Blog Yanti Gobel

Ilmu dan Amal Padu Mengabdi

Ragam Penyakit Akibat Abu Vulkanik Merapi

Sejak mulai erupsi pada 26 Oktober 2010 lalu, abu vulkanik Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta telah menyebar melintasi propinsi hingga ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kabupaten Purworejo, Magelang, Klaten, dan Boyolali adalah beberapa wilayah yang terkena dampak abu vulkanik di Wilayah Jawa Tengah. Gunung yang berada pada ketinggian 2.068 meter di atas permukaan air laut itu juga memuntahkan abu vulkanik hingga ke Bandung, Cimahi, Padalarang, Garut, Cianjur, Bogor dan Depok di Jawa Barat. Di Kota Magelang yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, abu vulkanik terlihat memenuhi jalan-jalan serta halaman dan genteng rumah penduduk dengan ketebalan satu hingga dua sentimeter.

Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah dr Sardjito, Heru Trisno Nugroho mengatakan bahwa hampir mayoritas korban awan panas letusan Gunung Merapi yang dirawat di rumah sakit tersebut mengalami trauma inhalasi karena saluran pernapasan terbakar. Mereka kesulitan bernapas, sehingga membutuhkan alat bantu pernapasan (ventilator).

Efek Abu Vulkanik

Pada umumnya, gunung berapi yang mengalami erupsi akan menyemburkan uap air (H2O), karbon dioksida (CO2), sulfur dioksida (SO2), asam klorida (HCl), asam fluorida (HF), dan abu vulkanik ke angkasa. Belum lagi kemungkinan keluarnya suhu panas dan gas-gas beracun yang mungkin ikut menyembur bersama abu vulkanik. Abu vulkanik mengandung silika, mineral, dan bebatuan. Unsur yang paling umum adalah sulfat, klorida, natrium, kalsium, kalium, magnesium, dan fluoride, sementara unsur lain dalam konsentrat rendah adalah seperti seng, kadmium, dan timah.

Hujan abu vulkanik mengandung unsur kimia dan senyawa yang membahayakan kesehatan. Material vulkanik ini mengandung silika atau kaca. Ini mengakibatkan mulai iritasi kulit, mata (konjugtivitis), sesak napas, hingga efek jangka panjangnya adalah kanker paru-paru. Efek abu vulkanik bila terkena kulit atau mata, dalam jangka waktu lama dampaknya akan merusak jaringan kulit hingga iritasi (liputan6.com).

Akumulasi silika dalam paru-paru bisa mengakibatkan silikosis yang menyebabkan kerusakan pada paru-paru bila terpapar silika konsentrasi tinggi dalam jangka waktu yang lama. Keterpaparan dalam intensitas tinggi menyebabkan bulu-bulu hidung tidak cukup kuat menahan serangan partikel polutan berbahaya itu. Selain korban letusan gunung berapi, orang yang berprofesi sebagai pekerja tambang paling rentan terkena Silikosis,. Para korban yang terpapar silika intensitas tinggi dan memiliki daya tahan tubuh rendah sangat rentan dengan silikosis apalagi jika para korban bencana gunung merapi yang mengungsi tersebut dalam keadaan kurang istirahat, kurang mendapat asupan makanan bergizi, bahkan mengalami stress. Konsentrat silika berbahaya bila melebihi batas yang direkomendasikan yakni lebih dari 50 mikrogram per meter kubik.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), paparan abu vulkanik sangat membahayakan warga yang mengirupnya. Ancaman paling umum adalah gangguan pernapasan. Berdasarkan paparan WHO saat terjadi letusan Gunung Eyjafjallajökull di Islandia lalu, abu vulkanik gunung berapi umumnya terdiri dari partikel fragmen batuan halus, mineral, dan kaca dengan karakter keras, kasar, korosif dan tidak larut dalam air. Partikel abu sangat kecil sehingga mudah tertiup angin hingga ribuan kilometer. Yang paling berpotensi merusak tubuh adalah partikel abu terkecil yang mencapai kurang dari 1/100 milimeter. Ini berbahaya karena mudah menembus masker kain dan masuk ke paru-paru (Vivanews.com).

Abu vulkanik mengandung partikel batu (tephra) dan silika (bahan seperti kaca) yang berukuran sangat kecil kurang dari 1 mm. partikel tersebut berbentuk runcing, tajam dan keras sehingga dapat merusak permukaan-permukaan yang lunak. Efek dari abu vulkanik bagi manusia sangat berpotensi mendatangkan berbagai macam jenis penyakit, mulai dari penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), gangguan pada kulit hingga menyebabkan iritasi mata. Kandungan material dari abu vulkanik yang berbahaya adalah pasir kuarsa (S102) yang kerap digunakan untuk membuat gelas. Bila dilihat melalui mikroskop, pasir kuarsa berbentuk runcing ujungnya.

Beberapa keluhan yang sering dilaporkan oleh orang-orang yang terpapar abu vulkanik, seperti gangguan napas sehingga rasa tidak nyaman, hidung meler karena terjadi iritasi pada hidung, sakit tenggorokan disertai dengan batuk kering karena terjadi iritasi pada tenggorokan dan terserang batuk pada penderita asma karena produksi dahak bertambah. Keluhan tersebut sebenanya adalah gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sementara keluhan orang yang terserang iritasi mata akibat abu vulkanik adalah mata merah atau gatal, kornea mata lecet atau bahkan tergores, mata terasa pedih dan sensitif terhadap cahaya, mata terasa kering, dan mata kelilipan. Sedangkan kulit yang terkena abu vulkanik dapat menyebabkan kulit gatal-gatal, bahkan kulit bisa terbakar.

Abu vulkanik dapat melekat di saluran pernapasan dan hanya dapat dinetralisasi dalam aliran darah jika jumlahnya tidak terlalu banyak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan korban letusan berapi terserang penyakit akibat abu vulkanik seperti pernafasan akut (ISPA), yakni frekuensi dan lamanya terpapar, konsentrasi partikel di udara yang lebih dari 10 mikron dalam diameter, cuaca buruk, serta kondisi kesehatan korban letusan. Cara menghindari paparan abu vulkanik adalah penggunaan masker dan mengungsi ke tempat yang aman sejauh beberapa radius kilometer dari wilayah erupsi gunung berapi.

Terkait dengan penggunaan masker, menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Prof Faisal Yunus, MD, PhD, FCCP, masker bedah yang terbuat dari kertas atau kain yang banyak beredar sebenarnya hanya menutupi area sekitar hidung. Masker jenis itu memiliki keterbatasan filtrasi karena ada celah di sekitar hidung dan mulut yang memungkinkan tetap masuknya kuman dan polutan yang ada di udara. Respirator lebih memberi perlindungan ketimbang masker bedah. Respirator lebih melindungi dan menyaring partikel berukuran satu mikron. Alat ini terpasang pas di wajah dan berfungsi mencegah kebocoran. Ada sembilan jenis respirator yang direkomendasikan berdasarkan kemampuan menyaring partikel dengan ukuran 0,3 mikron atau satu per 1.000 milimeter, yaitu respirator 95 persen, 99 persen, dan 100 persen, serta kemampuan filtrasi terhadap minyak, yaitu tipe N (Non-resistant to oil), R (Resistant to oil), dan P (oil Proof).

Sementara masker yang beredar di kalangan pengungsi Merapi adalah jenis masker bedah. Masker jenis ini belum memenuhi standar keamanan tubuh manusia. Masker yang paling aman pada situasi erupsi Merapi adalah masker jenis N95 yakni masker yang mirip untuk pasien isolasi flu burung, namun masker tersebut mahal harganya. Bila masyarakat belum memiliki respirator N95, maka masyarakat dapat menggunakan kacamata yang dapat menutup rapat sekeliling mata seperti kacamata goggle. Sebaiknya menggunakan kacamata yang bening, bukan kacamata berwarna gelap agar tidak mempengaruhi penglihatan dan jarak pandang. Bila tidak memiliki masker dan kacamata, maka bisa menggunakan masker kain, seperti sapu tangan, pakaian atau kain lainnya yang dapat menyaring partikel abu yang lebih besar.

Bagi yang tidak memiliki masker respirator N95, sebaiknya menghindari melakukan aktivitas di luar rumah/gedung untuk mencegah abu vulkanik yang mengandung asam sulfat atau belerang yang dapat menembus paru-paru.

29 November 2010 Posted by | Uncategorized | , , | Tinggalkan komentar

Pendekatan Epidemiologi Terhadap Primary Health Care: Catatan dari Konas JEN Ke-13

Selama dua hari Rabu-Kamis (3-4 Nov 2010), saya bersama dengan para ahli dan praktisi epidemiologi seluruh Indonesia yang tergabung dalam organisasi JEN (Jaringan Epidemiologi Nasional) mengikuti Kongres Nasional (Konas) ke-13 di Kampus UI Depok, Jawa Barat. Disamping membahas kepengurusan dan program JEN juga banyak diisi oleh diskusi kebijakan dan program kesehatan primer yang mencakup issu kesehatan reproduksi dan kependudukan yang berkaitan dengan epidemiologi.

Pada hari pertama, diisi oleh presentasi dari WHO yang diwakili oleh Dr Kumara Rai membahas tentang Primary care epidemiology. Banyak negara mengidentikkan Primary Care (PC) dengan Primary Health Care (PHC). Dalam evolusinya, PHC akhirnya dilihat dari tiga sudut pandang: tingkat pelayanan (primer-sekunder-tertier), paket pelayanan esensial (minimal mengandung 8 jenis pelayanan dan bervariasi tergantung profil epidemiologik kesehatan suatu negara) dan sebagai pendekatan (pemerataan/equality, partisipasi masyarakat, koordinasi lintas sector dan teknologi tepat guna). Sudut pandang yang paling sering digunakan adalah PHC sebagai salah satu pendekatan khususnya dalam penguatan sistem kesehatan dan dalam pembangunan sistem kesehatan pada umumnya. Selain itu, sering juga digunakan istilah pelayanan komprehensif (comprehensive care/comprehensive PHC) dan pelayanan yang bersifat selektif (program vertical/selektif PHC). Banyak donor memilih pendekatan vertical/semi vertical guna lebih mempercepat pencapaian program. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam program eradikasi (cacar, polio) atau eliminasi (measles, tetanus neonatorum) suatu penyakit atau masalah kesehatan dengan tingkat kesakitan dan kematian yang tinggi (kematian ibu hamil, bayi, balita).

Menurut Kumara Rai, PHC memfokuskan diri pada PC tanpa mengabaikan upaya rujukannya ke tingkat pelayanan sekunder dan tersier. PC sendiri di Indonesia diberikan melalui Puskesmas dan Puskesmas Pembantu lebih menekankan kegiatan pada upaya kesehatan masyarakat ketimbang upaya kesehatan perorangan. Kesehatan masyarakat memfokuskan pada upaya promosi kesehatan, dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan upaya penyembuhan dan rehabilitative. Kesehatan masyarakat yang merupakan cirri utama Primary Care juga lebih bersifat multidisiplin dan multisektoral ketimbang medical care. Berbagai ahli di bidang sosiologi, antropologi, komunikasi, gizi, air bersih dan sanitasi sangat dibutuhkan pada program kesehatan masyarakat.

Perjalanan Issu PHC

Issu tentang Primary Health Care (PHC) atau pelayanan kesehatan primer pertama kali dicetuskan pada sebuah Konferensi Internasional di Alma Ata, Kazakhstan pada September 1978 yang diikuti perwakilan dari 134 negara, 67 organisasi internasional dan NGO. Pertemuan tersebut berhasil mencanangkan tujuan umum pelayanan kesehatan primer yakni “kesehatan yang lebih baik untuk semua” (Health for all). Tujuan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan status kesehatan (inequality) diberbagai negara, menyempitkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin serta meratakan akses bagi semua ras dan golongan.

Dalam prakteknya, sebenarnya pelayanan kesehatan primer di Indonesia sudah mulai dirintis sejak tahun 1950, jauh sebelum konferensi Alma Ata. Adalah Prof dr J Soelianti sebagai perintisnya yang menggabungkan kegiatan kuratif dan preventif secara simultan, seperti pengobatan, pemberantasan dan pencegahan penyakit menular, usaha kesehatan ibu dan anak, pendidikan kesehatan keluarga, usaha perbaikan makanan rakyat dan pengumpulan data untuk mengadakan penelitian. Tujuh belas tahun kemudian (1967) diadakan Seminar tentang program kesehatan masyarakat dan diputuskan membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Setahun kemudian (1968) ditindaklanjuti dengan menetapkan Puskesmas sebagai kelembagaan yang menjalankan fungsi kuratif dan preventif sekaligus yang memberikan pelayanan kesehatan primer. Sejak itulah Puskesmas melaksanakan fungsi itu, meliputi: pengobatan sederhana, kesejahteraan ibu dan anak, pendidikan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, gizi, statistik kesehatan dan keluarga berencana.

Sejak tahun 2008, WHO menyerukan perlunya reformasi pada pelayanan primer agar tujuan “sehat untuk semua” tercapai. Reformasi tersebut adalah meningkatkan pemerataan kesehatan dengan mengurangi disparitas social (reformasi cakupan universal); mengorganisasikan pelayanan kesehatan guna memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (reformasi pemberian pelayanan); mempromosikan dan melindungi kesehatan masyarakat dengan mengintegrasikan kesehatan kepada semua sector (reformasi kebijakan public); dan menjadikan otoritas kesehatan lebih reliable dengan mengikuti model kolaboratif dari dialog kebijakan serta meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan (reformasi kepemimpinan).

Reformasi tersebut berimplikasi pada penggunaan teknologi tepat guna termasuk dalam instrument atau metode yang diterapkan. Salah satu instrument adalah penerapan metode epidemiologi. Penerapan epidemiologi pada pelayanan kesehatan primer agar mampu menjawab tujuan: (1) meningkatkan pemahaman akan pola dan signifikansi tanda dan gejala kondisi atau penyakit yang sering ditemukan pada pelayanan kesehatan primer; (2) menyediakan informasi agar efesiensi pelayanan kesehatan menajdi optimal; (3) mengembangkan kerangka kerja untuk merancang dan menentukan target intervensi yang layak dan diterima masyarakat.

Pada tahun 2009, Sidang World Health Assembly (WHA) menghasilkan satu resolusi tentang pendekatan PHC dalam penguatan sistem kesehatan. Respon pemerintah tertuang dalam Sistem Kesehatan di Indonesia, dimana tertera tingkatan pelayanan kesehatan dimulai dari pelayanan kesehatan dasar serta pelayanan kesehatan sekunder atau rujukan lanjutan. Data BPS publikasi Desember 2009, tahun 2006 jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia sebanyak 8737 dan sekitar 33 persen jumlah penduduk Indonesia yang mempunyai keluhan kesehatan menggunakan layanan puskesmas.

Meski demikian, status kesehatan penduduk Indonesia masih relatif rendah karena Indonesia masih berada pada urutan keenam di antara negara-negara anggota ASEAN dan pada urutan 111 dari 182 negara di dunia untuk ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009. Apalagi penduduk Indonesia terus bertambah setiap tahun, dimana jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa, sementara pada 10 tahun sebelumnya hanya 205,8 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk tersebut melampaui proyeksi yang ditetapkan sekitar 234 juta jiwa tahun 2010.

Kondisi kesejahteraan ibu dan anak sebagai salah satu derifat dari primary health care di Indonesia masih sangat rendah. Data SDKI 2007, angka kematian ibu (AKI) 228 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi berdasarkan SUPAS 2005 sebesar 25,2 persen. Sementara target Millenium Development Goals (MDGs), angka kematian ibu harus turun menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Tingkat kelahiran setiap tahun penduduk Indonesia cukup tinggi mencapai rata-rata 4,5 juta jiwa akibat melemahnya program KB (Keluarga Berencana). Penyebab dari kematian ibu adalah faktor “Empat Terlalu” yakni terlalu muda ( 34 tahun), terlalu sering (> 3 anak) dan terlalu dekat (< 1 tahun) melahirkan, serta kehamilan yang tidak diinginkan.

Untuk menurunkan angka kematian ibu, diharapkan pelaksana dan pengelola KB agar mempromosikan KB dan Kesehatan Reproduksi dengan memperhatikan Pola Kontrasepsi Rasional kepada setiap keluarga dan masyarakat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 52 tahun 2009, anak yang dilahirkan harus terencana. Perencanaan kehamilan yang aman oleh masing-masing keluarga seyogyanya dipahami oleh setiap keluarga agar dapat mengatur hak-hak kesehatan reproduksinya.

29 November 2010 Posted by | Uncategorized | , , | Tinggalkan komentar