokok tak akan langsung muncul seketika. Dampaknya baru tampak setelah 25 tahun sejak seseorang pertama kali merokok.
Laris manisnya konsumsi rokok karena harga yang sangat terjangkau alias super murah. Dengan bermodal Rp 1000 pun, rokok sebatang sudah bisa berada di tangan perokok dari warung-warung pinggir jalan. Bandingkan dengan di Swedia yang mematok harga mahal untuk rokok dengan harga jual sebungkus rokok mencapai Rp 75 ribu atau setara dengan sekali sarapan pagi di negeri Skandinavia tersebut. Akibat harga rokok yang mahal, masyarakat Swedia jarang membeli rokok sedang bagi para pencandu rokok mereka mengonsumsi permen tembakau yang harganya relatif murah sekitar Rp 25 ribu dengan isi yang lumayan banyak.
Sebenarnya kondisi Indonesia lebih parah daripada Cina. Harga rokok termurah di Cina minimal Rp 50 ribu, tingkat konsumsi rokok juga sangat tinggi mencapai 5 persen dari total penduduknya sebanyak 1,5 milyar. China Tobacco adalah produsen rokok terbesar di China sekaligus terbesar di dunia. Sementara konsumsi rokok per kapita Indonesia sekitar 1 persen dari total penduduk yang berjumlah sekitar 240 juta penduduk. Bila dampak buruk rokok ingin diminimalisir maka pemerintah seharusnya menaikkan pajak cukai rokok hingga harga sebungkus rokok bisa mencapai Rp 50 ribu per bungkus. Bila harganya mahal, maka konsumsi rokok akan terbatas hanya pada kalangan orang kaya, dan sebagian pemuda saja.
Dengan kenyataan ini, industri rokok semakin menguatkan cengkramannya dalam ekonomi politik di negeri ini dalam memperkuat daya tawarnya dalam perumusan kebijakan publik. Salah satunya adalah diendapkannya RUU Pengendalian Dampak Tembakau dibahas di DPR sehingga membuat industri rokok dapat bernafas lega, meski aturan tentang rokok tetap tercantum dalam UU Kesehatan 2009 yang baru yang dicoba untuk dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu pada Pasal 113 ayat 2.
Pemerintah tampaknya ambivalen terhadap rokok karena terkait dengan pemasukan negara dengan adanya cukai rokok, iklan rokok/billboard di jalan-jalan utama serta lapangan kerja bagi sebagian orang. Meski fatwa MUI pun menganjurkan untuk meninggalkan rokok, jumlah perokok tidak berkurang signifikan, termasuk di kalangan umat Islam. Candu rokok telah mampu membuat ketergantungan yang sangat tinggi dan sulit untuk ditinggalkan bagi para perokok.
Bila dibandingkan antara pemerintahan SBY dengan pemerintahan Barack Obama, maka Obama relatif lebih peduli terhadap bahaya rokok dan tembakau kepada kesehatan masyarakat. Meskipun industriawan rokok lebih kuat lobinya di AS, namun Obama berani menandatangani UU Pencegahan Merokok dalam Keluarga dan Pengendalian Tembakau pada 22 Juni 2009 silam. UU ini telah memberikan kekuatan baru bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (FDA) dan pemerintah federal AS untuk membuat regulasi produksi, promosi dan pemasaran rokok serta produk-produk tembakau lainnya.
Sebuah hasil penelitian yang dilakukan terhadap 8.000 orang yang telah dipublikasikan dalam jurnal Annal of Internal Medicine menyimpulkan bahwa merokok dapat dikaitkan dengan tingkat albumin yang lebih tinggi dan fungsi ginjal yang abnormal. Albumin merupakan suatu protein yang menunjukkan fungsi ginjal yang buruk. Perokok ringan maupun perokok berat akan lebih mungkin memiliki kandungan albumin dalam air seninya dibandingkan mereka yang tidak merokok. Sedang mereka yang merokok relatif sedikit kurang dari satu bungkus rokok per hari mempunyai kemungkinan dua kali lebih besar untuk memiliki kandungan protein albumin dalam air seninya dibandingkan mereka yang tidak merokok. Bagi perokok berat akan mempunyai peluang lebih dari dua kali lebih besar untuk memiliki masalah tersebut.
Publikasi ilmiah lainnya dilakukan Dr. Monique Breteler dan rekannya dari Erasmus Medical Center di Rotterdam, Belanda didalam jurnal Neurology. Dalam penelitiaannya terhadap 7.000 orang yang berusia 55 tahun dan lebih selama rata-rata tujuh tahun, selama rentang waktu penelitian, 705 diantara orang-orang yang menjadi sasaran penelitian terserang sakit jiwa (dementia). Perokok yang berusia diatas 55 tahun menghadapi kemungkinan 50 persen untuk terserang sakit jiwa dibandingkana dengan orang yang tidak merokok.
Pada tahun 1964, sebuah laporan penting tentang dampak negatif rokok terhadap kesehatan dikeluarkan oleh The Surgeon General’s Advisory Committee on Smoking and Health di Amerika Serikat. Di Inggris telah pula mengeluarkan laporan penelitian penting yang mengungkapkan bahwa merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru, bronchitis dan berbagai penyakit lainnya, dipublikasikan oleh The Royal College of Physician of London. Hingga tahun 1985, sudah sekitar 30.000 paper ilmiah yang mempublikasikan rokok dan kesehatan. Nah, bukti-bukti ilmiah ini semakin memperjelas bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan.
Maka tak salah bila momentum Hari Soempah Pemoeda tahun 2009 dapat pula menjadi tonggak baru bagi pemuda sebagai masa depan bangsa untuk melepaskan diri dari bahaya rokok. Saatnya para Pemuda Indonesia mengucapkan SOEMPAH PEMOEDA ANTI-ROKOK dan katakan “Tidak” pada rokok.

4 November 2009 Posted by | Uncategorized | , , | Tinggalkan komentar