Blog Yanti Gobel

Ilmu dan Amal Padu Mengabdi

Kinerja Lima Tahun SBY Bidang Kesehatan

Untuk mengukur kinerja SBY selama lima tahun terakhir, belum ditemukan data rujukan terbaru yang bisa menjadi parameter dan indikator pembangunan kesehatan. Namun sebagai data dasar, survei yang dilakukan IRDI (Indonesian Research and Development Institute) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) setidaknya dapat mengungkap opini publik terhadap kinerja SBY dalam bidang kesehatan.
Survei IRDI berlangsung pada 6-13 Oktober 2008 mengambil sampel responden sebanyak 2.000 orang dengan usia diatas 17 tahun pada 33 propinsi dalam 200 desa/kelurahan. Berdasarkan hasil survei IRDI, secara umum kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY (termasuk JK) mencapai 55,6 persen dari sebelumnya hanya 41,7 persen pada bulan Juli tahun yang sama. Bidang kesehatan adalah sektor yang paling memuaskan bagi masyarakat mencapai 57,9 persen, disusul bidang keamanan (57,6 persen), bidang pendidikan (55,5 persen), pemberantasan korupsi (52,7 persen) dan bidang hukum (47 persen).
Sedang survei LSI dilakukan pada 8-18 Februari 2009 dengan tema “Magnet Calon Presiden dan Kinerja Pemerintah”. Survei LSI mengambil 2.455 responden pada 33 propinsi dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error 2,4 persen. Secara umum kinerja SBY diapresiasi puas oleh 70 persen, selebihnya (30 persen) tidak puas. Dalam bidang kesehatan, SBY kembali mendapat penilaian baik oleh 83 persen, sama besarnya dengan kinerja bidang pendidikan. Sedang prestasi yang kurang baik SBY pada survei ini adalah dalam mengatasi pengangguran (41 persen).
Kinerja SBY yang baik dalam bidang kesehatan ditunjang oleh faktor kepemimpinan Siti Fadillah Supari sebagai Menteri Kesehatan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Reform Institute, Siti Fadillah Supari adalah pembantu presiden yang mempunayi kinerja memuaskan menurut persepsi public diantara kinerja pemerintahan diberbagai bidang yang kurang memuaskan. Dari 36 nama-nama menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang disurvei kinerjanya, Siti Fadillah yang dinilai paling memuaskan (10,12 persen) disusul Menko Polhukam Widodo A.S (9,52 persen), Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault (8,04 persen), Menkokesra Aburizal Bakrie (7,92 persen) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (6,32 persen).
Survey yang dilakukan Reform Institute melibatkan 2.500 responden di seluruh Indonesia pada rentang waktu 13-25 November 2008. Selain mendapatkan nama-nama menteri yang kinerjanya memuaskan, juga diperoleh nama menteri yang kinerjanya paling buruk yakni Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzetta yang hanya diapresiasi kinerjanya (0,04 persen) responden, disusul Menristek Kusmayanto Kadiman (0,12 persen), Menterli Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar (0,16 persen), Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Ashari (0,20 persen) dan Menteri BUMN Sofjan Djalil (0,24 persen). Persepsi publik dibentuk oleh media massa: semakin sering seorang menteri tampil di televisi, maka semakin besar peluang public untuk mengapresiasi baik. Misalnya Siti Fadillah Supari sering muncul di layar televisi karena memiliki program mingguan di televisi swasta, “Bincang-Bincang Bareng Bu Menkes”, sedang Adhyaksa Dault sering tampil berkala dalam cara “Ngaji Bersama Menpora” yang ditayangkan TVRI.

