Blog Yanti Gobel

Ilmu dan Amal Padu Mengabdi

Provinsi Jatim Status KLB Penyakit Difteri

Dunia kesehatan masyarakat Indonesia dikejutkan oleh adanya penyebaran penyakit difteri di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Sebanyak 11 anak meninggal dunia dari 333 kasus difteri yang muncul selama tahun 2011. Karena itu, pemerintah Provinsi Jatim menetapkan KLB (Kejadian Luar Biasa) penyakit difteri sejak Jumat, 7 Oktober 2011 dan mulai berlaku 10 Oktober 2011. Penetapan status KLB dilakukan mengingat kasus ini telah tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Kasus difteri telah menjangkiti 34 kota/kabupaten, dan hanya empat daerah yang belum terjangkit seperti Ngawi, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan. Kasus difteri yang paling parah menyerang Surabaya, Bangkalan, dan Mojokerto. Penularan penyakit difteri sudah mulai meningkat sejak 2008. Pada tahun 2010, di wilayah Jatim memang tinggi angka kesakitan akibat penyakit difteri sebanyak 304 kasus pada 32 daerah dan mengakibatkan 21 anak meninggal. Sedangkan tahun 2009, terdapat 140 kasus pada 24 daerah di Jatim dengan korban 8 orang meninggal dunia. Peristiwa KLB difteri yang terjadi di Jatim memberikan gambaran bahwa program imunisasi harus mendapat perhatian khusus.
Sejak Januari hingga Oktober 2011, korban penyakit difteri mencapai 328 orang. Pemprov Jatim-pun melakukan vaksinasi massal yang dimulai serentak (10/10/2011) pada 11 kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Blitar, Gresik, dan Banyuwangi dengan anggaran Rp10 miliar dari Rp13 miliar yang disediakan. Kesebelas daerah itu merupakan daerah dengan jumlah persebaran difteri terbesar. Dari 651 desa, 483 desa tanggungjawab Pemprov Jatim, 168 desa tanggungjawab kabupaten kota. Pemprov menambahkan dana sebanyak Rp10 miliar yang disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim (beritajatim.com).
Kondisi di Kota Surabaya sendiri sebagai daerah dengan tingkat migrasi yang tinggi memiliki tingkat risiko penularan yang tinggi pula. Surabaya masuk dalam wilayah yang mendapat perhatian dalam kasus penularan penyakit difteri. Penelitian di lapangan, penularan penyakit ini lebih banyak ditemukan pada bayi dan anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Imunisasi menjadi langkah penting dalam mencegah penularan penyakit ini.
Temuan dilapangan, penyakit difteri yang menyerang anak-anak di Jatim baik yang ditemukan tanpa gejala maupun sampai fatal. Kondisi yang sangat fatal, penderita mengalami sesak nafas dan tidak bisa bernafas. Penderita yang ditemukan kebanyakan anak-anak, dari usia 4 tahun sampai 12 tahun. Hal ini disebabkan sistem kekebalan tubuh mereka belum terbentuk sempurna. Penderita juga bisa terserang dengan gejala mata berdarah dan menyerang kulit. Untuk menangani kasus difteri ini, Pemprov Jatim telah menyediakan sebanyak 40 ribu vaksin dan telah disalurkan kepada seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Jawa Timur.
Bakteri Penyakit
Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang dapat menyebabkan sakit tenggorokan, demam, kelenjar bengkak, dan lemas. Dalam tahap lanjut, difteri bisa menyebabkan kerusakan pada jantung, ginjal dan sistem saraf yang berakibat fatal dan berujung pada kematian. Penyakit difteri sangat rentan menyerang bayi mulai umur 2 bulan.
Bakteri C.diphtheriae dapat menyebar melalui tiga rute: (1) Bersin: Ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk, mereka akan melepaskan percikan ludah yang terkontaminasi dan memungkinkan orang di sekitarnya terpapar bakteri tersebut. (2) Kontaminasi barang pribadi: Penularan difteri bisa berasal dari barang-barang pribadi seperti gelas yang belum dicuci. (3) Barang rumah tangga: Dalam kasus yang jarang, difteri menyebar melalui barang-barang rumah tangga yang biasanya dipakai secara bersamaan, seperti handuk atau mainan (Kompas.com).
Prof. Dr. dr. Ismoedijanto, DTM&H,Sp.AK, seorang pakar penyakit tropik dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menyebutkan difteri adalah penyakit infeksi yang bisa menular dengan sangat cepat sehingga saat masuk rumah sakit, pasien difteri biasanya diisolasi. Jika infeksinya berat, maka seseorang yang tertular bisa meninggal pada hari ketiga atau keempat. Penderita rata-rata meninggal karena bakteri mengeluarkan racun yang mengganggu fungsi jantung, ginjal, atau pernapasan. Penyakit ini menular pada mereka yang belum pernah mendapat imunisasi saat bayi. Selain itu, mereka yang mendapat imunisasi tidak lengkap juga rentan tertular.
Sistem penularan penyakit difteri disebabkan oleh kuman, kontak langsung dengan penderita karena penyebarannya sangat cepat melalui udara, serta penyerangan yang disebabkan oleh droplet atau percikan ludah dari penderita kepada orang lain. Pada penderita yang parah harus dibawa ke rumah sakit dengan isolasi.
Orang yang terinfeksi namun tidak menyadarinya dikenal sebagai carier (pembawa) difteri. Carrier penyakit difteri biasanya orang dewasa atau orang tua meski tidak mendapat gejala penyakit difteri namun bisa menyebarkan kepada keluarga dan lingkungannya, terutama bagi anak-anak. Karena itu, sumber penularan penyakit difteri ini adalah manusia, baik sebagai penderita maupun sebagai carier.
Orang-orang yang berada pada risiko tertular difteri meliputi: anak-anak dan orang dewasa yang tidak mendapatkan imunisasi terbaru; orang yang hidup dalam kondisi tempat tinggal penuh sesak atau tidak sehat; orang yang memiliki gangguan sistem kekebalan; siapapun yang bepergian ke tempat atau daerah endemik difteri. Seseorang dapat terkontaminasi bakteri berbahaya tersebut apabila menyentuh orang yang sudah terinfeksi. Orang yang telah terinfeksi bakteri difteri dan belum diobati dapat menginfeksi orang nonimmunized selama enam minggu – bahkan jika mereka tidak menunjukkan gejala apapun (Kompas.com).
Pencegahan Penyakit Difteri
Penyakit difteri bisa dicegah sejak dini. Upaya pencegahan bagi serangan Difteri ini dilakukan secara dini kepada anak-anak atau balita dengan mendapatkan imunisasi DPT pada usia 2 bulan ke atas. Biasanya vaksin DPT diberikan pada kegiatan bulan imunisasi di sekolah kepada anak SD kelas 1. Pencegahan penyebaran penyakit Difteri juga dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS yang harus terus dilakukan seperti mencuci tangan sebelum makan. Tujuan PHBS salah satunya agar penyebaran penyakit menular itu bisa ditangkal. Lain lainnya adalah memperhatikan asupan makanan yang bergizi dan seimbang juga harus terus dijaga.
Penyakit ini dapat dicegah dengan menyuntikkan vaksin DPT. Vaksin ini melindungi anak-anak terhadap ancaman penyakit Difteri, Pertusis dan Tetanus. Jadwal pemberian vaksin yang disarankan diberikan 3 kali selang 1-2 bulan, dimulai umur 2 bulan. Pada saat anak mencapai umur 18 bulan atau paling dekat selang 6 bulan dari vaksinasi ke-3 sewaktu bayi dan sewaktu anak mencapai umur 10 tahun, harus kembali diberikan vaksin DPT. Jika vaksin DPT tidak lengkap diberikan pada anak-anak maka efek perlindungan tidak optimal dan rentan terkena difteri. Jika ada penderita penyakit difteri ditemukan pada suatu wilayah harus segera dilakukan ORI (Outbreak Respons Imunization).
