Blog Yanti Gobel

Ilmu dan Amal Padu Mengabdi

RPP Tembakau dan Kebijakan Kesehatan

Sebagai turunan dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, saat ini Kementerian Kesehatan disibukkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif atau sering disebut RPP Tembakau. Posisi RPP tersebut saat ini sedang dibahas antar departemen dibawah koordinasi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono. Kementerian yang terlibat dalam pembahasan RPP Tembakau adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi.
RPP Tembakau seharusnya selesai dibahas dan ditetapkan sebagai PP maksimal 13 Oktober 2010. Berdasarkan UU Kesehatan No 36/2009, semua peraturan pelaksanaan UU sudah harus selesai paling lambat satu tahun sejak tanggal diundangkan. Sementara perintah UU terhadap RPP Tembakau tepatnya pada Pasal 116 UU No. 36/2009 yang menyatakan bahwa pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Sebagai menteri baru, Menkes Endang Sedyaningsih mendapatkan tugas baru dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang cukup strategis dan sudah lama menjadi agenda dan isu kesehatan masyarakat yakni bahaya rokok bagi kesehatan. Bila pada masa Siti Fadilah Supari kebijakannya sangat jelas melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok yang tercermin dalam UU Kesehatan yang baru (UU No 36/2009). Maka kini saatnya publik menilai kinerja Endang Sedyaningsih kinerjanya yang berkaitan dengan isu rokok dan kesehatan masyarakat.
Salah satu isi draft RPP Tembakau yang krusial adalah perusahaan rokok dilarang untuk menerbitkan iklan rokok dalam bentuk apapun dan dilarang mensponsori acara. Penjualan rokok juga dibatasi dan semakin diperketat seperti larangan dikonsumsi anak usia dibawah 18 tahun dan larangan untuk perempuan yang sedang hamil serta larangan dijual secara eceran.
Draft itu langsung mendapat resistensi dari pengusaha rokok dan petani tembakau atas nama Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) karena terkait dengan pekerjaan dan sumber penghidupan sebagian rakyat. Berdasarkan data KADIN 2008, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh pabrik rokok nasional sekitar 600 ribu orang. Sebanyak 304.964 orang diantaranya terserap di kategori industri rokok kelas menengah dan kelas atas, sedang 185.826 pada perusahaan kecil dan sisanya pada perusahaan rumah tangga sebanyak 79.342 orang.
Tinjauan Sosiologis
Sebagai sebuah kebijakan publik dibidang kesehatan, semestinya RPP Tembakau memperhatikan kondisi sosiologis terkait dengan pengendalian rokok. Kondisi sosiologis tersebut diantaranya adalah pernyataan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menyatakan haram terhadap rokok dan adanya penemuan kandungan babi pada rokok. Bila fatwa haram Muhammadiyah adalah isu local atau isu domestik maka temuan kandungan babi adalah isu global yang dinyatakan oleh seorang professor kesehatan masyarakat dari University of Sidney, Prof Simon Chapman.
Sebagai isu lokal, keluarnya fatwa haram merokok oleh PP Muhammadiyah semoga dilandasi oleh pemikiran yang jernih untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat. Sebagai sebuah produk hukum Islam, fatwa senantiasa dilandasi oleh khazanah hukum fiqih seperti dalam rangka menjaga agama (hifzu al-din), menjaga jiwa (hifzu al-nas), menjaga harta (hifzu al-maal), menjaga keturunan (hifzu al-nasl) dan menjaga akal (hifzu al-aql).
Dalam amar keputusan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bernomor 6/SMOTT/III/2010 itu menyebutkan bahwa wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang. Fatwa keharaman rokok didasari oleh argument syar’i meliputi argumen ijtihad bayani dan ijtihad ta’lili (kausasi). Salah satu argument bayani adalah larangan membunuh diri sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 29. Sementara argument ta’lili adalah konsumsi rokok bertentangan dengan beberapa tujuan syariah seperti perlindungan diri, perlindungan keluarga dan perlindungan harta. Fatwa tersebut dibacakan oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tajdid, Prof Dr. Yunahar Ilyas di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta pada Selasa (9/02/2010) lalu.
Sedang isu babi dalam kandungan rokok mengacu pada penemuan dalam riset Prof Chapman yang berhasil mengidentifikasi 185 penggunaan bagian dari babi, termasuk dalam pembuatan filter rokok. Darah babi ini ditengarai sangat efektif menyaring racun kimia sebelum asap masuk paru-paru sehingga digunakan pada rokok filter. Darah babi ditemukan pada salah satu merk rokok yang dijual di Yunani. Meski temuan ini tidak berlaku pada rokok yang tidak menggunakan filter, tapi temuan baru ini membuka tabir kepalsuan dan ketidakjujuran industriawan rokok yang tidak mencantumkan komposisi dalam rokok. Padahal isu babi sangat sensitif pada dua pemeluk agama besar dunia yakni penganut Islam dan Yahudi.
Disamping dua peristiwa sosial diatas, secara ilmiah tembakau mendatangkan dampak negative terhadap kesehatan dari aktifitas merokok karena mengandung 43 bahan penyebab kanker dan lebih dari empat ribu bahan kimia didalam sebatang rokok. Pada aspek korban akibat rokok, bila mengacu pada data The Global Youth Survey 2006 menemukan fakta dilapangan bahwa 85,4% perokok aktif merokok dalam rumah bersama anggota keluarga sehingga mengancam keselamatan kesehatan lingkungan. Bahkan 6 dari 10 pelajar (64,2%) yang disurvei terpapar asap rokok selama mereka di rumah atau lebih 43 juta anak Indonesia serumah dengan perokok dan terpapar asap tembakau. Lebih dari sepertiga (37,3%) merokok, bahkan 3 diantara 10 pelajar atau 30,9% pertama kali merokok pada umur dibawah 10 tahun.
Ketiga fakta sosial diatas seyogyanya menjadi salah satu acuan bagi para pihak yang terlibat dalam penyusunan RPP Tembakau. Artinya ditinjau dari perpesktif global dan lokal sedang berkembang desakan untuk mengurangi dampak negatif dari tembakau dan lebih memperhatikan aspek kesehatan masyarakat.
Partisipasi Masyarakat
Sebagai negara demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan syarat dalam setiap pembuatan kebijakan publik. Dalam Pasal 53 UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, partisipasi masyarakat bisa lisan maupun tulisan. Dengan demikian, penulisan artikel inipun bisa dikategorikan sebagai partisipasi masyarakat dalam bentuk tulisan yang diharapkan diakomodasi dalam perumusan RPP Tembakau.
Dalam sebuah rilis yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan ditampilkan dalam website resmi http://www.depkes.go.id, dijanjikan bahwa pada suatu saat masyarakat akan dilibatkan dalam tahapan penyempurnaan RPP. Tahapan tersebut disebutnya sesuai dengan Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan perundang-undangan. Rilis tersebut menyebutkan organisasi masyarakat yang akan diundang seperti Komnas Anak, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), AMTI, APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia), GAPRI (Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia), organisasi profesi kesehatan dan organisasi masyarakat peduli bahaya rokok.
Disebutnya organisasi profesi kesehatan secara umum akan menjadi problem tersendiri karena saat ini berkembang banyak organisasi profesi kesehatan. Para alumni sekolah kesehatan masyarakat saat ini secara umum berasosiasi dalam PERSAKMI (Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia) dan IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia). Sementara sub disiplin kesehatan masyarakat seperti epidemiologi juga terdapat organisasi PAEI (Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia) dan Masyarakat Epidemiologi Indonesia (MEI).
Jika Kementerian Kesehatan melibatkan kelompok organisasi pro tembakau seperti AMTI, APTI dan GAPRI, maka demi keadilan dan keseimbangan aspirasi, wacana dan pemikiran seharusnya melibatkan pula organisasi profesi kesehatan seperti yang telah disebutkan diatas. Tidak sekedar menyebutkan organisasi profesi kesehatan tanpa menyebut nama organisasinya secara lengkap karena berpotensi mengecilkan suara dan aspirasi masyarakat anti rokok.

11 Mei 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , ,

2 Komentar »

  1. setuju dengan pendapat penulis, hendaknya melibatkan organisasi kesehatan seperti IAKMI dan PERSAKMI dalam wacana dan pemikiran untuk mengambil dan memutuskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). dengan hal ini diharapkan agar terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam beraspirasi sesuai dengan pasal 53 UU No. 10/2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengikut sertakan partisipasi masyarakat.

    Komentar oleh saidfirdaus | 2 Juni 2010 | Balas

  2. Nice info gan..jangan lupa mampir ya^^

    Komentar oleh johnjunior | 8 Juni 2010 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: