Blog Yanti Gobel

Ilmu dan Amal Padu Mengabdi

Bahaya Laten Zat Cathinone

Perbincangan tentang cathinone atau dalam bahasa Indonesia Katinona menjadi hangat sejak ditemukannya zat adiktif turunan dari cathinone yakni Methilone dirumah artis Raffi Ahmad pada 27 Januari 2013 lalu. Jenis cathinone yang ditemukan pada presenter acara musik salah satu stasiun TV swasta itu berupa methylenedioxy methcathinone atau disingkat methylone (M1). Methylone adalah turunan dari cathinone yang populer di Eropa dan Afrika telah dipatenkan pada tahun 1996.

Selang beberapa hari kemudian, ditemukan tempat budidaya tanaman ghat/khat di Kampung Pasir Tugu Selatan, Cisarua, Kawasan Puncak (5/2/13) seluas 300 hektar. Tanaman ghat/khat yang berwarna merah untuk dijual pada Orang Arab sering dikonsumsi sebagai lalapan. Penemuan tanaman yang sama juga di Dusun Munggangsari, Desa Karangsalam, Kecamatan Baturraden Banyumas Jawa Tengah dengan luas lahan 2.100 meter persegi. Tanaman tersebut hanya untuk diminum, bukan untuk di ekstrak sehingga polisi memproses secara non justicia.

Tanaman Semak

Pada tanaman ghat/khat, terdapat candu zat cathinone yang dapat mengakibatkan kematian. Zat cathinone berasal dari ekstrak pohon ghat/khat (Catha edulis). Tanaman ini banyak tumbuh subur di Semenanjung Arab dan Afrika. Bagi masyarakat setempat, mengonsumsi daun ghat/khat sudah merupakan kebiasaan sejak ribuan tahun lalu. Kini cathinone dimasukkan sebagai jenis narkoba golongan I.

Tanaman khat (Catha edulis) tergolong tumbuhan semak belukar. Secara tradisional, tanaman khat dikonsumsi dalam bentuk minuman seperti diseduh atau dijadikan bahan rokok. Sari zat cathinone didalam tanaman khat merupakan zak alkaloid aktif tetapi bukan derivat atau turunan dari kelompok zat amfetamin. Meski bukan turunan zat amfetamin, efek yang ditimbulkannya terhadap manusia yang mengkonsumsinya sama dengan amfetamin yakni stimulan.

Ada dua cara mendapatkan cathinone yakni cara sintetik dan non sintetik (alami). Secara sintetik biasanya berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan. Sebaliknya secara non sintetik didapatkan melalui tumbuhan khat yang banyak tumbuh di jazirah Arab dan Afrika Timur dan Tengah yang kini dikembangkan sejak tahun 2005 di daerah ketinggian di Puncak, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Bagi pengguna secara alami, tanaman khat dapat dikunyah, dibuat jus atau diseduh seperti teh. Karena itu, tanaman ghat/khat sering pula disebut Teh Arab.

Dari Arab dan Afrika, tanaman khat berkembang ke Amerika Serikat dan Eropa Barat. Bentuk yang didistribusikan berupa daun ghat/khat yang kering. Diperkirakan jumlah pemakai diseluruh dunia mencapai lebih dari 20 juta orang. Bagi pengkonsumsi cathinone, akan merasakan suasana tenang dan bahagia. Hal tersebut merupakan efek stimulan dari daun tanaman ghat/khat yang mirip kokain dan amfetamin.

Didalam pasar narkoba, methylone turunan dari cathinone lebih murah dibandingkan harga heroin. Methylone dibuat secara sintetik yang sudah tercampur dengan sejumlah zat lain selain cathinone. Bahan baku dari methylone lebih mahal dari bahan baku heroin. Penjualan methylone biasanya didapatkan melalui pergaulan atau melalui internet.

Cathinone yang beredar di Amerika Serikat dan Eropa Barat dalam bentuk sintetik. Sehingga bagi masyarakat awam yang tidak mengetahuinya, dapat menganggapnya vitamin dari Amerika. Didalam “vitamin Amerika” itu terdapat methilon, derivate (turunan) cathinone yang dapat menambah stamina. Penggunaan yang berlebihan hingga ketergantungan obat sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa seseorang.

Efek Stimulan

Dibalik perasaan gembira dan bahagia, terdapat ancaman maut bagi penggunanya karena senyawa tersebut berdampak buruk bagi kesehatan. Merujuk pada Journal of American Heart, pecandu zat chatinone dapat terkena serangan stroke, gagal jantung hingga akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, pecandu akan mengalami rasa gelisah, kehilangan nafsu makan hingga berat badan menurun. Karena efek negatifnya, cathinone beserta turunannya dilarang beredar dan dianggap illegal oleh Undang-Undang Pemberantasan Narkotika di Amerika Serikat dan Eropa.

Pelarangan peredaran cathinone di Amerika Serikat dinyatakan sejak bulan Oktober 2011. Sejak itu, cathinone dianggap barang illegal. Cathinone yang banyak beredar adalah yang dibuat secara sintentik. Peredarannya dikalangan remaja hingga usia dewasa yang memasuki usia kerja. Biasanya dikonsumsi untuk tujuan pembangkit semangat di tempat kerja.

Cathinone yang dibuat secara sintetik menghasilkan methylone, methylenedioxypyrovalerone dan mephedrone. Bentuk sintetik ini diperdagangkan karena memiliki efek stimulan seperti peningkatan mood, hiperaktif, penghilang rasa lelah, perasaan senang hingga euforia. Efek stimulan zat cathinone juga berpengaruh pada peningkatan kapasitas dalam bekerja hingga peningkatan dorongan hasrat seksual.

Konsumsi zat cathinone secara terus menerus memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek, dapat menimbulkan rasa cemas, insomnia dan kehilangan nafsu makan. Sedangkan efek jangka panjang dapat menimbulkan perubahan tingkat emosi, perasaan bingung, mimpi buruk hingga pikiran untuk bunuh diri. Pada tingkat penyalahgunaan yang sudah parah berujung pada risiko kematian.

Bagi pecandu cathinone dirasakan efek halusinogenik baik halusinasi visual maupun auditorik. Karena cathinone menimbulkan ketergantungan, efeknya pada perilaku kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain serta dapat berdampak pada depresi berkepanjangan, rasa panik berkepanjangan dan paranoid berat. Ini adalah bentuk-bentuk intoksikasi dari zat cathinone pada tanaman ghat/khat.

Peredaran cathinone belum populer di Indonesia dan Asia Tenggara sehingga tidak terdapat dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meski demikian, cathinone jenis methylone yang ditemukan di rumah artis Raffi Ahmad bukanlah jenis baru dalam dunia narkotika karena telah dipatenkan sejak tahun 1996. Diperkirakan derivat cathinone sudah lama beredar luas di Indonesia karena telah ditemukan barang yang sama oleh Polres Samarinda.

Dalam dunia kesehatan, zat cathinone digunakan sebagai obat antidepresi bagi pasien. Derivat zat cathinone sama buruknya dengan jenis psikotropika lainnya. Namun dikalangan pengedar narkotika, cathinone disalahgunakan untuk tujuan mencari kesenangan dan mengabaikan efek negatif yang ditimbulkannya. Padahal efek dari zat cathinone dapat menyebabkan gangguan jiwa berat hingga risiko kematian.

Karena itu, di rumah sakit jiwa khususnya pada instalasi kesehatan jiwa anak dan remaja diperlukan layanan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Apalagi penemuan narkoba jenis baru seperti methylone derivat dari cathinone belum banyak diketahui masyarakat luas sehingga mereka cenderung menganggapnya hanya sebagai tanaman biasa yang bisa digunakan untuk meningkatkan stamina.

18 Februari 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , | Tinggalkan komentar

Pentingnya Ilmu Psikologi Dalam Kesehatan

Secara umum kesehatan dibedakan atas kesehatan individu dan kesehatan masyarakat. Kesehatan individu tercermin dari kesehatan fisik dan kesehatan mental seseorang. Sehat secara fisik apabila seseorang merasa dirinya sehat dan dapat dibuktikan secara klinis ketika organ-organ didalam tubuh berfungsi normal. Sedangkan sehat secara mental meliputi sehat pada pikiran, emosional dan spiritual.
Kesehatan masyarakat sebagai sebuah cabang keilmuan mempelajari cara-cara pencegahan penyakit dengan mengenali faktor-faktor risiko penyakit sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara agregat. Prof. Winslow dari Yale University memberikan batasan ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial, yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya (Leavel and Clark, 1958).
Dalam disiplin ilmu kesehatan masyarakat, dipelajari Ilmu Perilaku untuk pendidikan kesehatan. Biasanya disebut Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP). Dalam disiplin ilmu tersebut, mempelajari pentingnya Psikologi dalam dunia Kesehatan menyangkut ilmu-ilmu perilaku kesehatan untuk memberikan kontribusi nyata kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Pengembangan keilmuan dibidang Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku diarahkan kepada aspek konseptual dan aspek terapan, di antaranya metode dan teknologi pendidikan promosi kesehatan serta bidang ilmu perilaku kesehatan dengan mempertimbangkan dan mengapresiasi aspek-aspek sosial budaya masyarakat. Peminat cabang keilmuan psikologi kesehatan diharapkan memiliki kemampuan merumuskan, menganalisis, merencanakan, menerapkan dan mengevaluasi berbagai strategi, metode dan teknik promosi kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat.
Pendekatan Perilaku Dalam Kesehatan Masyarakat
Kesehatan merupakan hasil perpaduan berbagai faktor yang mempengaruhi, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, kesehatan dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan kesehatan psikis, sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya.
Upaya penyelenggaraan kesehatan dibedakan atas tiga yakni: (1) Primary Care, sarana pemeliharaan kesehatan primer; (2) Secondary Care, sarana pemeliharaan kesehatan tingkat dua; (3) Tertiery Care, sarana pemeliharaan kesehatan tingkat tiga. Sasaran primary care seperti kepala keluarga untuk kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui, anak usia sekolah, dan sebagainya. Sedangkan sasaran secondary care meliputi pemasyarakat tanaman obat keluarga (toga), penyuluhan cara menjaga lingkungan sehat, dan seterusnya. Sementara sasaran tertiery care adalah para penentu kebijakan bidang kesehatan, baik pada tingkat pusat maupun level daerah.
Untuk memasyarakatkan pemeliharaan kesehatan melalui pola hidup sehat, maka pendekatan ilmu perilaku sangat penting. Menurut L. Green, perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor yakni faktor predisposisi, faktor pemungkin (enabling factors) dan faktor penguat (reinforcing factors). Faktor predisposisi meliputi pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan dan tingkat sosial-ekonomi, dan sebagainya. Faktor pemungkin mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, misalnya ketersediaan air bersih, tempat pembuangan sampah dan tinja, ketersediaan makanan bergizi, termasuk keterjangkauan pada sarana pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan sebagainya. Sedangkan faktor penguat mencakup faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, perilaku petugas kesehatan, serta peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan teknis dibidang kesehatan.
Untuk mempengaruhi perilaku masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat, pendekatan pendidikan kesehatan mutlak dilakukan. Karena pada dasarnya, Pendidikan adalah sebuah proses sosialisasi ilmu dan nilai untuk mempengaruhi orang lain secara individu atau kelompok agar mau mengikuti ilmu dan nilai yang diajarkan seorang pendidik kesehatan. Unsur-unsur dalam pendidikan kesehatan untuk mempengaruhi perilaku seseorang adalah unsur input dan unsur output. Unsur input seperti sarana pendidikan dan tenaga pendidik sedang unsur output yakni proses pendidikan yang dilakukan sebagai upaya untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan sesuai yang diharapkan petugas pendidik.
Studi Kasus Perilaku Merokok
Berbagai penelitian kesehatan tentang dampak rokok sudah banyak dilakukan para ahli kesehatan masyarakat. Namun meski telah banyak dilakukan penelitian dan sudah terbukti berdampak buruk bagi kesehatan, jumlah perokok tidak kunjung turun, utamanya dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan perilaku dalam promosi kesehatan tentang bahaya rokok.
Publikasi terbaru hasil penelitian tentang rokok dirilis pada 6 Februari 2012 dalam jurnal Archives of General Psychiatry, yang dilakukan Severine Sabia dan rekan-rekannya dari University College London. Penilaian fungsi mental para responden dilakukan selama tiga kali selama kurun waktu 10 tahun. Sedangkan penilaian status merokok responden dilakukan enam kali dalam kurun waktu 25 tahun. Usia rata-rata responden adalah sekitar 56 tahun ketika penilaian pertama dilakukan.
Hasil analisis data sekitar 5.100 pria dan lebih dari 2.100 wanita terkait fungsi mental, seperti memori, pembelajaran, dan pengolahan pikiran. Peneliti menemukan bahwa di kalangan kaum pria, merokok berhubungan dengan merosotnya kemampuan otak yang lebih cepat. Selain itu, penurunan yang lebih massif terjadi pada pria yang terus merokok selama masa penelitian. Peneliti menemukan bahwa pria yang berhenti merokok dalam 10 tahun sebelum penilaian pertama dilakukan ternyata masih berisiko mengalami penurunan mental, terutama terkait fungsi “eksekutif” pada otak. Namun, mereka yang telah berhenti merokok dalam jangka waktu lama, cenderung mengalami penurunan fungsi otak lebih lambat.
Dalam riset tersebut, Severine Sabia dan rekan-rekannya tidak menemukan hubungan antara efek merokok dan penurunan fungsi mental pada kaum wanita. Alasan untuk perbedaan jenis kelamin ini belum terungkap dengan jelas. Tetapi, hal itu mungkin berkaitan dengan fakta bahwa pria umumnya cenderung merokok lebih banyak ketimbang wanita.
Untuk merubah perilaku merokok, maka beberapa teori perilaku bisa menjadi rujukan seperti Teori Kurt Lewin, Teori Festinger, dan sebagainya. Menurut Kurt Lewin (1970), perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong (driven forces) dan kekuatan-kekuatan penahan (restining forces). Pada teori Kurt Lewin, melakukan perubahan perilaku dengan cara melakukan ketidakseimbangan antara kedua kekuatan didalam diri seseorang sehingga ada tiga kemungkinan terjadinya perubahan pada diri seseorang.
Ketiga kemungkinan tersebut adalah pertama, kekuatan-kekuatan pendorong meningkat; adanya stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan-perubahan perilaku, seperti penyuluhan kesehatan dan bentuk-bentuk promosi kesehatan lainnya. Kedua, kekuatan-kekuatan penahan menurun; adanya stimulus yang memperlemah kekuatan penahan seperti anggapan bahwa merokok tidak mengganggu kesehatan. Anggapan yang keliru tersebut dapat memperlemah driven forces. Ketiga, kekuatan pendorong meningkat sedang kekuatan penahan menurun; kondisi inilah yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku, termasuk perilaku merokok.
Dari studi kasus perilaku merokok, maka bisa dilihat hubungan erat pentingnya Ilmu Psikologi dalam dunia kesehatan. Apalagi Ilmu Kesehatan Masyarakat yang memiliki pendekatan preventif dan promotif, maka penggunaan Psikologi sangat penting dan relevan dalam upaya-upaya pencegahan ancaman terjangkit penyakit.

28 Mei 2012 Posted by | Uncategorized | , , , | Tinggalkan komentar

Menimbang RUU Kesetaraan Gender

Saat ini sedang menguat wacana publik tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG). Hingga bulan April 2012, masih tahap pembahasan sejak diserahkan dari Deputi Perundang-undangan DPR RI ke Komisi VIII DPR RI pada Agustus 2011 lalu.
Berbagai suara pro dan kontra mengiringi pembahasan RUU tersebut, baik didalam internal DPR maupun ditengah masyarakat. Penolakan konsep RUU tersebut lebih banyak dari kelompok kepentingan Islam karena dianggap bertentangan dengan dasar ajaran agama Islam. Bagi pihak yang kontra, RUU KKG dianggap sangat sekuler karena dibangun diatas paradigma pemikiran tentang gender ala Barat. Peradaban Barat membuang dimensi akhirat dan dimensi ibadah dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.
Penyebaran paham “kesetaraan gender” saat ini telah menjadi program unggulan dalam proyek liberalisasi Islam di Indonesia. Banyak organisasi Islam yang memanfaatkan dana-dana bantuan sejumlah LSM Barat untuk menggarap perempuan-perempuan muslimah agar memiliki paham kesetaraan gender ini. Perempuan muslimah kini didorong untuk berebut dengan laki-laki di lahan publik, dalam semua bidang.
Kritik pemikir Islam seperti Dr Adian Husaini tentang pemikiran gender ala Barat seperti kegiatan sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak-anaknya dengan baik, tidak dimasukkan ke dalam kategori ‘berpartisipasi dalam pembangunan’. Dalam pelaksanaan konsep Human Development Index (HDI), perempuan dituntut berperan aktif dalam pembangunan dengan cara terjun ke berbagai sektor publik.
Dr. Ratna Megawangi dalam bukunya “Membiarkan Berbeda?” (Bandung: Mizan, 1999), menulis bahwa agenda feminis mainstream, semenjak awal abad ke-20, adalah bagaimana mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita harus sama-sama (fifty-fifty) berperan baik di luar maupun di dalam rumah. Untuk mewujudkan kesetaraan seperti itu, para feminis sampai sekarang masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis, atau perbedaan nature, atau genetis. Para feminis yakin dapat mewujudkannya melalui perubahan budaya, legislasi, atau pun praktik-praktik pengasuhan anak. Catatan lain menyebutkan bahwa pada awal Abad 20 ketika masa KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), diketahui bahwa perempuan sudah banyak aktif dalam organisasi Aisyiyah, tanpa mengangkat isu ketertindasan perempuan dan kesetaraan gender serta persamaan dalam semua hal.
Di negeri-negeri Muslim, telah berkembang pemikiran ekstrim dari para feminis. Misalnya Amina Wadud yang menulis buku “Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective”. Pemikir feminis sering menuduh para mufassir dan ulama fiqih laki-laki telah menyusun tafsir dan kitab fiqih yang bias gender sebab mereka berjenis kelamin laki-laki. Sebagai antitesa, pendapat para sahabat Rasulullah yang banyak digugat kaum feminis telah diterbitkan kedalam buku berjudul, “Mawsu’ah Fiqh ‘Aisyah Umm al-Mu’minin, Hayatiha wa Fiqhiha, (Dar al-Nafes, Beirut, 1993) karya Sa’id Fayiz al-Dukhayyil. Buku tersebut berupaya mengumpulkan yang ditulis pendapat-pendapat Siti Aisyah r.a. tentang masalah fiqih.
Pasal Krusial
Pasal-pasal yang dinilai krusial dalam draft RUU-Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) seperti Pasal 1 ayat 2, menyebutkan bahwa : “Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan.” Pun Pasal 4 ayat 2 RUU ini menyebutkan: “perempuan berhak memperoleh tindakan khusus sementara paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dalam hal keterwakilan di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga politik dan lembaga non-pemerintah, lembaga masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional.”
Salah satu kritik terhadap RUU KKG adalah Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Gender adalah pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.”
Sementara dalam pandangan pemikir Islam, pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam Islam bukanlah merupakan hasil budaya, tetapi merupakan konsep wahyu. Ada riwayat pada masa Rasulullah SAW melarang seorang istri untuk keluar rumah karena dilarang suaminya meskipun untuk berziarah pada ayahnya yang meninggal dunia. Larangan Nabi itu bukanlah budaya Arab tetapi itu merupakan ajaran Islam yang berdasarkan kepada wahyu Allah SWT.
Pandangan Kesehatan dan Islam
Dari segi kesehatan, antara laki-laki dan perempuan memang dilahirkan berbeda. Temuan ilmiah perbedaan kedua jenis kelamin dapat dibuktikan misalnya dari perbedaan didalam otak. Dalam buku “The Female Brain and The Male Brain” yang ditulis oleh seorang dokter syaraf di University of California, Amerika Serikat bernama Louann Brizendine, M.D. Penelitian yang dilakukan Brizendine selama 25 tahun menemukan bahwa sejak masa kehamilan, otak laki-laki dan otak perempuan berbeda. Sel otak laki-laki memiliki kromoson Y dan otak perempuan tidak memilikinya. Hormon estrogen, progresteron, dan oksitonin didalam otak perempuan mempengaruhi sirkuit otak terhadap perilaku khas perempuan. Sedangkan laki-laki memiliki pusat otak yang lebih besar untuk tindakan yang memerlukan otot dan agresi.
Dalam pandangan keagamaan (khususnya Islam), antara perempuan dan laki-laki setara dihadapan Allah SWT, yang membedakan adalah tingkat keimanan dan amal saleh yang diperbuatnya. Dr. Katherine Bullock, seorang Doktor Filsafat Politik dari University of Toronto Kanada dalam bukunya, “Rethinking Muslim Women and The Veil, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2002),
“the principal definition of equality was how human beings stood in relation to God.” Bullock berpendapat demikian berdasarkan temuan penelitiannya pada muslimah yang ditemuinya bahwa Al-Quran menyatakan dengan tegas antara laki-laki dan perempuan adalah “setara” (equal) di hadapan Allah.
Meski demikian, Allah mengatur peran masing-masing yang berbeda didalam urusan internal (privat) maupun urusan eksternal (publik). Setiap perempuan (muslimah) yang aktif diluar rumah (publik) tetap memiliki tanggung jawab didalam rumah, baik sebagai manajer sekaligus pelayan rumah tangga, istri bagi suami, dan ibu bagi anak-anak.
Perbedaan peran dalam rumah tangga sangat jelas dalam pandangan Islam. Rasulullah SAW dalam riwayat hadis menekankan pentingnya menghormati perempuan (ibu). Ketika seorang bertanya kepada Rasul SAW, siapa yang harus dia hormati, sebanyak tiga kali, Rasul SAW menjawab: “Ibumu!” yang keempat baru dijawab: “Ayahmu!” Begitu besar peran perempuan dalam rumah tangga sehingga penghormatan lebih tinggi pada sosok seorang ibu. Meski demikian, sosok kedua orangtua dihadapan anak tetap sama-sama mendapatkan penghormatan.
Akhirul kalam, relasi gender antara laki-laki dengan perempuan sudah tercipta secara organis berbeda. Jadi biarkanlah berbeda, baik peran dan tanggungjawabnya dalam publik karena perempuan sejati adalah seorang pendidik generasi bangsa melalui pendidikan sejak dini di institusi rumah tangga.

28 Mei 2012 Posted by | Uncategorized | , , , | Tinggalkan komentar

Relevansi Teori Keperawatan Pada Perawatan Pasien TB

Relevansi Teori Keperawatan Pada Perawatan Pasien TB.
Judul : Model Integrasi Self Care dan Family Centrered Nursing, Studi Kasus Keperawatan TB di Makassar
Penulis: Elly Lilianty Sjattar
Penerbit: Pustaka Timur-CEPSIS
Tahun : 2012
Tebal : 180 hal + xii
Ilmu Keperawatan sebagai bagian dari Ilmu Kesehatan telah semakin berkembang pesat. Seperti halnya dengan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran, ilmu keperawatan memiliki obyek kajian tersendiri. Misalnya, buku yang ditulis oleh seorang dosen Jurusan Keperawatan dari Universitas Hasanuddin, Elly Lilianty Sjattar yang menguji relevansi teori keperawatan self care dan family-centered nursing dengan praktek keperawatan.
Mengutip pendapat Widodo (2003), perkembangan ilmu keperawatan terus berjalan seiring dengan perkembangan jaman. Tuntutan akan pelayanan keperawatan yang bermutu, telah memotivasi pakar-pakar keperawatan melakukan berbagai penelitian untuk menemukan sebuah konsep keperawatan dalam rangka memberikan pelayanan keperawatan yang professional dengan memandang bahwa kebutuhan manusia adalah holistik yang mencakup bio, psiko, sosial, spiritual dan kultural serta memperhatikan bahwa manusia adalah makhluk yang unik. Untuk menyikapi fenomena peningkatan kasus TB dan DO akibat kurangnya pengetahuan pasien TB dan keluarga tentang tindakan pencegahan penularan dan efek samping obat.
Mengacu pada Taylor, (2006) dan Pender dkk, (2001), teori keperawatan (self care dan family-centered nursing) masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu sulit diterapkan secara sendiri-sendiri jika harus diaplikasikan pada keluarga. Sehingga perlu diintegrasikan kedua model tersebut sebelum diterapkan kepada keluarga. Fokus utama dari model konseptual self care adalah perawat bekerja untuk meningkatkan kemampuan pasien agar dapat merawat dirinya sendiri (pasien centered/berorientasi pada pasien). Berdasarkan teori ini peran perawat dan pasien saling melengkapi, yaitu setiap hal dilakukan bersama untuk mencapai perawatan diri yang maksimal.
Sedangkan Friedman dkk, (2003) berpendapat bahwa Family-centred nursing adalah kemampuan perawat memberikan asuhan keperawatan keluarga, sehingga memandirikan anggota keluarga agar tercapai peningkatan kesehatan seluruh anggota keluarganya dan keluarga mampu mengatasi masalah kesehatan (family centered/berorientasi pada keluarga).
Menurut Elly Sjattar, penerapan model keluarga untuk keluarga: integrasi teori keperawatan self care dan family-centered nursing dengan sistem keperawatan edukasi suportif merupakan salah satu intervensi keperawatan yang mendukung keluarga pasien TB untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian keluarga merawat anggota keluarganya yang menderita TB. Penurunan angka kesembuhan TB belum optimal dikarenakan tidak adanya supervisi yang rutin ke rumah pasien oleh perawat komunitas. Pelaksanaan home care oleh perawat masih terbatas sehingga keluarga dan penderita TB masih kurang mendapatkan pendidikan kesehatan. Kurangnya pengetahuan yang adekuat tentang penyakit dan pengobatan mengakibatkan kurang termotivasi dalam pengobatannya.
Friedman dkk (2003), menyebutkan bahwa perawat komunitas/kesehatan masyarakat (perkesmas) melalui perannya dapat meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan dan membuat masyarakat dapat mengungkapkan kebutuhan, keinginan dan memikirkan strategi untuk terlibat dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan pencegahan dan penanganan penyakit TB. Peran perawat di komunitas sangatlah besar dalam mencegah individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang beresiko terhadap penularan penyakit TB, memberikan suport dan edukasi pada keluarga bagaimana cara menjadi PMO yang cakap, memberikan informasi pada keluarga seputar pengetahuan, pencegahan dan perawatan pada pasien TB. Pelayanan keperawatan komunitas dapat dilakukan melalui upaya pencegahan primer, sekunder dan tertier dengan berbagai terapi modalitas dan rehabilitasi yang dapat diterapkan melalui pemberdayaan masyarakat.
Buku hasil penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan model integrasi teori keperawatan self care dan family centre nursing melalui model program keluarga untuk keluarga (KUK) dengan sistem keperawatan edukasi suportif terhadap kemandirian keluarga merawat anggota keluarga yang menderita TB Paru. Penelitian quasi eksperimen dengan rancangan yang digunakan adalah pre-test and post-test with control group design. Intervensi dalam penelitian ini adalah penerapan model KUK dengan pemberian edukasi suportif terhadap keluarga pasien TB pada awal (< 3 bulan) masa pengobatan dan diobservasi tingkat kemandirian keluarga dalam merawat pasien TB pada saat post test. Sampel kelompok kontrol dan kelompok intervensi 1 : 1 (kelompok kontrol 40 keluarga dan kelompok intervensi 40 keluarga) sehingga total sampel adalah 80 keluarga pasien.
Pendekatan model self care dapat dipahami misalnya keberhasilan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Penelitian Biggs (2008) keluarga (care giver) dapat merawat anggota keluarga yang menjelang ajal (akibat penyakit Alzeimer, Diabetes dan Osteoporosis) dirumah karena dapat mengurangi biaya RS. Demikian pula Badaruddin dkk (2002) dalam penelitiannya menyatakan pendidikan kesehatan meningkatkan pola hidup pasien diabetes dalam mengontrol gula darah dengan baik. Hal serupa dilakukan oleh Palestin (2010) menyatakan bahwa pendidikan kesehatan meningkatkan pengetahuan individu dan keluarga dalam mengelola penyakit diabetes. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model self care dari Orem, berorientasi pada pasien (pasien centered). Namun menurut Elly Sjattar, penelitian-penelitian yang berkembang dengan menggunakan model self care belum pernah diterapkan pada penyakit infeksi, sehingga perlunya mengintegrasikan model self care dengan model family-centered nursing, yang berfokus pada peningkatan kesehatan seluruh anggota keluarga melalui pencegahan terhadap penyakit (family-centered).
Model keluarga untuk keluarga, yaitu integrasi dari model self care dan family-centered nursing, yang bertujuan meningkatkan kesehatan keluarga melalui perawatan pasien TB yang ada di keluarga dan pencegahan penyakit TB pada anggota keluarga, yang dilakukan oleh care giver yang telah di berikan pendidikan kesehatan oleh perawat. Sampai saat ini belum ada penelitian yang menggunakan model integrasi tersebut pada agregat yang berisiko terkena penyakit TB. Model self care (Orem) ditujukan untuk memandirikan care giver dalam mendampingi pasien minum obat dan memonitoring efek samping OAT, sedangkan pembinaan care giver yang difokuskan pada peningkatan kesehatan seluruh anggota keluarga, sehingga tercapai kemandirian keluarga dalam mengatasi masalah kesehatannya khususnya pencegahan penyakit TB menggunakan model family-centered nursing.
Elly berpendapat bahwa fokus pengkajian peneliti pada family-centered nursing ditujukan untuk mendapatkan informasi, sejauhmana peran keluarga (care giver) dalam mencegah dan merawat anggota keluarganya yang menderita TB khususnya terait fungsi terhadap kesehatan di masyarakat. Pengkajian yang dilakukan adalah untuk melihat kemampuan keluarga melakukan pencegahan penularan TB terhadap anggota keluarga yang lain. Sedangkan fokus pengkajian pada self care ditujukan untuk mendapatkan informasi sejauhmana peran keluarga (care giver) mengetahui tanda dan gejala penyakit TB, memotivasi pasien minum OAT, dan kemampuannya merawat anggota keluarga yang menderita TB, sebagai kegiatan utama yang dilakukan keluarga (care giver).
Elly Sjattar menguraikan hasil uji Wilcoxon signed rank test membuktikan ada perbedaan yang bermakna pada pengetahuan, keterampilan melakukan pencegahan dan perawatan pada pasien TB, serta kemandirian keluarga merawat anggota keluarga yang menderita TB antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol (p=0.000). Dapat disimpulkan bahwa penerapan model keluarga untuk keluarga: integrasi teori dan konsep keperawatan self care dan family centre nursing dengan metode edukasi suportif yang diberikan pada keluarga pasien TB, sangat berpengaruh terhadap kemandirian keluarga merawat anggota keluarga yang menderita TB dibandingkan pada kelompok kontrol.
Buku ini direkomendasikan untuk menjadi bahan bacaan dan dimiliki oleh perawat komunitas, peneliti bidang keperawatan, dan mahasiswa ilmu keperawatan serta aparat pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

29 Januari 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , | Tinggalkan komentar

Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa terjadinya benturan pada moda transportasi secara mendadak dan tidak terkendali. Moda transportasi bisa berupa kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi di darat, laut atau udara. Kecelakaan lalu lintas yang paling menonjol adalah didarat, sedang diantara kendaraan bermotor yang paling tinggi adalah kecelakaan sepeda motor.
Pengertian lain tentang kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang (Wikipedia). Menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun. Karena itu, WHO pada tahun 1993 mengambil tema kecelakaan sebagai tema Hari Kesehatan Dunia yang diperingati setiap tanggal 7 April berbunyi: “Sayangi Hidup, Hindari Kelalaian dan Kekerasan”.
Kecelakaan lalu lintas telah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Angka kejadian dan angka kematian yang semakin tinggi membuat perhatian semakin besar terhadap insidensi kecelakaan. Apalagi dampaknya terhadap kesehatan fisik dan psikologis pengendara dan korban kecelakaan membawa pengaruh pada kerugian ekonomi (cos of accicent). Misalnya, biaya perawatan rumah sakit (inpatient), perawatan diluar rumah sakit (outpatient), kecacatan (disability), kematian awal (premature death), dan kerusakan material lainnya seperti kendaraan, rambu-rambu dan sebagainya.
Kecelakaan lalu lintas di darat melibatkan moda transportasi seperti sepeda, sepeda motor, becak, mobil, kereta api, monorel, dan jenis transportasi darat lainnya. Sedangkan kecelakaan lalu lintas di laut dalam bentuk tabrakan kapal (ship crash), kapal tenggelam, pembajakan, penyelundupan, pelarian dan pengungsian. Sementara kecelakaan lalu lintas di udara seperti tabrakan pesawat, pesawat jatuh, pembajakan, dan penyanderaan.
Faktor Risiko
Perspektif kesehatan masyarakat suatu kecelakaan lalu lintas memandang dari faktor risiko terjadinya peristiwa kecelakaan. Dengan mengetahui faktor risiko kecelakaan, maka masyarakat dan pemerintah yang berwenang dalam urusan lalu lintas dapat mengidentifikasinya dan menghindarinya sebagai upaya pencegahan. Beberapa faktor risiko yang selama ini dapat diidentifikasi adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalanan dan faktor lingkungan.
Pertama adalah faktor manusia adalah faktor paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas, seperti pengemudi. Faktor pengemudi memberi kontribusi sekitar 75 persen hingga 80 persen terhadap kecelakaan lalu lintas yang biasanya diawali oleh pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu lalu lintas terkait dengan beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan tentang lalu lintas karena ketiadaan surat izin mengemudi. Seorang pengemudi yang memiliki surat izin mengemudi pasti akan mengetahui rambu-rambu lalu lintas karena salah satu proses untuk mendapat surat izin mengemudi adalah tes tertulis tentang lalu lintas.
Selain faktor pengetahuan rambu lalu lintas juga terkait dengan ketrampilan mengemudi, situasi mengantuk saat mengemudi, gangguan kesehatan saat mengemudi, kelelahan saat mengemudi, juga biasanya mabuk saat mengemudi. Faktor lainnya terkait dengan usia pengemudi seperti dibawah 17 tahun atau diatas 50 tahun.
Kedua adalah faktor kendaraan memiliki andil terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti pecah ban, rem tidak berfungsi, peralatan kendaraan yang sudah aus karena lama pemakaian dan penyebab lainnya yang berhubungan dengan teknologi kendaraan. Kendaraan yang dirawat dengan rutin serta pengujian kendaraan bermotor secara reguler dapat menghindari terjadinya kendaraan yang disebabkan oleh faktor kendaraan.
Beberapa jenis kendaraan dapat dibagi atas kendaraan tidak bermotor seperti becak, sepeda, gerobak, delman/bendi, dan semacamnya. Sedangkan kendaraan bermotor contohnya adalah sepeda motor, motor tiga roda, mobil, bus, truk, dan sejenisnya yang menggunakan bahan bakar.
Ketiga adalah faktor jalan. Jalan turut menjadi faktor terjadinya kecelakaan, baik dari segi geometrik jalan, ketiadaan pagar pengaman pada jalan berkelok dan jalan berbukit, ketiadaa rambu jalan, ketiadaan median jalan, jalan berlobang/rusak, maupun dari kondisi permukaan jalan secara umum. Selain daya tampung kendaraan diatas jalan perlu menjadi perhatian, utamanya jalan di perkotaan yang padat kendaraan bermotor.
Keempat adalah faktor lingkungan. Asap, kabut, hujan adalah beberapa diantaranya yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Itulah yang disebut faktor lingkungan yang berkaitan dengan cuaca. Ketika hujan atau kabut atau asap, maka jarang pandang menjadi terbatas dan jalan menjadi licin. Pada kondisi ini, jarak pengereman diatur sejauh mungkin dan menghindari pengereman mendadak. Kabut dan asap lebih sering terjadi pada daerah pegunungan, sedangkan cuaca hujan dapat terjadi dimana saja.
Upaya Pencegahan
Setelah mengetahui faktor risiko kecelakaan lalu lintas, maka berbagai upaya pencegahan perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi penghindaran seminimal mungkin terhadap kecelakaan. Pencegahan dapat dilakukan pada tingkat individu maupun pada tingkat peraturan lalu lintas.
Pada tingkat individu, wajib helm (helmet) bagi pengendara sepeda motor harus terus ditegakkan. Menurut Prof Najib Bustan, MPH, cidera kepala (trauma capitis) adalah cidera yang paling berbahaya dan menjadi penyebab utama kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Pada pengemudi mobil, kewajiban penggunaan sabuk pengaman (seat belt) juga turut memberik kontribusi pada pencegahan kecelakaan seperti pada tulang (fraktur), pecah limpa (rupture lien) dan bentuk cidera tubuh lainnya.
Pada tingkat peraturan lalu lintas, diperlukan pengawasan kendaraan bermotor secara rutin melalui pengujian. Aturan tentang pengendalian batas kecepatan juga perlu dilakukan pada jalan tertentu, bukan hanya di jalan bebas hambatan (jalan tol). Selain itu, pemberian surat izin mengemudi perlu diperketat dengan menjalankan proses melalui prosedur standar agar ada proses pendidikan dan transder pengetahuan berlalu-lintas.
Faktor pendukung pencegahan kecelakaan adalah pembuatan pedestrian bagi pejalan kaki agar menghindari para pejalan kaki menggunakan jalur kendaraan ketika berjalan di pinggir jalan. Pada malam hari, jalan perlu diterangi lampu penerang untuk membantu pengemudi meniti jalan yang dilewatinya.

8 Desember 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , | Tinggalkan komentar

Kota-Kota Sehat Di Indonesia

Pada hari Kesehatan Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November, telah ditetapkan 9 Kabupaten/Kota se Indonesia sebagai Kabupaten/Kota Sehat. Predikat Kota Sehat diberikan penghargaan Swasti Saba sebagai penghargaan dari pemerintah pusat kepada Kota Sehat di Indonesia. Dari 484 kabupaten/kota se Indonesia, hanya 9 yang memperoleh Penghargaan Swasti Saba Wistara pada tahun 2011. Beberapa kota yang mendapatkan penghargaan Kota Sehat diantaranya adalah Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Padang, Kota Manado, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Solok, Kota Cimahi, Kota Sukabumi.
Penghargaan Kota Sehat 2011 diselenggarakan dalam kurun waktu sekali dua tahun oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk Lomba Kota Sehat Tingkat Nasional. Penghargaan Swastisaba diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten yang telah memberikan banyak kontribusi dan komitmen besar terhadap tujuan pembangunan kesehatan. Penghargaan Kota Sehat diharapkan bisa memberi motivasi bagi pemerintah kota/kabupaten maupun masyarakat untuk membangun kepedulian di bidang kesehatan.
Penetapan penerima penghargaan Kota Sehat setelah verifikasi tim provinsi dan diverifikasi ulang oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan indikator. Ada sembilan indikator yang diperlombakan yakni kawasan pemukiman sarana dan prasarana umum sehat, kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan pariwisata sehat, kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan pertambangan sehat, kawasan hutan sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, dan kehidupan sosial yang sehat.
Penghargaan Kota Sehat memiliki jenjangnya seperti Swastisaba Pa¬dapa, Swastika Saba Wiwerda (pembinaan), dan Swasti Saba Wistara. Misalnya, Penghargaan Swasti Sabha Padapa ada tiga indikator/tatanan yang dinilai yakni Kawasan Permukiman Sarana dan Prasarana Sehat, Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi, Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat. Untuk mendapatkan penghargaan Swasti Sabha Wiwerda meliputi lima tatanan/indikator yakni Kawasan Permukiman Sarana dan Prasarana Sehat, Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi, Kawasan Industri dan Perkantoran, Ketahanan Pangan dan Gizi, Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri.
Predikat Kota Sehat
Kota Makassar mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Wistara sebagai Kota Sehat 2011. Penghargaan Swasti Saba Wistara merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat kepada Kota Sehat di Indonesia. Ada 8 Indikator Pokok yang berhasil dipenuhi oleh Kota Makassar sehingga diberi status Kota Sehat oleh pemerintah pusat yakni Wajib Belajar 9 Tahun, Angka Melek Huruf yang Meningkat, Pendapatan Perkapita Domestik yang meningkat, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup yang menurun, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup yang menurun, Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup yang menurun, Adanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
Bagi kota Balikpapan, penghargaan sebagai kota sehat tahun 2011 merupakan penghargaan untuk kedua kalinya. Pada tahun 2004, Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan yang sama. Beberapa program Kota Balikpapan yang menonjol dinilai sukses yakni Clean Green and Healthy, Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk, dan terbentuknya juru pemantau jentik nyamuk di seluruh kelurahan dan RT dan rencana penetapan kawasan bebas rokok yang akan dilakukan tahun depan.
Penghargaan Kota Sehat lainnya di Kalimantan Timur selain kota Balikpapan adalah Kota Samarinda. Kota Samarinda meraih penghargaan Kota Sehat kategori Swasti Saba Wiwerda. Program unggulan Pemkot Samarinda adalah penyelenggaraan dan penilaian Samarinda Kota HBS, Sekolah Sehat yang berkarakter, Desa Siaga, wisata air terjun, dan uji coba car free day akan terus berjalan secara berkelanjutan. Tercatat, Kota Samarinda sudah tiga kali menyandang prestasi sebagai Kota Sehat yaitu tahun 2007, 2009, dan 2011 sebagai wujud keberhasilan penataan di bidang kesehatan masyarakat secara umum dalam suatu sistem. Ke depan, Pemkot Samarinda bertekad menerapkan program sehat semua tingkatan mulai dari rumah sakit hingga pasar sehat, setelah tercipta sekolah sehat atau kelurahan sehat.
Kota Denpasar juga menerima penghargaan sebagai Kota Sehat dalam kategori Swasti Saba Padapa dengan klasifikasi dua tatanan pada tahun 2011. Penghargaan ini wujud komitmen dan perhatian pemerintah Kota Denpasar terhadap pembangunan kesehatan di Kota Denpasar cukup tinggi dan pelaksanaan pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang terus mengalami peningkatan. Ke depan, Pemkot Denpasar pun bertekad membuat kebijakan-kebijakan implementatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.
Salah satu kota kecil di Indo¬nesia itu meraih prestasi sebagai Kota Sehat (Swastisaba Padapa) 2011 adalah Kota Solok. Terpilihnya Kota Solok meraih peng¬hargaan tingkat nasional karena keberhasilan pemerintah daerah memasyarakatkan pola hidup sehat di tengah-tengah masyarakat dibarengi dengan kepedulian warga Kota Solok dalam meningkatkan status dan derajat keseha¬tannya. Pemerintah daerah setempat melakukan langkah-langkah persiapan menuju Kota Sehat melalui peningkatan saranan prasarana lingkungan pemu¬kiman, fasilitas kesehatan di ling¬kungan masyarakat dan adanya peningkatan derajat kesehatan menu¬ju manusia sehat dan mandiri. Sebelum menjadi Kota Sehat, Pemkot Solok memulai pada tingkat RW sehat, kemudian kelurahan sehat hingga terwujud kecamatan sehat dan terakhir melaju ke tingkat Kota Solok. Visi Kota Solok adalah “Terwujudnya Kota Solok sebagai kota sehat mandiri, aman, tenteram dan nyaman dengan melibatkan partisipasi masyarakat”.
Kota kecil lainnya yang menerima penghargaan sebagai Kota Sehat 2011 kategori Swastisaba Wiwerda adalah Kota Cimahi, Jawa Barat. Pemberian penghargaan tersebut sebagai apresiasi pelaksanaan pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang terus mengalami peningkatan dan peningkatan derajat kesehatan warga Kota Cimahi. Pada tahun 2009, Kota Cimahi juga telah menerima penghargaan kategori Swastisaba Padapa. Tahun 2009 Cimahi mendapatkan dua tatanan untuk sarana dan prasana permukiman yang sehat serta ketahanan pangan dan gizi sedang pada tahun 2011 mendapatkan penghargaan atas empat tatanan dengan kehidupan sosial yang sehat dan mandiri. Selanjutnya, pada tahun 2013, Pemkot Cimahi bertekad meningkat ke Wistara dengan minimal kategori yang harus terpenuhi adalah lima tatanan.
Kota Sukabumi di Jawa Barat juga meraih penghargaan Kota Sehat Tahun 2011. Penghargaan tersebut untuk kedua kalinya diberikan pada Kota Sukabumi sebagai Kota Sehat yakni pada tahun 2007 dan tahun 2011 dengan nilai lebih meningkat. Jalan Sukabumi menuju Kota Sehat dengan menetapkan APBD yang tertuang dalam pendidikan kesehatan dan perdagangan dalam rangka sehat dan sejahtera untuk kesejahteraaan masyarakat Kota Sukabumi sebagai komitmen dalam peningkatan Kesehatan masyarakat.
Kota Tangerang adalah satu-satunya di Provinsi Banten sebagai Kota Sehat 2011. Penghargaan tersebut sebagai apresiasi atas upaya Pemkot Tangerang menjadikan Kota Tangerang sehat, bersih dan nyaman. Apresiasi Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kesehatan atas keberhasilan seluruh elemen Kota Tangerang, mulai dari masyarakat, Pemkot serta Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS). Selama ini FKTS bersama dengan Pemkot Tangerang terus melakukan dan menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan contoh pola hidup bersih, sehat dan nyaman sehingga meningkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan perlu dilakukan secara berkesinambungan.
Konsep Kota Sehat
Diskursus tentang Kota Sehat tidak bisa dilepaskan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Sehat 2011 pada tahun 1998 silam. Pada saat itu diharapkan pada tahun 2011 masyarakat Indonesia akan mencapai tingkat kesehatan tertentu yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan sehat, mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mampu menyediakan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga memiiiki derajat kesehatan yang tinggi.
Konsep Kota Sehat ditekankan pada tataran kawasan dengan memperhatikan semua aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya. Karena itu, pengembangan Kota Sehat bukan hanya fokus pada pelayanan kesehatan atau masalah sehat atau masalah sakit tetapi lebih luas pada berbagai aspek yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Pada sebuah Kota Sehat akan terbentuk Kawasan Sehat. Kawasan sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni masyarakat yang dicapai melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan berbagai kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan perangkat daerah.
Pengembangan konsep Kota Sehat adalah kegiatan proses pemberdayaan masyarakat dengan fasilitasi pemerintah secara berkelanjutan tanpa batas waktu dan mempertimbangkan kondisi dinamik masyarakat perkotaan. Wujudnya berupa integrasi dari berbagai kegiatan dan dukungan dari berbagai sektor yang difasilitasi oleh pemerintah kota. Pembentukan forum kota sehat adalah implementasi pemberdayaan masyarakat menuju Kota Sehat.

3 Desember 2011 Posted by | Uncategorized | , , , | Tinggalkan komentar

Menjaga Kebersihan Daging Kurban

Menjaga Kebersihan Daging Kurban
Oleh: Fatmah Afrianty Gobel

Pelaksanaan Idul Adha selalu dirangkaikan dengan pemotongan hewan qurban sebagai simbol pengorbanan Nabi Ismail as atas kepatuhannya atas perintah Allah Swt kepada Nabi Ibrahim as. Anjuran berkurban dalam Al Quran terdapat pada Surah Al Kautsar ayat 2: “Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah”. Sedang hadits nabi tentang qurban banyak dijumpai dari hadits riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Misalnya, “Jika masuk tanggal 10 Dzul Hijjah dan ada salah seorang di antara kalian yang ingin berkurban, maka hendaklah ia tidak cukur atau memotong kukunya” (HR. Muslim). Hadits lainnya berbunyi: “Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat Ied kami” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).
Kurban dapat pula diartikan sebagai simbol kecintaan umat Islam kepada Allah dan sesama makhluk Allah, sebuah manifestasi tauhid yang diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial. Dalam setiap momentum lebaran haji, pemotongan hewan qurban dilakukan selama tiga hari atau biasa disebut hari tasyriq. Jenis hewan qurban yang kebanyakan dipotong adalah kambing dan sapi.
Hewan qurban seharusnya memenuhi unsur-unsur kesehatan hewan yang akan dipersembahkan untuk ibadah qurban. Untuk kambing yang akan dijual harus sudah powel, artinya sudah berumur satu tahun dengan ciri ciri kambing sehat yakni dengan mempunyai gigi susu yang sudah berubah menjadi gigi permanen, sedangkan untuk sapi powel adalah sapi yang minimal harus telah berumur dua tahun.
Menjadi kewenangan pemerintah untuk senantiasa memantau kesehatan hewan qurban. Beberapa pemerintah daerah secara rutin melakukan pemantauan kesehatan hewan qurban guna memastikan keamanannya saat dikonsumsi masyarakat. Pemantauan kesehatan qurban dilakukan di seluruh pasar hewan dan kios hewan kurban yang biasanya menjamur jelang Idul Adha. Pemantauan bisa dilakukan dengan cara inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa penjual hewan kurban. Pemantauan dilakukan dalam dua tahap yakni pemantauan hewan kurban sebelum disembelih dan pemantauan sesudah disembelih untuk memastikan benar-benar aman dikonsumsi bagi yang berhak menerima.
Beberapa pemerintah daerah yang berada jalur padat lalulintas perdagangan hewan membentuk tim khusus untuk memantau peredaran daging kurban agar terbebas dari penyakit. Pemeriksaan hewan qurban melingkupi pemeriksaan fisik sampai ke organ dalam hewan dengan cara mengambil sampel darah hewan. Penyakit antraks adalah penyakit yang paling diwaspadai pada hewan qurban. Bagi hewan-hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat dan bebas dari penyakit diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
Langkah pemantauan kesehatan hewan qurban guna mengantisipasi peredaran hewan kurban yang tak sehat atau mengidap penyakit yang berbahaya bila dikonsumsi manusia. Seringkali ada pedagang tidak terpuji yang memanfaatkan moment Idul Adha menjual hewan tak sehat dengan harga lebih murah dari harga pasaran karena tidak laku pada hari biasa. Harga yang miring biasanya menarik pembeli, padahal mengandung penyakit. Penyakit yang kerab didapati pada hewan qurban adalah cacing hati atau antraks, utamanya pada sapi. Sedangkan beberapa penyakit yang bisa menyerang hewan kurban kambing adalah penyakit mata, kudisan, diare. Kudisan diakibatkan karena kontradiksi dengan organ yang permanen, sedangkan infeksi dan schabies disebabkan oleh protozoa.
Pencegahan penyakit antraks dipantau pula pola mobilisasi hewan-hewan di berbagai wilayah perdagangan antar kota. Bila terjadi kasus antraks pada satu wilayah tertentu, maka pengawasan peredaran hewan dari daerah tersebut mutlak diawasi secara ketat. Pencegahan agar hewan qurban tidak terkena penyakit antraks dilakukan dengan pemberian vaksinasi kepada sapi-sapi yang berada di wilayah perbatasan. Beberapa daerah melakukan general check up atau test kesehatan bagi hewan-hewan yang dijual untuk kurban.
Kasus cacing hati masih mendominasi penyakit hewan kurban saat penyembelihan hewan qurban. Penyakit yang merusak organ dalam ini merupakan kebanyakan kasus yang ditemukan saat pemeriksaan di tempat penyembelihan. Jika panitia kurban menemukan adanya penyakit seperti ini, hendaknya membuang bagian yang rusak agar lebih aman, sekalipun cacing-cacing di organ akan mati jika di masak hingga matang.
Cacing hidup di usus hewan dan memproduksi banyak telur. Cacing ditularkan pada waktu hewan memakan rumput atau meminum air yang tercemar oleh hewan lain dengan telur cacing. Cacing juga bisa dari induk ke anaknya. Iklim tropis merupakan salah satu penyebab adanya cacing hati serta perawatan dan pola makan hewan ternak. Bila tempat hidupnya berada pada kondisi yang basah atau lembab, cacing bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Lingkungan yang basah atau lembab memungkinkan hadirnya siput air tawar sebagai inang perantara cacing sebelum masuk ke tubuh hewan. Pada cacing hati, cacing dewasa hidup di dalam duktus biliferus dalam hati domba, sapi, babi dan kadang-kadang manusia. Sistem pemeliharaan yang masih bersifat tradisional dengan membiarkan ternaknya mencari pakan sendiri memudahkan hewan terinfestasi cacing. Rumput sebagai pakan utama hewan ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) tetap dianggap sebagai faktor predisposisi infestasi atau adanya parasit dalam tubuh hewan. Karena itu, sebelum rumput diberikan kepada sapi atau hewan ternak lainnya, rumput tersebut perlu diangin-anginkan terlebih dahulu, agar Metaserkaria cacing tersebut mati.
Manifestasi klinik Fasioliasis tergantung dari jumlah metaserkaria yang termakan oleh penderita. Dalam jumlah besar metaserkaria menyebabkan kerusakan hati, obstruksi saluran empedu, kerusakan jaringan hati disertai fibrosis dan anemia. Frekuensi invasi metaserkaria sangat menentukan beratnya Fasioliasis. Kerusakan saluran empedu oleh migrasi metaserkaria menghambat migrasi cacing hati muda (http://infovet.blogspot.com).
Pada hewan qurban yang sudah terserang penyakit cacing perlu pengobatan yang tepat. Ketepatan diagnosa dilihat berdasarkan gejala yang tampak pada hewan ternak, seperti nafsu makan hewan, suhu badan hewan dan lainnya. Apabila nafsu makan kurang, perlu diperiksa gigi dan mulut serta mutu pakan. Mutu pakan yang rendah dapat menyebabkan hewan qurban kurang darah (anaemia), lendir berwarna pucat dan sering mencret. Metoda untuk melakukan diagnosa penyakit Cacing Hati (Fasciolasis) pada sapi dan kerbau dengan menggunakan antigen Fasciola (ibid).
Penanganan Kebersihan Daging
Masyarakat yang akan membeli hewan qurban, hendaknya menanyakan terlebih dahulu surat keterangan sehat dari tim Dinas Peternakan setempat atau instansi yang berwenang. Untuk surat keterangan dan pemeriksaan hewan khusus pada hari raya qurban atau Idul Adha biasanya diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Secara fisik, hewan yang sehat memiliki hidung yang basah dan tidak panas. Berbeda bila hewan seperti sapi ketika demam maka hidungnya kering. Sapi yang terkena radang paru-paru atau pnemoni maka paru-paru bernanah bila sudah parah. Radang paru-paru pada sapi disebabkan oleh TBC. Fisik hewan qurban yang gemuk dan sehat ternyata tidak mengindikasikan jeroannya bebas dari cacing. Hati hewan qurban yang belum terjangkit masih dapat dimakan asal dimasak hingga matang. Namun bila mengandung cacing, maka hati tersebut harus dibuang. Efek samping bagi manusia yang memakan jeroan yang terkontaminasasi cacing adalah cacingan. Cacing hati berasal dari rumput yang dimakan hewan.
Kualitas daging bisa dilihat dari warnanya yang berwarna merah. Sedang jeroan (hati dan paru-paru) yang bagus adalah tidak ada benjolan, mulus, dan tidak terdapat cacing hati. Untuk menjaga kualitas kesehatan daging hewan kurban, beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan para petugas penjagal hewan qurban adalah menjaga kebersihan tangan, tempat dan pakaian. Sebelum menangani daging kurban, petugas terlebih dahulu membersihkan dikamar mandi atau ditempat yang menyediakan keran air bersih agar terhindar dari bahan-bahan yang kotor. Termasuk menghindari memegang kotoran yang menyentuh rambut, muka, mulut, lubang telinga, lubang hidung dan bagian tubuh lainnya.
Tata cara penanganan daging qurban, terlebih dahulu memisahkannya dengan jeroan pada tempat yang terpisah. Jeroan adalah tempat kuman banyak berdiam dibandingkan dengan daging hewan. Keduanya (daging dan jeroan) harus terhindar dari pencemaran dari tangan manusia yang kotor sehingga harus dijaga kebersihan tempat pemotongan dan penyimpanan. Kebersihan alat-alat pemotongan harus tetap terjaga seperti pisau, talenan, dan meja serta menghindari serangga yang membawa kotoran seperti lalat.
Pada proses penyimpanan, daging qurban pada disimpan pada ruang atau kamar yang terjaga suhunya dibawah 25 – 30 derajat Celcius. Apabila langsung dibagikan, maka potongan daging dimasukkan ke dalam kantong yang bersih dan memisahkannya dengan jeroan. Sementara daging lainnya yang belum terdistribusi kepada pihak yang berhak, dapat disimpan pada lemari pendingin dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius atau dibekukan. (Dimuat Harian Fajar, Selasa, 8 November 2011)

12 November 2011 Posted by | Uncategorized | , , , | Tinggalkan komentar

KLB Keracunan Gorontalo dan Epidemiologi Kesehatan Darurat

Puluhan peserta seminar guru yang diselenggarakan di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo keracunan usai mengkomsumsi makanan (catering) pada saat pelaksanaan seminar Selasa (25/10/2011). Ada dua orang dilaporkan meninggal dunia dan 125 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Dunda Limboto, Kabupaten Gorontalo. Korban yang meninggal adalah Delima Lippy, seorang guru SMP, dan Mohamad Ismail, 14, siswa SD.
Bukan hanya peserta seminar guru yang mengalami keluhan sakit perut, muntah dan kejang-kejang, tetapi juga anak-anak para guru yang membawa pulang makanan dari seminar. Saat seminar berlangsung tidak semua peserta seminar makan ditempat, ada juga yang membawa pulang nasi kotak yang dibagikan panitia seminar sehingga beberapa korban keracunan satu keluarga.
Banyak korban keracunan makanan mendorong pemerintah daerah setempat menetapkan kondisi luar biasa (KLB) keracunan pangan. Biasanya penetapan status KLB karena jumlah warga yang terkena banyak dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat serta pemerintah menanggung seluruh biaya pengobatan korban keracunan. Penyebab keracunan biasanya adalah virus Bacillus Cereus atau Stapyllococcus Aureus. Polisi setempat masih fokus pada investigasi asal makanan dan pihak-pihak yang menyiapkannya. Sementara pihak Dinas Kesehatan setempat belum terdengar melakukan langkah-langkah survelians epidemiologi keracunan makanan.
Langkah yang harus dilakukan Dinas Kesehatan setempat adalah melakukan surveilans Epidemiologi Keracunan Pangan di tempat pelaksanaan seminar. Surveilans berguna untuk mengetahui besar dan luasnya masalah serta gambaran epidemiologi peningkatan kasus keracunan pangan pada tempat pelaksanaan seminar. Ada beberapa tujuan khusus surveilans dilakukan seperti mengetahui distribusi kasus secara epidemiologi, mengetahui Attack Rate dan relative risk kasus keracunan pangan, mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tersebut dan memastikan KLB keracunan pangan. Surveilans KLB keracunan pangan bisa menggunakan rancangan penelitian epidemiologi deskriptif dengan menggunakan desain cross sectional. Data primer diperoleh dengan melakukan investigasi langsung pada tempat pelaksanaan seminar.
KLB Keracunan Pangan
Kejadian keracunan makanan berhubungan dengan masalah keamanan pangan. Letusan penyakit akibat pangan (foodborne disease) dan kejadian-kejadian pencemaran pangan telah menjadi masalah global, bukan hanya terjadi di berbagai negara berkembang tetapi juga terjadi pada negara-negara maju. Di negara-negara maju, diperkirakan satu dari tiga orang penduduk mengalami keracunan pangan setiap tahunnya. Sebuah sumber menyebutkan, bahwa kasus keracunan pangan di Eropa merupakan penyebab kematian kedua terbesar setelah Infeksi Saluran Pernafasan Atas atau ISPA.
Definisi yang dikembangkan Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM-RI) tentang KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber penularan. Salah satu agent penyebab KLB Keracunan Pangan adalah keberadaan bakteri pathogen yang berlebihan dalam pangan. Senyawa kimia, seperti logam berat, nitrit, toksin jamur dan residu pestisida juga merupakan penyebab KLB Keracunan Pangan. Sedangkan World Health Organization (WHO) mendefinisikan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan atau dikenal dengan istilah “foodborne disease outbreak” sebagai suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit setelah mengkonsumsi pangan yang secara epidemiologi terbukti sebagai sumber penularan.
Kejadian Luar Biasa (KLB) merupakan suatu kejadian/kasus yang menunjukkan peningkatan kejadian secara luar biasa didalam suatu kelompok. Kejadian Luar Biasa ini bisa di akibatkan dari kontaminasi suatu bahan kimia dan atau disebabkan oleh mikroorganisme. Guna menghindari kejadian luar biasa keracunan khususnya dari makanan, diperlukan suatu tindakan-tindakan baik pra kejadian, saat kejadian keracunan makanan dan pasca kejadian keracunan. Diharapkan dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut kasus atau kejadian keracunan makanan dapat ditiadakan dan diminimalisir jumlah korban keracunan makanan.
Tanda-tanda klinik keracunan pangan dibagi atas enam kategori seperti : pertama, gejala pada saluran gastrointestinal atas berupa mual dan muntah; kedua, gejala pada saluran gastrointestinal bawah seperti kejang perut dan diare; ketiga, gejala infeksi umum seperti demam, menggigil, rasa tidak enak, letih, dan pembengkakan kelenjar limfe; keempat, gejala alergik misalnya wajah memerah, dan gatal-gatal; kelima, gejala neurologik misalnya gangguan penglihatan, perasaan melayang, dan paralisis; dan keenam, gejala sakit tenggorokan dan pernafasan (Gentina, dkk., 2007).
Prosedur standar bila terjadi KLB keracunan pangan pada tingkat Puskesmas adalah: pertama, Petugas Puskesmas setelah menerima laporan atau informasi dari masyarakat, RS, dll, segera melakukan pengecekan ke lapangan tentang kebenaran berita kasus keracunan; Kedua, memberikan pertolongan berupa pengobatan kepada penderita keracunan, dan bila diperlukan mengirim penderita ke unit pelayanan kesehatan yang lebih tinggi untuk referal sistem (Rumah Sakit); ketiga, mengambil contoh makanan/minuman yang diduga sebagai penyebab keracunan; keempat, mengirim contoh makanan/minuman ke Dinas Kesehatan Kab/Kota; kelima, melaporkan adanya kejadian keracunan makanan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota segera (menggunakan telepon, fax, form W1, sms, dan e-mail); keenam, bergabung dengan TIM KLB Keracunan Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan kajian Penyelidikan Epidemiologi.
Pada tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, segera melakukan koordinasi dan pembahasan tentang kasus yang terjadi serta meneruskan contoh makanan/minuman yang diduga sebagai penyebab keracunan ke BBTKLPM/BLK/Laboratorium lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Pengiriman Sampel Keracunan Makanan/Minuman. Setelah itu melakukan pengecekan ke lokasi keracunan dan memonitor kejadian keracunan serta melakukan tindakan investigasi/penyelidikan/surveilans epidemiologi untuk mengetahui attack rate, relative risk, dan lokasi/waktu kejadian keracunan. Hasil Penyelidikan Epidemiologi Tim Surveilans inilah yang digunakan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota memberikan keterangan/ penjelasan kepada publik/ masyarakat tentang kasus yang terjadi.
Pada tingkat Dinas Kesehatan Propinsi juga memiliki porsi tanggungjawab setelah mendapat laporan/ informasi surveilans epidemiologi keracunan. Bahkan bila dianggap perlu, Dinas Kesehatan Propinsi dapat membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam penyelidikan/surveilans epidemiologi kasus keracunan makanan di daerahnya dan koordinasi dengan laboratorium yang ada di Propinsi. Tanggung jawab lainnya adalah memberi bimbingan teknis dalam menyusun rencana pencegahan, penyelidikan dan penanggulangan keracunan.
Sementara pada tingkat Pemerintah Pusat yakni Kementrian Kesehatan, Ditjen PPM & PL cq. Subdit HSMM dan Subdit Surveilans melakukan koordinasi setelah mendapat laporan/informasi. Bila dianggap perlu, memberikan arahan dan bimbingan teknis dalam menyusun rencana pencegahan, penyelidikan dan penanggulangan keracunan serta memantau perkembangan dan tindak lanjut dalam kasus keracunan makanan di Daerah.
Sebagai antisipasi kasus keracunan pangan pada masa datang, maka pada sisi konsumen, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman secara baik dan benar. Sedang pada sisi pemerintah, perlu meningkatkan supervisi pada Tempat Pengelolaan Makanan agar prinsip-prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Pemerintah juga mengemban tanggungjawab melakukan penyuluhan tentang cara mengolah, dan menyimpan makanan yang higienis.
Dari kasus KLB keracunan pangan di Gorontalo, Dinas Kesehatan setempat perlu melakukan Pelatihan Asisten Epidemiologi Lapangan (PAEL) pada petugas dinas kesehatan, Pelatihan/Kursus Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman serta Pelatihan Hazard Analisys Critical Control Point (HACCP).

9 November 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , | Tinggalkan komentar

Ancaman Penyakit Jelang Lebaran

Bulan Ramadhan adalah bulan yang menyehatkan. Puasa merupakan metode detoksifikasi dan penyembuhan paling tua dalam sejarah pengobatan manusia. Namun jelang lebaran dan pasca Ramadhan, perilaku hidup manusia tiba-tiba berubah menjadi tidak sehat seperti kebanyakan mengonsumsi makanan berlemak, bersantan dan pemanis. Paling tragis adalah bahan makanan yang tidak steril dari ancaman bahan kimiawi yang berbahaya bagi tubuh manusia sehingga mengancam kesehatan dalam jangka panjang.
Bahan kimiawi yang paling sering dijumpai institusi pemerintah pengawas makanan (BPOM) adalah Formalin. Formalin adalah nama dagang dari campuran formaldehid, metanol dan air. Formalin memiliki bau yang sangat menyengat dan mudah larut dalam air maupun alkohol. Formalin yang beredar di pasaran mempunyai kadar formaldehid yang bervariasi, antara 20% – 40%.
Jenis bahan makanan yang sering diberi formalin adalah tahu, ikan, bakso, dan mie. Ciri-ciri tahu yang berformalin adalah tidak rusak jika disimpan sampai tiga hari pada suhu kamar (25 derajat Celsius), bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es, tekstur tahu terlampau keras, namun tidak padat, ada bau menyengat yang berbau formalin. Demikian pula pada tempe berformalin tidak mudah rusak sampai lima hari jika disimpan pada suhu kamar (25 derajat Celsius), teksturnya sangat kenyal dan ada aroma bau menyengat ketika dimasak. Sementara pada mie berformalin kelihatan lebih mengkilap dibandingkan mie normal dan tidak lengket, tidak rusak sampai dua hari pada suhu kamar dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10 derajat Celsius) serta ada bau menyengat formalin. Sedangkan pada ikan warna insang merah tua bukan merah segar, warna daging ikan putih bersih, tidak rusak sampai tiga hari pada suhu kamar (25 derajat Celsius), tidak dirubung lalat dan berbau formalin yang menyengat hidung.
Sifat formalin sangat mudah larut dalam air sehingga bila dicampurkan dengan ikan maka formalin dengan mudah terserap oleh daging ikan. Kemudian, formalin akan mengeluarkan (dehydrating) isi sel daging ikan, dan menggantikannya dengan formaldehid yang lebih kaku. Hasilnya, bentuk ikan mampu bertahan dalam waktu yang lama serta daging ikan tidak akan mengalami pembusukan karena formalin mampu membunuh mikroba.
Banyak produsen makanan yang menggunakan formalin demi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan kesehatan konsumennya. Harga yang relatif murah dibanding bahan pengawet lain serta mudah didapat dan mudah digunakan membuat produsen makanan memilih formalin. Apalagi formalin dapat membentuk tampilan bahan makanan yang bagus dan teksturnya menjadi kenyal seperti bakso, kerupuk, ikan, tahu, mie dan daging ayam.
Dampak Terhadap Kesehatan
Formalin adalah bahan berbahaya yang bersifat karsinogenik yang merupakan salah satu bahan untuk pengawet mayat. Saat ini belum dapat diketahui seberapa besar kadar konsentrat formalin yang digunakan dalam suatu makanan. Dampak formalin dalam makanan yang dikonsumsi baru akan dirasakan dalam jangka waktu panjang yang menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kanker dan penyakit berbahaya lainnya. Formalin merupakan cairan tidak berwarna yang digunakan sebagai desinfektan, pembasmi serangga, dan pengawet yang digunakan dalam industri tekstil dan kayu. Jadi, sesungguhnya formalin adalah racun yang sangat berbahaya bagi manusia apabila dijadikan bahan tambahan makanan. Konsentrasi tinggi racun formalin yang terkonsumsi akan mempengaruhi kerja syaraf manusia.
Meski MUI telah mengharamkan dan melarang keras penggunaan formalin untuk mengawetkan makanan karena dapat menyebabkan kesakitan hingga kematian, penyalahgunaan formalin pada makanan tidak berhenti dilakukan beberapa oknum pedagang makanan. MUI telah menjabarkan tiga jenis makanan yang haram dikonsumsi, yakni makanan yang memang haram (seperti daging babi dan daging yang penyembelihannya tanpa menyebut nama Allah), makanan yang mengandung najis, dan makanan yang menyebabkan mudharat. Makanan yang mengandung formalin masuk kategori haram karena bisa menimbulkan kemudharatan, seperti penyakit hingga kematian. Formalin sendiri tidaklah haram selama tidak digunakan untuk mengawetkan makanan. Formalin banyak dimanfaatkan dalam bidang industri kayu lapis dan tekstil. Formalin juga sering digunakan untuk penyemprotan kandang ternak unggas karena kemampuan desinfektannya.
Penggunaan formalin sudah berlangsung sejak lama diberbagai wilayah kota (supermarket atau hypermarket) dan desa (pasar tradisional) tetapi selalu luput dari pantauan penggunaannya oleh pemerintah. Keterbatasan aparat pemerintah bidang pengawasan makanan menyebabkan penggunaan formalin tidak terkontrol. Kontrol dari pemerintah atas peredaran zat berbahaya tersebut bisa berupa larangan peredaran barang agar tidak dijual bebas. Sekalipun pemerintah telah melarang penggunaannya, tetapi ketiadaan sanksi yang tegas dan jerat hukum bagi pelaku penyalahgunaan menyebabkan penyalahgunaan formalin tetap terjadi dimana-mana. Sebenarnya negara kita telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan formalin sebagai pengawet makanan seperti Undang-Undang No 7/1996 tentang Pangan dan UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan No 722/1988, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1168/Menkes/PER/X/1999, namun tumpul dalam penegakannya.
Sebuah penelitian mengidentifikasi beberapa pengaruh formalin terhadap kesehatan sebagai berikut: jika terhirup akan menyebabkan rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan, sukar bernafas, nafas pendek, sakit kepala, dan dapat menyebabkan kanker paru-paru; Jika terkena kulit akan menyebabkan kemerahan pada kulit, gatal, dan kulit seperti terbakar; Jika terkena mata akan menyebabkan mata memerah, gatal, berair, kerusakan mata, pandangan kabur, bahkan kebutaan; Jika tertelan akan menyebabkan mual, muntah-muntah, perut terasa perih, diare, sakit kepala, pusing, gangguan jantung, kerusakan hati, kerusakan saraf, kulit membiru, hilangnya pandangan, kejang, bahkan koma dan kematian.
Efek formalin bagi kesehatan dalam jangka pendek dapat menimbulkan muntah darah, diare bercampur darah, kencing darah, dan menimbulkan kematian apabila mengonsumsi formalin dalam dosis tinggi. Formalin dalam dosis tinggi dapat mengiritasi lambung. Hal ini dapat terjadi pada seseorang yang tidak sengaja meminum formalin atau seseorang yang hendak bunuh diri dengan menenggak formalin. Sedangkan efek dalam jangka waktu panjang adalah penyakit kanker. Meski kanker baru terjadi dalam jangka waktu lama, tetapi penyakit ini sangat menyiksa dan mengakibatkan kematian. Akibat mengonsumsi makanan mengandung formalin yang mengakibatkan keracunan formalin kronis, penyebab kanker.
Guna mengurangi dampak negatif penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya lainnya pada konsumen kesehatan, maka pihak pemerintah perlu secara rutin melakukan pengawasan terhadap peredaran formalin dengan melakukan pengecekan secara rutin sasaran penjualan distributor bahan kimia tersebut. Pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah diharapkan dapat menekan praktek penyalahgunaan formalin.
Pemerintah juga perlu melakukan edukasi publik terus menerus kepada masyarakat agar sikap kritis muncul pada sebagian besar masyarakat sehingga bisa bertindak secara mandiri dalam memilih makanan sehat. Masyarakat perlu dijadikan target sosialisasi tentang fungsi dan dampak dari formalin yang banyak beredar di pasar. Apabila masyarakat mengerti ciri-ciri makanan berformalin maka dapat mengambil keputusan sendiri dengan cara menghindari membeli dan mengkonsumsi makanan berformalin.
Masyarakat pun diharapkan bertindak proaktif dengan cara melaporkan setiap makanan berformalin yang ditemukannya kepada pihak berwenang. Dengan cara seperti itu, masyarakat membantu pemerintah dan aparat hukum dalam memberantas penyalahgunaan formalin untuk makanan dan bahan makanan. Apabila masyarakat dapat bertindak pro-aktif, maka makanan yang tersaji diatas meja makan kita pada saat lebaran nanti dapat terbebas dari formalin.

4 September 2011 Posted by | Uncategorized | , , , | Tinggalkan komentar

Mengenal Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mulai direalisasikan sejak pertengahan tahun 2010 untuk membantu Puskesmas dan jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju Millenium Development Goals (MDGs). Peluncuran skema BOK karena dinilai fungsi Puskesmas belum berjalan optimal seperti fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, fungsi pusat pemberdayaan masyarakat dan fungsi pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan.
Pemilihan sasaran dana BOK pada Puskesmas karena Puskesmas mempunyai peran yang sangat besar dalam membangun kesehatan masyarakat. Peran tersebut terlihat dari keberhasilan puskesmas membantu pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita, memperbaiki status gizi bayi dan balita, serta menurunkan kejadian penyakit-penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Oleh karena itu pemerintah bermaksud meningkatkan peran puskesmas melalui upaya merevitalisasinya yaitu menjadikan puskesmas sebagai pusat pemberdayaan wilayah berwawasan kesehatan, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, sebagai pusat layanan kesehatan primer, dan sebagai pusat layanan kesehatan peorangan primer.
Dana BOK dimanfaatkan sepenuhnya secara langsung oleh Puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan tidak dijadikan sumber pendapatan daerah sehingga tidak boleh disetorkan ke kas daerah. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin (periodik bulanan/triwulanan). Satuan biaya setiap jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang dibiayai BOK mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah (Perda). Jika belum terdapat Perda yang mengatur hal itu, maka satuan biaya tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atas usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien, dan efektif.
Tujuan umum dari BOK adalah untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pencapaian target SPM bidang kesehatan dan MDGs pada tahun 2015. Secara khusus, tujuan BOK ada tiga yakni: (1) memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif kepada masyarakat; (2) menyediakan dukungan biaya untuk upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat; (3) mendukung terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Ada tiga kelompok besar alokasi pemakaian dana BOK di Puskesmas & jaringannya serta UKBM yakni upaya kesehatan, penyelenggaraan manajemen Puskesmas, serta upaya dukungan untuk keberhasilannya. Upaya kesehatan wajib yang dapat dibiayai dari dana BOK mencakup upaya-upaya kesehatan promotif dan preventif yang meliputi: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi, Promosi kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Pemanfaatan dana BOK ini sebesar 10 persen (maksimal) untuk manajemen kabupaten atau kota, sedangkan 90 persennya untuk dana BOK Puskesmas yang digunakan untuk operasional Puskesmas (85 persen) dan pemeliharaan ringan Puskesmas (5 persen).
Bila dijabarkan lebih lanjut, jenis pelayanan kesehatan ibu dan anak berupa pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, pelayanan nifas, pelayanan kesehatan neonatus, pelayanan kesehatan bayi, Pelayanan kesehatan balita, Upaya kesehatan anak sekolah, Pelayanan KB, Pencegahan dan penanganan kekerasan, dan Upaya kesehatan reproduksi remaja. Jenis pelayanan Imunisasi meliputi kegiatan: Pendataan, Pelayanan di Posyandu, Pelayanan di sekolah (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), Sweeping/kunjungan rumah/Back Log Fighting, penyuluhan, pengambilan vaksin dan logistik lainnya, serta pelacakan kasus diduga Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Sementara jenis pelayanan gizi meliputi perbaikan gizi dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk serta Ibu Hamil KEK. Beberapa kegiatan pelayanan gizi meliputi: operasional Posyandu (pemantauan penimbangan balita, pemberian vitamin A untuk Balita), surveilans dan pelacakan gizi buruk, sweeping/kunjungan rumah, penyuluhan gizi, pemantauan garam beryodium, PMT Penyuluhan, penggerakkan Kadarzi, penggerakkan ASI Eksklusif serta kunjungan/ pendampingan bagi penderita gizi kurang/buruk.
Jenis pelayanan Promosi Kesehatan meliputi dua jenis pelayanan yakni Rumah tangga yang menerapkan PHBS,serta Pembinaan Desa Siaga dan UKBM. Kegiatan-kegiatan berupa pendataan, penyuluhan kelompok, pembinaan gerakan masyarakat, pembinaan Forum Masyarakat Desa (menjamin terlaksananya Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), pembinaan terhadap Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan pemantauan.
Jenis pelayanan Pengendalian Penyakit meliputi pelayanan penemuan kasus penyakit dan tata laksana, Penyelidikan epidemiologi KLB, Pelacakan kasus kontak, Penyelidikan vector, dan pemberantasan vector. Beberapa kegiatan pelayanan pengendalian penyakit dijabarkan sebagai berikut: pelayanan di Posyandu, kunjungan rumah, pelacakan di lapangan, kunjungan drop out obat, penyuluhan, penemuan kasus non Polio Acute Flaccid Paralysis (AFP), dan pengambilan spesimen.
Jenis pelayanan kesehatan lingkungan ada dua yakni (1) pelayanan pemeriksaan air bersih dan kualitas air minum; (2) pemeriksaan sanitasi dasar seperti jamban sehat, rumah sehat, Tempat-Tempat Umum (TTU), tempat pengolah makanan, dan sekolah. Kegiatan yang tercakup dalam pelayanan kesehatan lingkungan adalah pendataan, penyuluhan, pemantauan dan kunjungan lapangan.
Penggunaan Dana BOK dapat dimanfaatkan untuk : transport petugas kesehatan/kader kesehatan, bahan penyuluhan/bahan kontak, penggandaan materi rapat dalam rangka Lokakarya Mini, konsumsi rapat dalam rangka Lokakarya Mini, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan dan PMT pemulihan dengan bahan lokal, uang penginapan (untuk desa terpencil/sulit dijangkau), uang harian (untuk desa terpencil/sulit dijangkau). Pengecualian dana BOK tidak boleh digunakan untuk: upaya pengobatan dan rehabilitasi, penanganan gawat darurat, rawat inap, pertolongan persalinan, gaji/honor, investasi/belanja modal, pemeliharaan gedung atau kendaraan, operasional kantor (misal: listrik, air, Alat Tulis Kantor (ATK), fotokopi), serta pengadaan obat, vaksin dan alat kesehatan.
Pengawasan penggunaan dana BOK dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan BPK. Karena itu, setiap Puskesmas harus membuat laporan penggunaan uang atau pertanggung jawaban ke tingkat kabupaten, sambil melakukan evaluasi secara spesifik, untuk memilih beberapa Puskesmas yang dinilai bisa mewakili regional tertentu.
Dana BOK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan RI. Bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan menuju MDGs. Besarnya alokasi dana BOK per Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan. Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan menetapkan alokasi dana BOK per Puskesmas di daerahnya. Dana BOK merupakan dukungan Pemerintah, bukan merupakan dana utama operasional Puskesmas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah tetap berkewajiban menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BOK pada dasarnya merupakan subsidi pemerintah pada sektor kesehatan. Subsidi ini ditujukan untuk membiayai operasional pelayanan kesehatan yang selama ini masih dirasa kurang memadai. BOK ini akan diperuntukkan guna meningkatkan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) agar kesenjangan pelayanan kesehatan antara puskesmas dan rumah sakit terutama pelayanan preventif kesehatan semakin tipis. Peruntukan dana BOK bukan untuk pengadaan barang/jasa, melainkan untuk operasional saja, misalnya operasional audit maternal perinatal, pemantauan wilayah setempat untuk gizi dan kesehatan ibu anak, imunisasi, rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, penanganan penyakit MDGs seperti HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, serta kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan pembinaan kesehatan berbasis masyarakat. Operasional puskesmas meliputi seluruh kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program yang direncanakan. Tiap puskesmas harus membuat perencanaan kegiatan rutin bulanan dan tahunan serta menetapkan target program yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pelaksanaan program yang direncanakan juga akan dievaluasi keberhasilannya dengan melihat capaian indikator keberhasilan program. Dengan bantuan dan berbagai mekanisme ini, diharapkan dapat menghidupkan kembali peran puskesmas dan posyandu.
Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/2010 tertanggal 5 Mei 2010, pada tahun 2010 setiap puskesmas mendapat Rp 10 juta dari sekitar 8.500 puskesmas. Pengecualian bagi puskesmas yang berada sekitar 300 puskesmas di tujuh kabupaten yang ada di wilayah Jawa, Bali. Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, dan Papua, pemerintah akan memberikan bantuan operasional kesehatan Rp 100 juta. Puskesmas-puskesmas di tujuh wilayah tersebut dijadikan uji coba untuk mengetahui berapa banyak dana operasional yang dibutuhkan puskesmas agar kegiatannya optimal. Pada tahun 2011-2014, pemerintah akan berupaya untuk memberikan BOK bagi seluruh puskesmas secara bertahap sesuai kebutuhannya.
Pada tahun 2010, jumlah dana BOK yang disalurkan sebesar Rp 226 miliar pada 8737 unit puskesmas. Pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 904,5 miliar yang disalurkan langsung kepada pemerintah daerah pada bulan Februari untuk selanjutnya dibagi pada tiap-tiap puskesmas. Besaran alokasi tiap puskesmas diserahkan pada Kabupaten/Kota. Saat ini jumlah puskesmas yang ada di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 8967 unit.
Dana BOK tahun 2011, seluruh Puskesmas di Indonesia mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK untuk menunjang akses pelayanan kesehatan. Dana BOK yang diterima itu berkisar Rp 75-250 juta. Dana BOK tidak lagi langsung diberikan ke puskesmas tapi dikelola Dinkes kabupaten dan kota yang disesuaikan kondisinya. Pada akhir bulan Februari 2011, dana tersebut sudah berada di pemkab atau pemkot. Sosialisasi keberadaan BOK di Kabupaten dan Kota dengan menggunakan dana yang ada. Kemudian persentase pemanfaatan dana BOK ini adalah 10 persennya diperuntukan manajemen kesehatan di kabupaten atau kota, dan 90 persennya diperuntukan kebutuhan Puskesmas dengan pembagian operasional Puskesmas dengan proporsi 85 persen dan pemeliharaan ringan Puskesmas sebesar 5 persen.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Depkes didapatkan alokasi dana BOK untuk tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu: (1) Sumatera ada sekitar 2.271 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 75 juta; (2) Jawa-Bali ada sekitar 3.617 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 75 juta; (3) Kalimantan ada sekitar 836 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 100 juta; (4) Sulawesi ada sekitar 1.126 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 100 juta; (5) Maluku ada sekitar 256 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 200 juta; (6) Nusa Tenggara ada sekitar 458 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 250 juta; dan (7) Papua ada sekitar 403 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 250 juta.
Pada sejumlah Puskesmas masih diliputi rasa takut menggunakan dana BOK. Padahal Kementerian Kesehatan telah memberikan kelonggaran pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk teknis BOK. Misalnya apabila dana bantuan (BOK) habis sebelum waktunya, Kementerian Kesehatan memperbolehkan Puskesmas menggunakan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk digunakan pada pencegahan sekunder dan manajemen.

15 Agustus 2011 Posted by | Uncategorized | , , , | Tinggalkan komentar