Blog Yanti Gobel

Ilmu dan Amal Padu Mengabdi

Menilai Kinerja Menkes Endang Rahayu Pasca 100 Hari

Pada 28 Januari 2010 lalu, pemerintahan SBY-Boediono telah memasuki masa 100 hari pertama berkuasa. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai bagian dari pemerintahan sudah selayaknya juga dinilai kinerjanya berdasarkan sektor yang menjadi bidang kerja dan kewenangannya, utamanya program 100 hari yang pernah dirilisnya pada masa awal sebagai Menteri Kesehatan.
Ketika melakukan kunjungan kerja ke RS Hasan Sadikin dan RS Paru-paru HA Rotinsulu di Bandung, Senin (02/11/2009) silam, Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih menyebutkan ada empat program utama dalam 100 hari pertamanya menjalankan tugas sebagai Menteri Kesehatan Kabinat Indonesia Bersatu II. Program pertama adalah pemenuhan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan program jaminan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Program kedua yaitu peningkatan kesehatan masyarakat melalui percepatan dan pencapaian target tujuan pembangunan milenium (MDGs) seperti mengurangi angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan sebagainya. Program ketiga yaitu pencegahan dan penularan penyakit menular dan akibat bencana. Sedangkan program keempat, pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal.
Namun hal berbeda terjadi pada sebuah rapat dengar pendapat antara pihak DPR dengan Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menteri Kesehatan tujuh hari berikutnya pada Senin (09/11/2009) silam. Kali ini Menkes menyebut ada lima program 100 hari Menkes meskipun memiliki kemiripan yakni: Pertama, meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat; Kedua, peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goal (MDG’s); Ketiga, pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; Keempat meningkatkan ketersediaan pemerataan dan kualitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan secara berkesinambungan. Kelima, dukungan manajemen dalam peningkatan pelayanan kesehatan.
Berdasarkan kategorisasi program 100 hari para menteri oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terbagi atas tiga yakni quick wins, debottlenecking (penghilang sumbatan) dan pondasi strategis. Kategori quick wins adalah program yang dirancang selesai dalam waktu 100 hari, sedang kategori debottlenecking adalah program yang direncanakan dilaksanakan pada kabinet 2004-2009 namun masih terhambat.
Melihat spektrum masalah yang diangkat ke dalam program 100 hari oleh Menkes, sepertinya hal yang mustahil bisa dicapai dalam kurun waktu yang sempit hanya selama tiga bulan. Dengan kata lain, program 100 hari Menkes tidak ada yang masuk kategori quick wins yang bisa diselesaikan dalam waktu 100 hari. Program 100 hari Menkes tersebut hanya dapat dicapai minimal dalam lima tahun, bahkan melebihi. Misalnya pada program pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, tidak bisa hanya dilakukan selama 100 hari melainkan harus menjadi program rutinitas selama Depkes eksis untuk mengatasi kesehatan publik.
Selain itu, Menkes terkesan tidak kreatif membedah masalah-masalah kesehatan publik yang dapat menjadi prioritas karena memiliki tingkat urgensi yang bisa diangkat menjadi program 100 hari pertama. Malah program 100 hari itu selayaknya menjadi program rutin Departemen Kesehatan karena sudah menjadi kewenangannya dalam mengurusi kesehatan publik. Padahal masyarakat menunggu kreatifitas Menkes mendesaign program nyata dan bisa langsung kelihatan pada masa 100 hari pertama masa kerjanya. Misalnya program pembiayaan kesehatan adalah amanah dari Undang-Undang Kesehatan 2009 khususnya Pasal 171, sehingga tanpa dimasukkan menjadi program 100 hari pun memang sudah harus dijalankan oleh Departemen Kesehatan.
Demikian halnya dengan program peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goal (MDG’s). Indonesia sebagai penandatangan deklarasi MDG’s pada tahun 1990 silam, maka sudah sepantasnya ikut menjalankan program internasional itu. Jadi program tersebut seharusnya bukan kategori program 100 hari Menkes melainkan program internasional peningkatan derajat kesehatan masyarakat, utamanya pada tujuan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta penanggulangan penyakit HIV/AIDS.
Melihat program 100 hari yang dibuat oleh Menkes sepertinya hanya sekedar ikut ramai dalam kontestasi pencitraan Kabinet Indonesia Bersatu Periode II supaya mendapat penilaian dari masyarakat bahwa mereka bekerja sungguh-sungguh untuk kemajuan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Namun secara substansi, program-program tersebut hanya lip service karena program tersebut relatif sudah dijalankan oleh Departemen Kesehatan jauh sebelum Endang Rahayu menjabat sebagai Menkes.
Untuk menilai pencapaiannya selama 100 hari, masyarakat tidak memiliki akses untuk mendapatkan dokumen yang menyangkut sasaran, output dan outcome dari program 100 hari Menkes. Semestinya dengan era keterbukaan dan transparansi, akses informasi program 100 hari Menkes ditampilkan dalam website resmi Departemen Kesehatan supaya masyarakat dapat mengetahui sasaran, output dan outcome program 100 hari Menkes. Misalnya program peningkatan ketersediaan pemerataan dan kualitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan secara berkesinambungan. Pada kriteria “peningkatan”, harus ditampilkan data dasar jumlah tenaga kesehatan di daerah terpencil dan berapa peningkatan yang ditargetkan. Sementara untuk mengukur kualitas kesehatan di daerah terpencil dibutuhkan penelitian kuantitatif maupun kualitatif untuk mengungkapnya.
Komite Nasional
Meski tidak dimasukkan sebagai program 100 hari Menkes, Endang yang berlatar belakang peneliti kesehatan/kedokteran rencana membentuk sebuah komite yang akan menentukan kebijakan proteksi terhadap semua sampel spesimen dan strain suatu penyakit hasil penelitian di Indonesia. Komite atau komisi nasional ini yang akan dibentuk terdiri dari pakar spesialis anak, pakar spesialis penyakit dalam dan virulogi serta pakar-pakar dari universitas dan dari Depkes. Komite ini didesaign semacam dewan pertimbangan untuk membahas dan memutuskan tawaran penelitian yang besar-besar, bermanfaat atau tidak untuk Indonesia, apa keuntungannya untuk Indonesia, apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak asing.
Selain itu, Endang Rahayu sebagai Menkes juga akan membentuk Komite MTA (Material Transfer Agreement) yang memutuskan spesimen atau strain virus/bakteri hasil suatu penelitian apakah bisa keluar dari Indonesia atau tidak, sedapat mungkin spesimen tidak keluar dari Indonesia.
Pembentukan Komite Nasional dan Komite MTA inilah yang semestinya menjadi program 100 hari Menkes karena dapat diukur keberhasilannya dalam kurun waktu 100 hari. Mungkin karena program ini masih dalam ranah pemikiran dan masih membutuhkan dukungan baik dari DPR maupun para intelektual dibidang kesehatan sehingga baru sebatas wacana. Namun sebagai wacana, ironisnya rencana pembentukannya tidak banyak diperbincangkan di kalangan intelektual dan pegiat organisasi kesehatan, seperti Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) maupun Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Asumsi penulis, pembentukan kedua komite tersebut untuk mengembalikan reputasi Endang Rahayu yang pernah dicap sebagai agen asing dalam jual-beli virus. Karena dilihat dari aspek urgensi, tidak ada tuntutan untuk membentuk komite nasional proteksi sampel spesimen penyakit sebab tidak terkait langsung dengan aspek kesehatan publik yang lebih menghendaki adanya pemihakan pemenuhan hak atas kesehatan.
Sepertinya pembentukan kedua komite ini berangkat dari itikad pribadi Endang Rahayu sebagai Menkes. Sekalipun tidak memiliki korelasi langsung terhadap aspek kesehatan publik, namun hal ini memiliki tingkat urgensi bagi pribadi seorang Menkes yang pernah bergelut dalam penelitian masalah-masalah virus dan penyakit demi mencegah transaksi illegal jual-beli yang berbasis hasil penelitian.

Penulis adalah Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat FKM UMI, Makassar
Alamat: Kampus II UMI Jln Urip Sumohardjo km. 5, Makassar
Contact Person: +0811449033

16 Februari 2010 - Posted by | Uncategorized | , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: