Blog Yanti Gobel

Ilmu dan Amal Padu Mengabdi

Menimbang Endang Rahayu Sedyaningsih Sebagai Menteri Kesehatan

Presiden SBY membuat kejutan bagi dunia kesehatan di Indonesia ketika mengumumkan susunan kabinetnya pada Rabu malam (21/10/09) kemarin. Sebelumnya santer beredar di media massa nama Nila A. Moeloek yang akan menggantikan Siti Fadilah Supari karena keberadaannya di Cikeas dalam rangka fit and profer test ala SBY. Nila adalah dokter ahli mata dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Pusat dan Ketua Medical Research Unit FKUI sejak 2007 lalu. Secara pribadi Nila adalah istri Farid Anfasa Moeloek, mantan Menteri Kesehatan pada Kabinet B.J Habibie. Rupanya media massa luput meliput undangan wawancara Endang Rahayu ke Cikeas pada Rabu (21/10) sore.
Endang adalah alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1979 dan bergelar dokter. Sedang gelar master dan doktor didapatkannya dari Harvard School of Public Health, Boston, masing-masing tahun 1992 dan 1997. Karirnya diawali di NTT sebagai dokter puskesmas sampai pernah menjadi dokter di RS bergengsi di Jakarta, RSPP milik Pertamina. Endang Rahayu juga memiliki pengalaman sebagai birokrat ketika berkantor di Kanwil Departemen Kesehatan DKI Jakarta hingga menjadi Kepala Litbang Biomedik dan Farmasi, Departemen Kesehatan dengan jabatan Eselon II pada 2007. Munculnya kasus bisnis virus dan vaksin yang melibatkan Endang membuat Menkes Fadilah ketika itu memutasinya hingga akhirnya SBY mengangkatnya menjadi Menteri Kesehatan.
Sosok Endang Rahayu merupakan sosok dibalik proyek Naval Medical Research Unit 2 (Namru-2) yang sempat dibongkar praktek-praktek intelijennya oleh Menkes sebelumnya, Siti Fadillah. Menkes ketika itu Siti Fadilah Supari melarang seluruh rumah sakit mengirimkan sampel ke Namru-2 untuk diteliti karena kontrak kerjasama sudah berakhir sejak tahun 2000 silam namun pada prakteknya masih berlangsung hingga 2005.
Dalam Factsheet (Lembar Fakta) tentang NAMRU-2 yang ada di situs kedubes Amerika Serikat dinyatakan bahwa Naval Medical Research Unit No. 2 (NAMRU-2) adalah sebuah laboratorium penelitian biomedis yang meneliti penyakit menular demi kepentingan bersama Amerika Serikat, Departemen Kesehatan RI, dan komunitas kesehatan umum internasional. Kegiatan penelitian bersama ini menitikberatkan pada malaria, penyakit akibat virus seperti demam berdarah, infeksi usus yang mengakibatkan diare dan penyakit menular lainnya termasuk flu burung. Penelitian NAMRU-2 hanya berhubungan dengan penyakit-penyakit tropis yang terjadi secara alamiah.
Namru-2 hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 1970 untuk tujuan meneliti virus-virus penyakit menular bagi kepentingan Angkatan Laut dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS). Banyak pihak mencurigai keberadaan Namru menjadi sarana kegiatan intelijen AS dengan berkedok riset. Pakar intelijen Laksamana Muda (Purn) Subardo tetap meyakini keberadaan laboratorium medis milik angkatan laut AS, The U.S. Naval Medical Research Unit Two (NAMRU-2) merupakan alat intelijen AS. Hal ini diyakini Subardo berdasarkan penilaiannya selama lebih dari 30 tahun bekerja di bidang intelijen serta pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tahun 1986-1998.
Bahkan pada 2007, Balitbangkes, Depkes melalui Endang Rahayu masih tercatat mengirim spesimen virus H5N1 ke Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, (CDC Atlanta), Amerika Serikat pada Kamis, 16 Agustus 2007 atas permintaan WHO. Pengiriman dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Departemen Kesehatan, melalui NAMRU-2 (Naval Medical Research Unit-2 = Unit Riset Kesehatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berkantor di Gedung Balitbangkes Depkes, Jl. Percetakan Negara, Jakarta. Spesimen yang dikirimkan berupa spesimen usap tenggorok dan usap hidung dari kasus positif Flu Burung atas nama NLP (Perempuan, 29 th) warga Kabupaten Jembrana, Bali dan suspek Flu Burung (NKP, Perempuan, 2 th 9 bln), juga dari Bali, yang hasil laboratoriumnya terbukti negatif H5N1 (Flu Burung).
Atas jasa itulah, Asisten Direktur Jenderal WHO untuk Penyakit Menular, Dr. David Heymann, menyatakan penghargaan terhadap Indonesia atas pengiriman virus dari kasus Bali tersebut. WHO sepakat bahwa virus tersebut akan digunakan untuk keperluan risk assessment. WHO juga setuju untuk tidak menempatkan data sekuensing virus H5N1 asal Indonesia pada domain publik dan tidak akan mengirimkan virus Indonesia pada pihak ketiga tanpa seijin Pemerintah Indonesia sampai Standard Terms of Condition dan Terms of Reference ditetapkan.
Dalam bukunya yang berjudul ‘Saatnya Dunia Berubah’, Siti Fadilah Supari menyoroti WHO dan negara asing lainnya memanfaatkan sampel virus flu burung Indonesia untuk dibuat vaksin, yang selanjutnya dijual ke Indonesia dengan harga mahal. Rupanya pengalaman Siti Fadilah sebagai Menteri Kesehatan berinteraksi dengan WHO membawanya pada kesimpulan demikian.
Yang menjadi pertanyaan besar dibalik pengangkatan Endang Rahayu menggantikan Nila A. Moeloek yang lebih dahulu diseleksi sebagai calon Menkes adalah: Apakah Endang Rahayu mendapatkan dukungan AS untuk kepentingan bisnis virus dan industri vaksin? Dengan track record Endang Rahayu yang pernah melarikan virus keluar negeri (Vietnam), berdasarkan penuturan Siti Fadilah Supari di TVOne (22/10), maka kedepan perlu diawasi secara ketat bisnis virus dan vaksin yang keuntungannya bisa mencapai milyaran dollar dari hasil perekayasaan anti virus, dengan sampel yang berasal dari Indonesia.
Namun demikian, figur yang kontroversial dimata Siti Fadilah itu akan menggantikan posisinya di kursi nomor satu di Departemen Kesehatan dan bersiap-siap untuk berpindah dari kediamannya di Jalan Pendidikan Raya III, Blok J-55 Kompleks IKIP Duren Sawit, Jakarta Timur ke komplek perumahan pejabat tinggi negara di Jl Denpasar Raya no. 14, Jakarta
Agenda Kebijakan
Sebagaimana dikemukakan pada sebuah media massa ibukota, Endah Rahayu sebagai Menkes yang baru akan melakukan reformasi bidang kesehatan. Namun pertanyaan kemudian muncul, bentuk reformasi seperti apa yang akan dilakukan? Apakah reformasi yang dimaksud adalah meliberalisasi sistem kesehatan dan memprivatisasi pusat-pusat layanan kesehatan?
Dalam dunia kesehatan masyarakat, pendekatan yang mulai dipopulerkan adalah pendekatan promotif dan preventif, bukan lagi kuratif. Pelayanan kesehatan gratis itu cermin pendekatan kuratif yang lebih menonjol, dibanding pendekatan promotif. Jadi saatnya sekarang kita mempromosikan “Orang Sehat dilarang Sakit”. Selain itu dikenal pula Pendekatan struktural dengan penekanan pada determinan sosial-ekonomi kesehatan. Pada pendekatan ini yang ditekankan bukan hanya determinan biomedis tapi juga sosial-ekonomi dan politiknya.
Sebagai departemen yang mengurusi persoalan-persoalan kesehatan ditengah masyarakat, maka pendekatan yang populer dikembangkan sekarang ini adalah melihat masalah kesehatan masyarakat secara struktural. Blankesnship, et.al (2006) dalam Journal of Urban Health, 83(1), (hal. 59-72) dengan judul: Structual Intervention; Concepts, challenges and opportunities for research, menegaskan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat seharusnya bersifat struktural dan lebih melihat determinan sosial-ekonominya ketimbang hanya berkutat pada determinan biomedisnya. Pendekataran struktural dalam kesehatan masyarakat bukan sekedar pada alokasi anggaran dan struktur kekuasaan. Pendekatan strukutural yang dipelopori ilmuwan seperti Blankenship et al, Des Jarlais, Sumartodjo, Rhodes, dll. menekankan perlunya melihat secara multi-aspek antara ekonomi, politik dan determinan sosial kesehatan, terutama melihat besarnya peran ketidakmerataan ekonomi, kekerasan dan kemiskinan sebagai risiko kesehatan. Singkatnya, penyakit menjadi sebab sekaligus akibat (cause and consequence) kemiskinan. (Nasir, 2009).
Dengan demikian, seyogyanya reformasi kesehatan yang ingin dikembangkan Menkes yang baru diangkat presiden SBY adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga miskin akan pemeliharaan kesehatan, nutrisi yang baik (gizi), dan kesehatan lingkungan disamping pendidikan dan perumahan. Apalagi dengan hadirnya UU Kesehatan 2009 yang baru yang mengamanahkan alokasi anggaran yang proporsional antara pusat dan daerah untuk sektor kesehatan yang bermuara pada pemenuhan hak atas kesehatan dengan perluasan skema jaminan sosial, seperti Jamkesmas dan sistem jaminan sosial nasional lainnya.
(Artikel ini pernah dimuat Harian Tribun Timur, Rabu, 11 November 2009)

Iklan

2 Desember 2009 Posted by | Uncategorized | , , | 1 Komentar

Ketersediaan Obat HIV/AIDS

Peringatan Hari AIDS se-dunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember tahun ini beredar kabar bahwa obat ARV (Anti-Retroviral) langka. ARV merupakan obat khusus bagi para penderita HIV/AIDS atau ODHA (orang dengan HIV/AIDS). Akibatnya beberapa daerah memberikan obat ARV yang sudah kedaluarsa kepada pasien.
Misalnya Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh yang merawat 17 pasien HIV/AIDS yang secara rutin datang memeriksakan diri ke RS tersebut. Ke 17 pasien tetap itu setiap bulannya menghabiskan Duviral 790 butir tablet, Neviral 545 butir, Hiviral 16 butir, Efavirenz 187 butir, Reviral 90 butir dan Coviro 120 butir tablet. Tablet yang banyak digunakan jenis Duviral dan stok tersedia hanya 676 butir tablet. Bulan September jumlah yang habis terpakai mencapai 790 tablet sehingga untuk bulan Oktober persediannya menipis apalagi bulan November. Sementara pada RSUP Pirngadi Medan mengantisipasi kelangkaan obat ARV dengan cara meracik sendiri obat-obatan ARV untuk diberikan kepada dua bocah penderita HIV/AIDS yang menjadi pasien tetapnya. Para tim dokter meracik sendiri obatnya karena persediaan obat ARV di RS tersebut sudah habis sama sekali.
Persoalan kelangkaan obat ARV diangkat oleh JOTHI (Jaringan Orang Terinfeksi HIV/AIDS) yang dipimpin Faiz Muhammad terjadi pada beberapa daerah tetapi tidak seluruhnya. Sebelumnya JOTHI pernah merilis penahanan obat ARV pada bulan Maret 2009 lalu oleh pihak Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta karena kelambatan pihak-pihak berwenang seperti Depkes dan BPOM dalam mengurusnya. Bahkan pada April 2008 silam situasi yang sama terjadi yakni kesulitan mendapatkan obat-obatan anti-retroviral. Ketika itu dikemukakan oleh Ketua Komite PDPAI (Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia) dalam sebuat Clinical Research Meeting di FK-UI.
Meski disinyalir obat ARV langka di sejumlah rumah sakit, Menteri Kesehatan Endang Rahayu membantahnya. Menurutnya, Depkes setiap awal tahun melakukan pembelian obat-obatan. Sementara obat yang kedaluarsa dianggapnya tidak ada dan semua obat yang dari luar dialokasikan ke daerah yang terjangkit (Tribun Timur, 27/11).
Hingga saat ini penanggulangan penderita HIV/AIDS dengan menggunakan Anti-Retroviral sangat efektif meskipun tidak efisien karena harganya mahal. Efektifitasnya berupa angka kunjungan ke rumah sakit bagi penderita HIV/AIDS bisa dikurangi, angka kematiannya dapat ditekan, kualitas hidupnya dapat ditingkatkan sehingga dapat berproduksi bagi para penderita HIV/AIDS usia angkatan kerja.
Obat ARV
Meski HIV/AIDS sering disebut sebagai penyakit yang belum ada obatnya, namun dalam upaya penanggulangannya sudah memiliki kemajuan sejak ditemukan obat ARV. Obat ini menjadi obat vital dalam menunjang keberlanjutan kehidupan pada ODHA. Meski tidak menyembuhkan secara total para ODHA, namun keberadaan obat ini setidaknya dapat memperlambat proses penyebarannya di dalam tubuh penderita disamping dapat diproduksi secara generik.
Namun kendalanya, obat Anti-Retroviral ini masih diimpor dari India. Negara India adalah salah satu dari enam negara didunia yang mampu memproduksi obat generik Anti-Retroviral yakni Thailand, Vietnam, China, Brasil dan Kuba. Padahal pada September 2008 silam pemerintah Indonesia pernah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Thailand dalam rangka pengembangan produksi ARV. Thailand bersedia melakukan transfer teknologi pembuatan obat generik ARV kepada perusahaan farmasi milik pemerintah (BUMN), PT Indo Farma.
Saat ini obat ARV masih sangat mahal dalam pasar obat-obatan dunia. Diperkirakan sekitar US 10.000 dollar setiap tahun dihabiskan untuk pembelian obat sementara 90 persen penderita HIV/AIDS di seluruh dunia berada di negara-negara miskin yang mencapai 40 juta orang. Bila pemerintah Indonesia mampu memproduksi obat ARV sendiri, maka harga obat ini bisa didapatkan dengan kisaran US 300 dollar setahun atau setara dengan US 25 dollar per bulan.
Saat ini dikenal obat-obatan ARV dalam dua lini: lini pertama AZT, d4T, 3TC, Nevirapine dan Efavirenz yang sudah diproduksi di Indonesia oleh PT. Kimia Farma, sedangkan Tenofir, ddl dan Liponavir/Ri digunakan untuk line kedua. Harga ARV bervariasi antara Rp 400 ribu sampai 800 ribu. Penggunaan ARV untuk ODHA masih disubsidi pemerintah dengan pemakaian sekitar satu botol per bulan dengan total penderita HIV sebagai 193 ribu jiwa pada tahun 2006.
Sebelum adanya obat ARV, para penderita HIV/AIDS diharuskan meminum antara 20 hingga 30 butir obat setiap harinya untuk kelanjutan hidupnya. Bahkan kadang pasien diharuskan meminum obat tepat waktu dengan bersamaan dengan mengonsumsi makanan. Akibatnya bila pasien lupa meminum obat maka virusnya kian kebal terhadap obat sehingga sangat menyulitkan pasien ODHA. Dengan adanya obat ARV, maka konsumsi obat cukup dua sampai empat pil obat setiap hari dan memudahkan pasien usia muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif.