Kualitas vaksin juga ditentukan oleh penyimpanan vaksin mulai dari awal pabrik dan transportasi sampai ke tempat penyuntikan. Vaksin DPT harus selalu terjaga suhu dan lingkungannya, seperti vaksin tidak boleh beku, tidak boleh terkena langsung sinar matahari, dan syarat-syarat lainnya. Vaksin yang digunakan untuk imunisasi difteri harus vaksin yang potensial yang disimpan pada suhu 4 sampai 8 derajat celsius dan tidak boleh disimpan atau dipindahkan sembarangan. Versi terbaru dari vaksin ini dikenal sebagai vaksin DTaP untuk anak-anak dan vaksin Tdap untuk remaja dan dewasa. Teknik penyuntikan juga mempunyai persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar efek perlindungannya terpenuhi.
Pada bulan Juni 2011, Dana Anak-anak untuk PBB (Unicef) telah menyerukan penurunan harga vaksin terkait program imunisasi global. Beberapa vaksin yang turun harga itu antara lain vaksin yang dapat membasmi lima penyakit semisal difteri, hepatitis B, dan hepatitis C. seruan Unicef mendapat tanggapan positif oleh beberapa perusahaan obat internasional terkait pengurangan harga jual vaksin di negara-negara berkembang.
Langkah antisipasi sehubungan dengan KLB penyakit difteri imunisasi secara serentak di seluruh puskesmas pada seluruh anak di bawah usia 10 tahun, baik yang terkena difteri maupun yang belum. Pemerintah juga seharunya mensosialisasikan cara pencegahan dini difteri secara terus menerus berdasarkan periode. Penyakit difteri dapat ditanggulangi secara dini pada rumah tangga melalui pengenalan gejala penyakit seperti panas tinggi, batuk disertai pilek, pembengkakan tenggorokan, dan terdapat selaput putih di tenggorokan. Gejala lainnya seperti cepat malas, kulit mudah berdarah jika dipegang, sakit mata sampai bengkak dan kotoran mata sampai berdarah. Bila menunjukkan gejala tersebut pada anak, maka segera dibawa ke dokter atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan. Langkah lainnya adalah pendataan dan pelacakan ke tempat atau rumah pasien untuk mengidentifikasi kontak eratnya yang berhubungan dengan penderita. Spesimen pendataan diteliti di laboratorium untuk memantau penyebaran pada kontak erat pasien, terutama yang dewasa.
Guna meningkatkan kekebalan anak-anak terhadap ancaman penyakit, ada tiga jenis vaksin imunisasi. Ketiga jenis vaksin meliputi campak, Difteri Tetanus (DT), dan Tetanus Toxoid (TT). Campak diberikan ke siswa kelas I, DT untuk kelas II, dan TT untuk kelas III dan IV. Program tersebut sudah rutin dilakukan setiap tahun serentak secara nasional sejak tahun 1998.
Kedepan, kualitas program imunisasi yang harus diperkuat. Gerakan imunisasi guna menanggulangi meluasnya penularan penyakit harus dilakukan secara berkelanjutan. Setidaknya butuh waktu tiga tahun untuk menekan kasus penularannya. Peranan pemerintah sangat penting dalam menjaga cakupan imunisasi sampai 95 % untuk anak Indonesia. Jika pemerintah mampu menjaga kesinambungan program imuniasasi, maka KLB difteri kecil kemungkinan akan terjadi karena kasus penularannya akan menurun.

Iklan

26 Oktober 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , | Tinggalkan komentar

Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

Selama tiga hari pada akhir bulan September 2011 lalu, para peneliti kebijakan kesehatan dan pengambil kebijakan kesehatan seluruh Indonesia berkumpul di Makassar. Pertemuan rutin tahunan kali ini membahas berbagai penelitian kebijakan kesehatan terkini di Indonesia dengan fokus utama pada pelaksanaan kebijakan pembiayaan kesehatan yakni Jampersal dan BOK.
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diluncurkan pada tahun 2010 untuk puskesmas dan jaringannya. Selama berjalan dua tahun, BOK diragukan efektifitasnya dan keberlanjutannya karena menggunakan istilah “bantuan”. Bisa jadi pada masa datang, dana BOK sebagai dana Tugas Pembantuan (TP) untuk kesehatan dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Tugas Pembantuan (TP) biasanya bersifat dana pelimpahan wewenang pusat ke propinsi untuk didistribusikan pada level pemerintahan lebih rendah. Kalau demikian, mengapa dana BOK tidak langsung menjadi DAK? Apakah ada motif lain dibalik peluncuran skema dana BOK agar lebih popular seperti halnya dana BOS untuk sektor pendidikan?
Selain itu, ada empat kegiatan penunjang lain yang tidak kalah pentingnya dilakukan selama tiga hari yakni mendiskusikan perkembangan keberpihakan dan ideologi kebijakan kesehatan di Indonesia; melakukan diskusi antara peneliti dan penetap keputusan (policy makers) tentang pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan dan bagaimana memutuskan kebijakan tersebut; mendiskusikan metode penelitian di bidang kebijakan kesehatan, teknik penyampaian penelitian kebijakan, dan aspek etika publikasi hasil penelitian kebijakan kesehatan; serta mengembangkan jaringan kebijakan kesehatan di Indonesia.
Pembiayaan Kesehatan
Pengertian biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan/atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (Azrul A, 1996). Dari defenisi di atas, ada dua pihak yang terlibat yakni penyelenggara pelayanan kesehatan (provider) dan pemakai jasa pelayanan kesehatan. Bagi penyelenggara, terkait besarnya dana untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang berupa dana investasi serta dana operasional, sedangkan bagi pemakai jasa layanan berhubungan dengan besarnya dana yang dikeluarkan untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan.
Pembiayaan kesehatan suatu negara mempertimbangkan adanya sektor swasta selain pemerintah sebagai penyelenggaraan layanan kesehatan. Total biaya dari sisi pemerintah dihitung dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah (expence) untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, bukan berdasarkan besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemakai jasa (income pemerintah). Jadi total biaya kesehatan adalah penjumlahan biaya dari sektor pemerintah dengan besarnya dana yang dikeluarkan pemakai jasa pelayanan untuk sektor swasta.
Secara umum biaya kesehatan dibedakan atas biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya pelayanan kedokteran adalah biaya untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran dengan tujuan utama lebih ke arah pengobatan dan pemulihan (aspek kuratif-rehabilitatif) dengan sumber dana dari sektor pemerintah maupun swasta. Sementara biaya pelayanan kesehatan masyarakat adalah biaya untuk menyelenggarakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan tujuan utama lebih ke arah peningkatan kesehatan dan pencegahan (aspek preventif-promotif) dengan sumber dana terutama dari sektor pemerintah. Sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) berasal dari pajak (umum dan penjualan), deficit financial (pinjaman luar negeri) serta asuransi sosial. Sedang pembiayaan dari sector swasta bersumber dari perusahaan, asuransi kesehatan swasta, sumbangan sosial, pengeluaran rumah tangga serta communan self help.
Setidaknya ada empat skema pengembangan jaminan kesehatan yakni : pertama, jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dalam SJSN; kedua, pengembangan Jaminan Kesehatan (JK) non PBI sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); ketiga, pengembangan jaminan kesehatan berbasis sukarela seperti asuransi kesehatan komersial atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sukarela; keempat, pengembangan jaminan kesehatan sektor informal seperti jaminan kesehatan mikro/microfinancing (dana sehat) dan dana sosial masyarakat.
Dari berbagai pengalaman diberbagai negara, ada tiga model sistem pembiayaan kesehatan bagi rakyatnya yang diberlakukan secara nasional yakni model asuransi kesehatan sosial (Social Health Insurance), model asuransi kesehatan komersial (Commercial/Private Health Insurance), dan model NHS (National Health Services). Model Social Health Insurance berkembang di beberapa Negara Eropa sejak Jerman dibawah Bismarck pada tahun 1882 kemudian ke Negara-negara Asia lainnya yakni Philipina, Korea, Taiwan. Kelebihan sistem ini memungkinkan cakupan 100 persen penduduk dan relatif rendahnya peningkatan biaya pelayanan kesehatan.
Sedangkan model Commercial/Private Health Insurance berkembang di AS. Sistem ini gagal mencapai cakupan 100% penduduk sehingga Bank Dunia merekomendasikan pengembangan model Regulated Health Insurance. Amerika Serikat adalah negara dengan pengeluaran untuk kesehatannya paling tinggi (13,7% GNP) pada tahun 1997 sementara Jepang hanya 7% GNP tetapi derajat kesehatan lebih tinggi Jepang. Indikator umur harapan hidup didapatkan untuk laki-laki 73,8 tahun dan wanita 79,7 tahun di Amerika Serikat sedang di Jepang umur harapan hidup laki-laki 77,6 tahun dan wanita 84,3 tahun. Terakhir model National Health Services dirintis pemerintah Inggris sejak usai perang dunia kedua. Model ini juga membuka peluang cakupan 100% penduduk, namun pembiayaan kesehatan yang dijamin melalui anggaran pemerintah akan menjadi beban yang berat.
Kondisi Indonesia
Jaminan kesehatan sebagai amanah UU SJSN sebagai solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan yang semakin meningkat. Pengembangan jaminan untuk meniadakan hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kelompok miskin dan rentan. Solusi masalah pembiayaan kesehatan mengarah pada peningkatan pendanaan kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan. Peningkatan biaya pemeliharaan kesehatan menyulitkan akses sebagian besar masyarakat dalam memenuhi layanan kesehatan. Banyak faktor penyebab meningkatkannya pembiayaan kesehatan seperti penggunaan teknologi kesehatan yang semakin canggih, inflasi, pola penyakit kronik dan degeneratif, dan sebagainya sementara kemampuan penyediaan dana pemerintah maupun masyarakat sangat terbatas.
Arah pencapaian kepesertaan semesta (Universal Coverage) Jaminan Kesehatan pada akhir 2014 telah ditetapkan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Pada RPJMN yang ditetapkan tahun 2010 itu pemerintah telah membuat kebijakan pembiayaan kesehatan terkait target Universal Coverage 2014 ketika 100 persen penduduk terjamin. Salah satu elemen target Universal Coverage, yaitu Jampersal (jaminan kesehatan persalinan). Meski penerapan UU No 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) masih belum maksimal diimplementasikan, target tersebut perlu didukung sebagai political will pemerintah dalam menjamin pemenuhan kesehatan masyarakat. Realitas yang ada, baru sekitar 50 persen penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau skema jaminan kesehatan lainnya dan sebagian besar (sekitar 75 persen) dijamin melalui anggaran pemerintah bagi warga miskin.
Anggaran kesehatan Indonesia relatif sangat kecil yakni hanya 1.7 persen dari total belanja pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD (Propinsi dan Kabupaten Kota). Padahal UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur besaran anggaran kesehatan pusat adalah 5 persen dari APBN di luar gaji, sedangkan APBD Propinsi dan Kab/Kota 10 persen di luar gaji, dengan peruntukannya 2/3 untuk pelayanan publik. Meski terlihat kecil, justru ditemukan masih ada sisa anggaran yang tidak terserap di kementrian kesehatan. Kenyataan tersebut mengundang pertanyaan: apakah anggaran kesehatan sudah cukup atau masih kurang?
Masalah efektif dan efisien dari pembiayaan kesehatan adalah hal yang paling penting. Suatu kebijakan pembiayaan kesehatan yang efektif dan efesien, apabila jumlahnya mencukupi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan penyebaran dana sesuai kebutuhan serta pemanfaatan yang diatur secara seksama sehingga tidak terjadi peningkatan biaya yang berlebihan. Dengan demikian, aspek ekonomi dan sosial dari kebijakan pembiayaan kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

1 Oktober 2011 Posted by | Uncategorized | , | Tinggalkan komentar