Indeks Kepuasan Masyarakat
Dalam bidang kesehatan, sudah sering dilakukan pengukuran persepsi masyarakat terhadap tingkat layanan kesehatan melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM). Selain merupakan amanat dari Program Pembangunan Nasional (Propenas), juga sudah merupakan tuntutan dari perwujudan good governance yang mensyaratkan tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. IKM dibutuhkan sebagai bahan acuan dan standar layanan bagi unit pelayanan instansi kesehatan, baik instansi pusat maupun daerah.
Tujuan dari penyusunan IKM bidang kesehatan sebenarnya sebagai bahan masukan dalam penyelenggaran pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu dan dapat mengetahui secara berkala kecenderungan-kecenderungan yang diinginkan masyarakat dalam mendapatkan pemenuhan layanan kesehatan dari unit pelayanan instansi pemerintah.
Per defenisi, IKM adalah sekumpulan data, fakta dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang didapat melalui suatu pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat (harapan dan kebutuhan) masyarakat yang telah memperoleh salah satu atau sejumlah layanan dari aparatur penyelenggara layanan publik. Dalam konteks ini yang dimaksud penyelenggara layanan publik adalah instansi pemerintah (pusat dan daerah), termasuk BUMN/BUMD dan BHMN. Sedang kepuasan pelayanan adalah pendapat dan penilaian masyarakat berupa harapan dan keinginan terhadap pemberi layanan publik. Pemberi layanan publik tak lain adalah aparatur instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan public berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedang penerima layanan publik adalah orang per orang, masyarakat, dan dunia usaha yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Manfaat dari IKM bidang kesehatan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja unit pelayanan kesehatan dalam melayani kepentingan masyarakat. Disamping itu, IKM juga dapat mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi-inovasi baru dalam penataan sistem pelayanan yang berhubungan dengan prosedur dan mekanisme pelayanan kesehatan oleh penyelenggara layanan publik. Sedang pada sisi masyarakat, pelibatan masyarakat dalam memberikan pendapat dan penilaian kinerja aparatur pelayanan publik dapat mendorong prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengevaluasi pelayanan kesehatan demi peningkatan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan efesien.
Dalam bidang kesehatan, unsur-unsur penilaian dalam mengukur indeks kepuasan masyarakat terdiri atas 14 unsur penting. Unsur-unsur penilaian itu adalah prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. Kesemua unsur tersebut masing-masing memiliki defenisi operasional agar mudah dalam pengukuran.
Dalam kaitannya dengan pelayanan publik bidang kesehatan selain IKM, dikenal pula istilah SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota juga sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 741/2008. Rangkaian kinerja Menkes dan aparat pelayanan publik bidang kesehatan itulah yang menghantarkan kinerja SBY bidang kesehatan diapresiasi baik oleh masyarakat melalui survei yang telah dilakukan beberapa lembaga surveyor seperti disebut diatas.

Parameter Pembangunan Kesehatan
Seyogyanya, untuk mengukur kinerja SBY bidang kesehatan, dokumen yang bisa dijadikan parameter capaian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Namun untuk mengukur pencapaian hasilnya, dibutuhkan studi tersendiri untuk itu. Meski demikian saat ini, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas sudah menyusun Background Study Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat dalam berbagai seri diskusi dengan para pakar terkait pada Juli 2008 lalu. Bappenas merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi ke depan dengan evidence based policy. Sedang evidence based policy membutuhkan dukungan data dan informasi yang memadai serta sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif.
Kebijakan pembangunan kesehatan seyogyanya mampu menyelesaikan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Masalah yang paling menonjol saat ini adalah jumlah balita penderita gizi buruk yang belum membaik. Misalnya pada tahun 2005, balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 1,8 juta jiwa beranjak naik pada 2006 menjadi 2,3 juta. Jumlah tersebut mencerminkan masih besarnya disparitas pembangunan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan, disamping harga-harga kebutuhan, utamanya pangan yang kian mahal sementara daya beli masyarakat cenderung menurun. Apalagi pada masa SBY, harga BBM tiga kali dinaikkan meskipun pada masa memasuki pemilu SBY kemudian menurunkannya kembali demi meraih simpati publik.
Seiring desentralisasi pembangunan kesehatan, hampir seluruh pemerintah daerah kurang perhatian terhadap masalah gizi buruk. Sebagian besar anggaran daerah justru tersedot pada pembiayaan aparatur, sedangkan dana perbaikan gizi masyarakat semakin mengecil. Inilah salah satu dampak negatif dari desentralisasi bidang kesehatan. Meski pemerintah pusat (Depkes) telah memberikan alokasi dana langsung sebesar Rp 300 milyar, tetapi pemerintah daerah tidak turut andil memberi kontribusi maka hasilnya akan kurang maksimal. Saatnya Depkes memetakan daerah-daerah rawan gizi buruk dan memberi perhatian dan intervensi lebih, termasuk menambah biaya pusat pada daerah yang fiscal gap-nya besar.
Bercermin pada masa sebelumnya ketika gizi buruk cenderung berkurang karena adanya kepedulian dan keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah. Meski aspek pendanaan cenderung rendah, namun komitmen besar ditunjukkan dengan pembentukan 250 ribu posyandu di seluruh pelosok nusantara. Justru Depdagri turut membantu dengan mengalokasikan dana untuk kegiatan penanganan gizi buruk melalui pembentukan Pokja IV PKK desa.
Tantangan berat penanganan gizi buruk terbentang di depan mata ketika kapitalisme mulai berlangsung dalam bidang kesehatan. Ancaman nyata kapitalisasi di bidang kesehatan adalah dibukanya satu pasar tunggal sehingga berujung pada penikmatan layanan kesehatan hanya pada masyarakat tergolong mampu dan kaya. Jejak kapitalisasi bidang kesehatan misalnya pendirian rumah sakit oleh pelaku ekonomi asing dan/atau menggunakan modal asing. Apalagi dalam periode kedua, SBY menggandeng Boediono sebagai cawapres yang dikenal penganut konsep neoliberal yang dapat meliberalisasi semua sektor produktif nasional, termasuk sektor kesehatan.

