Pelayanan Kesehatan di Pulau Kecil dan Terluar

Sebuah koran lokal di Makassar memberitakan secara beruntun mulai edisi Minggu kemarin adanya sekitar 200-an warga di Pulau Badi, Desa Mattirodeceng, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Pangkep, harus menahan sakit karena tidak ada tenaga kesehatan yang melayani mereka. Abdullah Asagaf, Kepala Desa Mattirodeceng, sangat mengkwatirkan nasib seluruh warga di Pulau Badi yang berjumlah sekitar 400 kepala keluarga yang tiap hari ada yang sakit. Sampai saat ini sudah tercatat sekitar 200 orang sakit deman akibat cuaca buruk yang melanda pulau tersebut. Bahkan sudah ada tiga warga di sana wafat karena demam. Ada yang menyebutnya karena flu burung, tapi warga dan pemerintah setempat tidak bisa membenarkan atau memastikan dugaan itu karena hanya tenaga kesehatan yang bisa memastikan apakah karena flu burung. Sampai saat ini petugas kesehatan baik bidan, perawat, maupun dokter tidak ada di Pustu itu, dan ini mengakibatkan bertambahnya warga sakit di Pulau Badi (tribun-timur.com).
Pulau Badi berada di sebelah tenggara Makassar dan barat daya kabupaten Pangkep. Lokasinya lebih cepat dicapai bila berangkat dari dengan waktu tempuh 1,5 hingga dua jam dengan kapal kayu bertonase satu ton dari Pelabuhan Paotere. Bila menggunakan kapal jolloro berpenumpang lima orang, waktu tempuh dari Kota Pangkajene, ibu kota Pangkep, waktu tempuhnya mencapai 2,5 jam hingga tiga jam. Sekitar 82 persen dari 541 kepala keluarga (KK) atau 1.891 jiwa warganya menggantungkan hidup sebagai nelayan. Kebanyakan adalah pencari ikan kerapu, ikan segar, dan dan ikan lainnya yang sebagian besar hasilnya dijual ke Pelabuhan Pendaratan Ikan Paotere dan berorientasi ekspor.
Setelah diberitakan adanya peristiwa tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pangkep dr Indriati Latief Mkes, baru mengagendakan ke Pulau Badi, Kecamatan Liukang Tupabiring, Senin pagi (04/10/2010). Indriati dan sejumlah dokter dari Pangkep akan membantu pengobatan warga di pulau itu yang terserang penyakit dalam dua bulan terakhir. Indriati membantah adanya dugaan endemi flu burung di kawasan kepulauan tersebut. Menurutnya, tim dokter yang ditugaskan, Minggu sore kemarin sudah memeriksa sejumlah warga.
Berdasarkan penjelasan Kadinkes melalui media lokal, ketiga orang yang meninggal karena usia lanjut, stroke dan tumor. Yang meninggal karena faktor usia itu usianya sudah 75 tahun, sementara yang stroke dan tumor Indriati belum mengetahui usianya. Jadi tiga orang warga yang meninggal bukan karena diduga flu burung atau avian influenza. Pihak Dinkes Pangkep sudah merujuk ke Rumah Sakit Umum Pangkep tapi ketiga warga yang meninggal itu tidak mau. Mereka hanya ditangani oleh dokter puskesmas. Alasan ketiganya tidak mau dirujuk karena tidak memiliki dana pengobatan yang cukup. Padahal di Pangkep sudah menerapkan program kesehatan gratis (Tribun Timur, Senin, 04/10).
Warga Pulau Badi, Desa Mattirodeceng, Kecamatan Liukang Tupabiring Selatan mengeluhkan pelayan medis termasuk dokter yang bertugas di puskesmas pembantu (pustu) karena jarang berkantor. Menurut warga Wati (28) kepada Tribun, petugas medis hanya bertugas selama satu minggu dan selanjutnya tidak hadir selama dua bulan berturut-turut. Pustu Pulau Badi memiliki satu dokter dokter, itupun bukan dokter umum melainkan dokter gigi yang sekaligus kepala pustu, drg Hasan Basri. Biasanya satu minggu bertugas setelah itu tidak muncul selama dua bulan. Akibatnya Wati kadang memilih tidak mendatangi pustu jika ada anggota keluarganya yang sakit. Alternatif lainnya, Wati seringkali mengirim keluarganya yang sakit untuk berobat di Makassar. Jarak ke Makassar lebih singkat ditempuh dengan perahu motor dibanding ke kota Pangkep. Dengan perahu motor berkapasitas 25 penumpang, Makassar hanya ditempuh 75 menit. Sementara ke ibu Pangkajene, ibu kota Pangkep, ditempuh 2,5 hingga tiga jam dengan perahu yang sama. Biaya transportasi ke Makassar atau kota Pangkep cukup mahal. Bila ke Pangkep, dibutuhkan ongkos pulang-pergi Rp 400 ribu (Tribun Timur, Selasa 05/10).
Warga Pulau Badi mengeluhkan tenaga dokter yang bisa membantu mereka di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pembantu di pulau ini. Bila ada warga yang sakit, bila pertimbangannya waktu tempuh, maka mereka memilih tujuan ke Kota Makassar. Konsekwensinya, warga Pulau Badi harus menyiapkan uang karena mereka bukan penduduk Makassar sehingga harus membayar. Sementara bila pertimbangannya, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di ibu kota kabupaten Pangkep, mereka harus menempuh perjalanan sekitar tiga jam untuk sampai ke Pangkep. Namun kadangkala, bila harus dirujuk mereka juga tetap harus ke Makassar. Maka pilihan yang lebih rasional adalah menuju ke Makassar dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Warga pun memanfaatkan sanak famili yang ada di sekitar Pelabuhan Paotere di Ujung Tanah untuk menginap sambil berobat. Warga Pulau Badi tidak tahu sampai berapa lama kondisi seperti ini akan dialami warga di pulau ini. Mereka hanya berharap ada kunjungan berkala dari dokter ke puskesmas pembantu di Pulau Badi.
Seperti biasanya, setelah jatuh korban barulah aparat kesehatan pemerintah bertindak. Pada hari Senin dan Selasa (05/10/2010) mulai pukul 08.00 Tim Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep dikabarkan melakukan pengobatan massal yang bertempat di Puskesmas Pembantu Pulau Badi, Pangkep. Sejumlah warga sudah antri menunggu pemeriksaan dari dua orang dokter yang dibantu satu perawat. Warga pulau rela tidak melaut atau mencari ikan agar dapat diperiksa dan mendapat pengobatan oleh tim dokter yang mulai bekerja sejak sehari sebelumnya. Kegiatan pengobatan massal dilaksanakan dengan target semua warga di Pulau Badi yang dihuni 540 KK ini mendapat pelayanan pengobatan gratis dari Dinas Kesehatan Pangkep.
Pelayanan Kesehatan Kepulauan
Sebagai negara yang terdiri dari beribu-biru pulau, semestinya pemerintah daerah yang memiliki pulau-pulau memikirkan pengadaan rumah sakit terapung. Apalagi Menteri Kesehatan pernah melontarkan pernyataan kepedulian pada pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) pada bulan Agustus 2010 lalu. Prototype RS terapung yang baik seperti KRI Dokter Soeharso yang dimiliki TNI AL. KRI Dokter Soeharso sering melakukan penanganan penyakit yang serius. Di dalam kapal KRI Dokter Soeharso terdapat banyak poliklinik, dari poli umum, mata, gigi, juga Unit Gawat Darurat UGD, laboratorium dan apotek.
Selama ini pelayanan kesehatan di pulau-pulau hanya bersifat insidental. Misalnya pada 3-4 Agustus silam Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Aceh bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten Simeulue, pernah melakukan pengobatan massal terkait pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi warga di dua tempat, yakni Desa Layabaung, Kecamatan Simeulue Barat dan Desa Pulau Teupah, Kecamatan Teupah Barat, Simeulue. Kedua desa itu merupakan daerah terpencil dan pulau terluar di Kabupaten Simeulue. Kegiatan itu merupakan program dari kementerian kesehatan dan sementara Dinkes provinsi ditunjuk sebagai pelaksananya (Serambinews.com).
Demikian halnya dengan penduduk yang mendiami pulau-pulau kecil di Kepulauan Maluku. Ketika digelar Sail Banda barulah penduduk pulau setempat mendapat pelayanan kesehatan pada sekitar 600-an pasien dari Kabupaten Maluku Tengah. Dalam perjalanan Sail Banda tahun 2010, KRI Dokter Soeharso berkeling ke Pulau Ambon, Pulau Buru, Pulau Seram dan Pulau Banda menggelar pengobatan gratis.
Kondisi yang tragis dialami penduduk Pulau Sebatik yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang minim untuk melayani kesehatan warga pulau yang berpenduduk 30 ribu jiwa. Dari tiga puskesmas yakni Puskesmas Desa Sungai Nyamuk, Puskesmas Desa Aji Kuning dan Puskesmas Desa Setabu, hanya terdapat empat orang dokter. Kondisi inilah yang menyebabkan penduduk Pulau Sebatik lebih menyukai pelayanan kesehatan ke negara tetangga, Malaysia seperti di Hospital Besar Tawau. Nanti setelah tahun 2008, barulah pemerintah Indonesia mendirikan Puskesmas yang memiliki sarana relatif bagus berlantai dua untuk rawat inap yakni Puskesmas Desa Sungai Nyamuk dan dilayani dua orang dokter, masing-masing satu orang dokter umum dan satu orang dokter gigi.
Pada awal Agustus 2010, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih yang pernah mengatakan pemerintah akan memperbanyak unit pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau terluar. Penyediaan unit pelayanan kesehatan bergerak diutamakan bagi daerah terpencil, perbatasan dan pulau-pulau terluar yang ada di kawasan Indonesia timur. Puskesmas juga janjinya, akan ditingkatkan menjadi puskesmas perawatan semua. Saat ini setiap daerah memang sudah memiliki puskesmas perawatan, ke depan jumlahnya akan diperbanyak. Pemerintah juga berjanji mengupayakan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan spesifik daerah. Dalam jangka pendek diwujudkan dengan menempatkan residen senior atau dokter yang telah sampai pada tahap akhir penyelesaian pendidikan spesialis di daerah-daerah yang membutuhkan.
Diatas semua itu, yang terpenting adalah pencegahan dan promosi cara hidup sehat di pulau-pulau, sehingga bukan hanya tenaga dokter yang dibutuhkan, tetapi tenaga kesehatan masyarakat lulusan fakultas kesehatan masyarakat atau sekolah tinggi kesehatan masyarakat. Kita tunggu realisasi pernyataan Menteri Kesehatan agar warga tidak terus berjatuhan (sakit dan meninggal) seperti yang dialami penduduk Pulau Badi, mungkin juga penduduk pulau-pulau kecil dan terpencil lainnya di Indonesia.