Berdasarkan data ILO, sekitar 80 persen penderita HIV/AIDS masih berusia produktif antara 20 hingga 49 tahun. Sedang perusahaan Indonesia dari 60 ribu sudah sebanyak 37 perusahaan yang memiliki program dan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Artinya ke 37 perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan Orang dengan HIV/AIDS melaksanakan aktifitas produktif pada perusahaan tersebut. Selebihnya ada sekitar 170 perusahaan yang mulai mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tanpa membuat kebijakan didalam perusahaannya.
Cara kerja obat-obatan ARV berfungsi memperlambat replikasi sel-sel sehingga penyebaran virus dapat diperlambat di dalam tubuh. Bila suatu sel yang terinfeksi, virus HIV akan mereplikasi diri kemudian menginfeksi sel-sel lain didalam bagian tubuh yang masih sehat. Semakin banyak sel yang sehat diinfeksi virus HIV, maka semakin besar dampaknya terhadap tingkat kekebalan tubuh penderita.
Dengan mengonsumsi obat-obatan ARV, ada tiga penghambatan yang dilakukan yakni: pertama, penghambat Nucleoside Reverse Transcriptase (NRTI); HIV memerlukan enzim yang disebut reverse transcriptase untuk mereplikasi diri. Jenis obat-obatan ini memperlambat kerja reverse transcriptase dengan cara mencegah proses pengembangbiakkan materi genetik virus tersebut. Kedua, penghambat Non-Nucleoside Reverse Transcriptase (NNRTI); Jenis obat-obatan ini juga mengacaukan replikasi HIV dengan mengikat enzim reverse transcriptase itu sendiri. Hal ini mencegah agar enzim ini tidak bekerja dan menghentikan produksi partikel virus baru dalam sel-sel yang terinfeksi. Ketiga, penghambat Protease (PI); Protease merupakan enzim pencernaan yang diperlukan dalam replikasi HIV untuk membentuk partikel-partikel virus baru. Protease memecah belah protein dan enzim dalam sel-sel yang terinfeksi, yang kemudian dapat menginfeksi sel yang lain. Penghambat protease mencegah pemecah-belahan protein dan karenanya memperlambat produksi partikel virus baru.
Harapan baru bagi penderita HIV/AIDS ketika sebuah perusahaan dari Amerika Serikat memproduksi obat anti-HIV/AIDS lainnya yang disebut Obat Prezista. US Food and Drug Administration (Badan obat-obatan dan makanan Amerika) telah menyatakan persetujuannya pada Obat Prezista setelah dilakukan penelitian yang membuktikan bahwa 45 persen penderita HIV/AIDS yang mengonsumsi Obat Prezista selama 11 bulan mengalami penurunan jumlah virus didalam tubuh mereka. Bahkan pada beberapa penderita HIV/AIDS yang menjadi sampel penelitian hasilnya tidak terdeteksi virus HIV. Sementara pada umumnya obat anti-HIV/AIDS hanya mampu menurunkan konsentrasi virus sekitar 10 persen dari sejumlah orang yang meminumnya.
Namun harapan itu akan berlalu bila ketersediaan obat selalu langka sehingga mengancam program penanggulangan HIV/AIDS. Kasus HIV/AIDS di Indonesia merupakan persoalan serius karena kecerungannnya terus meningkat dengan penularan utama melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan hubungan seksual yang tidak sehat.
(Artikel ini dimuat di Harian Tribun Timur, Rabu, 02 Desember 2009. Penulis Fatmah Afrianty Gobel, Ketua Prodi Kesmas FKM UMI)

2 Desember 2009 Posted by | Uncategorized | , , | Tinggalkan komentar