(Fatmah Afrianty Gobel, penulis adalah Ketua Program Studi Kesmas FKM UMI, Makassar. Artikel ini dimuat Harian Tribun Timur, Kamis, 09 Juli 2009)

9 Juli 2009 Posted by | Uncategorized | , , | 2 Komentar

Kebijakan Pembangunan Kesehatan Di Kawasan Timur Indonesia

Ada lima isu utama dalam platform pembangunan manusia Indonesia yang dicanangkan pemerintahan SBY-JK. Salah satu dari lima isu tersebut adalah isu peningkatan pembangunan kesehatan. Keempat isu lainnya adalah isu peningkatan ketahanan dan kecukupan pangan, peningkatan pembangunan pendidikan, peningkatan pemenuhan atas rasa aman dan penguatan wawasan kebangsaan, kebudayaan, keagamaan dan etika. Kelima isu tersebut sebagai implementasi dari pemenuhan hak-hak dasar rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yakni hak atas pangan, kesehatan, pendidikan dan rasa aman. Program tersebut dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kantor Menkokesra).
Dalam rangka pembangunan kesehatan, pemerintah nampaknya mengutamakan peningkatan kualitas kesehatan dengan cara mengoptimalkan dukungan kepada 33 kabupaten percontohan dalam penanganan kesehatan masyarakat. Ke-33 kabupaten tersebut kemudian ditambah menjadi 100 kabupaten percontohan. Salah satu program utama dalam pembangunan kesehatan adalah program desa siaga dengan mengadakan penambahan bidan desa dan 15 ribu petugas lapangan KB.
Pada tingkat implementasi, pemerintah melalui Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) telah mendesain kebijakan pembangunan kesehatan di daerah tertinggal untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010. Kawasan Timur Indonesia dikenal sebagai wilayah yang masih memiliki banyak daerah tertinggal tentunya tercakup didalam program Kementerian PDT tersebut.
Setidaknya ada tujuh kebijakan strategis Kementerian PDT dalam bidang kesehatan: pertama, melakukan kerjasama lintas sektoral dalam arti meningkatnya secara bermakna kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan, kontribusi positif sektor lain terhadap kesehatan, upaya penanggulangan dampak negatif pembangunan terhadap kesehatan, serta membaiknya perilaku dan lingkungan hidup yang kondusif bagi terwujudnya masyarakat sehat.
Kedua, kemandirian masayrakat dan kemitraan swasta, dalam arti meningkatnya secara bermakna kemampuan masyarakat untuk memelihara dan memperbaiki keadaan kesehatannya, serta menjangkau pelayanan pelayanan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan, meningkatnya secara bermaksa daya swasta serta jumlah anggota masyarakat yang memanfaatkan upaya kesehatan swasta. Ketiga, mempromosikan perilaku hidup sehat, dalam arti meningkatnya secara bermakna jumlah ibu hamil yang memeriksakan diri dan melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, jumlah bayi yang memperoleh imunisasi lengkap, jumlah bayi yang memperoleh air susu ibu (ASI) eksklusif, jumlah anak balita ditimbang setiap bulan, jumlah pasangan usia subur (PUS) peserta keluarga berencana (KB), jumlah penduduk dengan gizi seimbang, jumlah penduduk buang air besar di jamban saniter, jumlah penduduk yang memperoleh air bersih, jumlah pemukiman bebas vektor dan rodent, jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan, jumlah penduduk berolahraga dan istirahat teratur, jumlah keluarga dengan komunikasi internal dan eksternal, jumlah keluarga yang menjalankan ajaran agama dengan baik, jumlah penduduk yang tidak berhubungan seks diluar nikah, serta jumlah penduduk yang menjadi peserta JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).
Keempat, mewujudkan lingkungan sehat, dalam arti meningkatnya secara bermakna jumlah wilayah/kawasan sehat, tempat-tempat umum sehat, tempat pariwisata sehat, tempat kerja sehat, rumah dan bangunan sehat, sarana sanitasi, sarana air minuman, sarana pembuangan limbah, lingkungan sosial termasuk pergaulan sehat dan keamanan lingkungan serta berbagai standar dan peratura perundang-undangan yang mendukung terwujudnya lingkungan sehat. Kelima, upaya kesehatan, dalam arti meningkatnya secara bermakna jumlah sarana kesehatan yang bermutu, jangkauan dan pelayanan kesehatan, penggunaan obat generik dalam pelayanan kesehatan, penggunaan obat secara rasional, pemanfaatan pelayanan promotif dan preventif, biaya kesehatan yang dikelola secara efisien dan ketersediaan pelayan kesehatan sesuai kebutuhan.
Keenam, manajemen pembangunan kesehatan, dalam arti meningkatnya secara bermakna sistem informasi pembangunan kesehatan, kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan kesehatan, kepemimpinan dan manajemen kesehatan, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan kesehatan. Ketujuh, derajat kesehatan, dalam arti meningkatnya secara bermakna umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya angka kesakitan beberapa penyakit penting, menurunnya angka kecacatan dan ketergantungan, meningkatnya status gizi masyarakat, dan menurunnya angka fertilitas.
Dalam rangka akuntabilitas program kesehatan, maka peran perguruan tinggi, termasuk Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia dapat menjadi partner pemerintah dalam mengawasi implementasi di lapangan atas kebijakan strategis tersebut. Bentuk-bentuk pengawasan berupa penelitian lapangan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dilakasanakan sesuai desain kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apalagi cita-cita mewujudkan Indonesia Sehat 2010 tinggal dua tahun lagi. Sedang bila mengacu pada Millenium Development Goals, tinggal tujuh tahun lagi pada tahun 2015.
Untuk mengukur hasil program pembangunan kesehatan sebagaimana ditetapkan Kantor Menkokesra dan Kementerian PDT diatas, salah satunya dengan melihat indeks pembangunan manusia (Human Development Indeks) yang didalamnya tercakup ukuran angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup. Angka harapan hidup adalah unsur dari kesehatan masyarakat. Saat ini peringkat Indonesia dalam HDI yang ditetapkan UNDP pada tahun 2006 berada pada peringkat 108 dari 177 negara-negara di dunia. Bila program pemerintah berhasil, semestinya ada perbaikan peringkat ke tingkat yang lebih baik tentunya dibarengi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat secara nyata, bukan hanya dilihat dengan angka-angka agregat.

(Fatmah Afrianty Gobel, penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Artikel ini pernah dimuat dalam Majalah BAKTINEWS Vol. III Edisi 30, Januari 2008).

6 Juli 2009 Posted by | Uncategorized | , | Tinggalkan komentar