Blog Yanti Gobel

Ilmu dan Amal Padu Mengabdi

Sensus Penduduk 2010 dan Sensus Kesehatan Masyarakat

Pada tanggal 1-31 Mei mendatang, agenda sepuluh-tahunan berupa sensus penduduk akan kembali digelar guna mendapatkan data dasar jumlah penduduk seluruh Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) wajib menyampaikan statistik dasar jumlah penduduk dengan menyelenggarakan Sensus Penduduk. Sensus penduduk secara modern sudah berlangsung selama lima kali, dimulai pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan terakhir tahun 2000. Sebelum Indonesia merdeka, sensus penduduk pernah dilakukan pada tahun 1930.
Pada sensus penduduk (SP) tahun 2000 silam, penduduk Indonesia berjumlah 205,1 juta jiwa, sekitar 121 juta (61,1 persen) diantaranya berdiam di Pulau Jawa dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer per segi. Laju pertumbuhan penduduk terbilang tinggi dimana pada tahun 2009 mencapai sekitar 1,4 persen, sementara angka yang ditargetkan sebesar 1,3 persen per tahun. Hal ini disebabkan tingkat kelahiran penduduk masih tinggi, meski menurun angkanya. Pada SP 1971, angka kelahiran sekitar 5 anak per wanita usia reproduksi, maka kini telah turun menjadi 2 anak per wanita. Penurunan tingkat kelahiran penduduk disebabkan oleh meningkatnya pemakaian pil dan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur. Pada tahun 2002, penggunaan alat dan pil kontrasepsi diperkirakan mencapai 60 persen, namun angka pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan partisipasi pria dalam pemakaian alat kontrasepsi masih rendah hanya sekitar 2,7 persen. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB pun ada penyebabnya yakni keterbatasan jenis alat kontrasepsi bagi laki-laki dan keterbatasan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada kalangan pria, disamping persoalan kesetaraan dan keadilan jender. Berdasarkan SP 2000, Indonesia merupakan negara keempat terbesar penduduknya setelah Cina, India dan Amerika Serikat.
Pada SP 2010 kali ini, diprediksi jumlah rumah tangga yang akan dicacah berjumlah sekitar 65 juta rumah tangga. Menurut sebuah media online (Detik.com), untuk menjalankan pencacahan dilibatkan sekitar 700 ribu pencacah yang akan menanyakan 43 variabel pertanyaan, sementara pada SP 2000 hanya 17 variabel pertanyaan. Para pencacah tersebut diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga mengenali wilayah kerjanya secara baik. Pencacah tersebut sebelumnya dilatih secara intensif selama tiga hari kemudian diterjunkan ke lapangan. Wilayah pencacahan pada SP 2010 meliputi 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, dan 1 juta lebih RT/RW dan 726.000 wilayah pencacahan. Hasil lengkap SP 2010 rencananya akan diumumkan pada Agustus 2011, sementara penyampaian hasil sementara pada bulan Agustus 2010. Anggaran yang dibutuhkan untuk SP 2010 sebesar Rp 3,3 triliun dengan proporsi sekitar 70 persen dari total anggaran itu untuk proses pencatatan.
Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan ketersediaan data Sensus Penduduk 2010 untuk kebijakan pembangunan nasional. Misalnya data tentang penduduk miskin dapat digunakan oleh Departemen Sosial (Depsos) untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, data tentang jumlah penduduk buta huruf bermanfaat bagi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk program pemberantasan buta huruf, data kepemilikan rumah berguna bagi Kantor Kementrian Negara Perumahan Rakyat, data status perkawinan dan jumlah penduduk usia 17 tahun keatas berguna bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk program pendataan wajib pilih pada pemilu (pilkada/pileg/pilpres).
Selain pemerintah Indonesia yang berkepentingan dengan data penduduk, badan dunia pun berkepentingan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan PBB menyerukan agar negara-negara dunia melakukan sensus penduduk pada tahun yang bersamaan dan banyak negara yang melakukan sensus pada tahun 2010.
Selain Sensus Penduduk, BPS juga rutin melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). SUPAS sendiri sudah diselenggarakan sebanyak empat kali masing-masing tahun 1976, 1985, 1995 dan terkahir tahun 2005. SUPAS 2005 lalu dilaksanakan selama bulan Juni dan dirancang khusus untuk mendapatkan data statistik kependudukan yang dapat dibandingkan dengan hasil SP 2000. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Karakteristik demografi yang dikumpulkan adalah mengenai fertilitas, mortalitas dan migrasi, serta riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita pernah kawin. Keterangan yang dihimpun dibidang ketenagakerjaan mencakup lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Data sosial budaya mencakup tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan kegiatan penduduk lanjut usia (lansia). SUPAS 2005 juga mencakup pelaporan kejadian vital kelahiran, kematian, dan perpindahan.
Sensus Penduduk sebenarnya bukan hanya sekedar mencacah jumlah penduduk secara total. Kalau sekedar mengetahui jumlah penduduk, sudah dikenal metode proyeksi penduduk berdasarkan asumsi kecenderungan fertilitas, mortalitas dan migrasi penduduk antar provinsi. Misalnya untuk proyeksi penduduk perkotaan dikenal metode urban Rural Growth Difference (URGD) dengan menggunakan selisih pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan penduduk daerah pedesaan. Caranya: pada tahap pertama, dihitung proyeksi penduduk Indonesia, kemudian proyeksi penduduk per provinsi. Jika proyeksi penduduk per provinsi ini dijumlahkan, maka hasilnya tidak akan sama dengan proyeksi penduduk Indonesia, sehingga untuk menyamakannya dilakukan iterasi, dengan penduduk Indonesia sebagai patokan. Pada tahap terakhir baru dilakukan perhitungan proyeksi penduduk daerah perkotaan.
Sensus Kesehatan
Pada tahun 2007 silam, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Departemen Kesehatan pernah melaksanakan Sensus Kesehatan Penduduk. Sensus kesehatan ketika itu diberi label “Program Riset Kesehatan Dasar Masyarakat” berbasis kabupaten/kota meliputi wilayah 440 kabupaten/kota di seluruh Indonesia atau sekitar 280 ribu rumah tangga. Setiap wilayah dibagi ke dalam blok sensus yang dibuat oleh BPS. Tercatat blok sensus terpadat adalah Kota Bandung dengan 136 blok, sedang terendah adalah Papua dengan 13 blok.
Total biaya kegiatan tersebut mencapai Rp 120 milyar dengan hasil yang didapatkan berupa data dasar status kesehatan penduduk serta pengambilan spesimen darah dari para penduduk. Dengan pengambilan sampel darah sebanyak satu mikroliter, maka bisa diketahui 500 ribu jenis penyakit dengan bantuan alat riset kesehatan modern. Sebelumnya, setiap penyakit biasanya diambil per satu sampel darah. Sementara itu tenaga survei berasal dari Politeknik Kesehatan yang berada dibawah naungan Departemen Kesehatan sebanyak 10 ribu orang. Pada masing-masing blok sensus, didampingi tiga orang yang berasal dari BPS.
Target Sensus Kesehatan ketika itu digunakan sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan kesehatan. Beberapa data yang dihasilkan adalah jenis penyakit yang paling banyak diidap masyarakat berdasarkan status sosial dan situasi endemis suatu daerah. Selain itu gen etnik masyarakat Indonesia juga diketahui karena setiap etnik berbeda-beda kaitannya dengan ketahanan terhadap suatu penyakit. Bila diketahui gen etnik seseorang, maka pemberian obat pun tidak asal pukul rata pada semua orang melainkan mempertimbangkan etnik dan wilayah seseorang yang terkena penyakit tertentu.
Antara Sensus Penduduk dan Sensus Kesehatan memiliki relevansi dalam proses perumusan kebijakan nasional. Namun terkadang terjadi dis-relevansi antara program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah dengan sajian data yang telah dikumpulkan melalui sensus yang telah menelan dana yang sangat besar. Kecenderungan yang terjadi, program pemerintah dibangun berdasarkan selera politik para penguasa tanpa berpijak pada data. Misalnya, hasil sensus kesehatan 2007 belum terasa pada tahap implementasi program kesehatan nasional. Apakah pernah terdengar pemberian obat-obatan berdasarkan pendekatan gen/etnik? Padahal Sensus Kesehatan 2007 lalu secara jelas merumuskan maksud dan tujuan sensus dengan pengambilan sampel darah untuk mengetahui gen/etnik seseorang agar pemberian obat tidak asal pukul rata.
Demikian pula, hasil sensus penduduk 2000 pada aspek kesehatan (fertilitas, mortalitas), tidak nampak adanya program yang sungguh-sungguh relevan pada tahap implementasi. Misalnya, kasus kematian ibu di Indonesia merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara. Dari 307 per 100 ribu kelahiran hidup, setiap satu jam ada dua ibu meninggal karena kehamilan dan persalinan atau sekitar 20 ribu perempuan meninggal setiap tahunnya akibat komplikasi kehamilan. Respon berupa program perbaikan gizi dan penyadaran terhadap ibu usia reproduksi belum terasa signifikan menurunkan angka kematian ibu.
Dua kasus diatas adalah sebagian kecil contoh relevansi antara kegiatan sensus dengan perumusan dan implementasi kebijakan/program dengan dampak kebijakan/program pada pihak lain. Bila menggunakan pendekatan “sistem”, maka kegiatan sensus adalah input, perumusan dan implementasi kebijakan/program adalah proses, dampak kebijakan/program sebagai output.

(artikel ini dimuat pada Harian Tribun Timur, Selasa, 12 Januari 2010. Penulis, Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat FKM UMI, Makassar)

22 Januari 2010 - Posted by | Uncategorized | , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: